Jumat, 25 Juli 2014  

Berita Pajak

Perhitungan Pajak Merger Tak Harus Pakai Harga Pasar

Rabu, 13 Februari 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Jakarta, Kompas - Dalam proses merger, bank yang diakuisisi tidak harus mengalihkan hartanya dengan nilai pasar, tetapi bisa dengan nilai buku. Jika pengalihan harta menggunakan nilai buku, maka tidak ada Pajak Penghasilan atas capital gain.

Demikian dikatakan Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan Halim Alamsyah. Ia menjelaskan, Pajak Penghasilan (PPh) 30 persen atas capital gain hanya diberlakukan jika pengalihan menggunakan nilai pasar. Capital gain merupakan selisih antara nilai pasar dan buku.

”Pihak pajak pernah mengatakan, bank dimungkinkan untuk tidak menggunakan nilai pasar,” kata Halim, Selasa (12/2) di Jakarta.

Selama ini, akuisisi bank di Indonesia menggunakan nilai pasar. Karena itulah, BI dan perbankan keberatan dengan PPh 30 persen atas capital gain.

BI dan perbankan mengusulkan agar PPh itu dikurang sehingga hanya menjadi 5 persen.

Nilai pasar bank saat ini rata- rata mencapai 3,5 kali nilai buku sehingga capital gain yang dihasilkan mencapai 2,5 kali nilai buku. Akibatnya, pajak yang harus dibayar relatif besar.

Menurut Halim, finalisasi peraturan pajak untuk merger akan selesai dalam waktu dekat. Direktorat Pajak, BI, dan perbankan sudah merampungkan pembahasan mengenai hal itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menyatakan tidak ada kebijakan insentif pajak yang baru untuk merger. Insentif pajak merger yang ditetapkan beberapa waktu lalu dinilai sudah cukup.

Keringanan yang diberikan terkait merger adalah bank tidak perlu dilikuidasi terlebih dahulu jika ingin merger.

Tidak sesuai

Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas) Sigit Pramono menghargai apa yang telah diputuskan Ditjen Pajak menyangkut insentif perpajakan dalam merger bank.

”Meskipun sebetulnya masih di bawah harapan. Yang terpenting dengan insentif yang ada sekarang, kami mengajak semua kalangan yang berkepentingan untuk terus mendorong proses konsolidasi perbankan,” katanya.

Dikatakan, BI harus memeras otak untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong proses merger, sebagai kompensasi tidak diberikannya insentif pajak yang sesuai harapan pemilik bank.

Perusahaan investasi Singapura, Temasek Holdings, pemegang saham pengendali Bank Danamon dan BII, salah satu pihak yang mensyaratkan adanya insentif pajak sebelum melakukan merger Danamon dan BII.

Selain pajak, rasionalisasi karyawan juga menjadi isu krusial dalam proses merger. Pengurangan karyawan sulit dihindari karena biasanya ada penutupan kantor cabang yang berdekatan. (FAJ)


Harian Kompas, 13 Februari 2008

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 571 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :