Kamis, 23 Oktober 2014  

Berita Pajak

Pengembang minta PPN rumah dihapus

Jumat, 4 April 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: Para pengembang meminta Kementerian Negara Perumahan Rakyat menggiatkan lobi kepada Departemen Keuangan agar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% yang dikenakan terhadap penjualan rumah sederhana sehat (RSh) agar segera dihapuskan.

Langkah tersebut sejalan dengan diberlakukannya harga jual maksimal baru RSh dari Rp49 juta menjadi Rp55 juta per unit.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria mengatakan apabila penghapusan PPN tersebut tidak segera diberlakukan, akan menghambat transaksi pemberlakukan harga jual baru RSh. Pengembang meminta agar secepatnya Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan penghapusan pajak tersebut, agar tidak memberatkan para pengembang dan konsumen.

"Sampai hari ini [kemarin] ada transaksi RSh, harganya sebut saja Rp50 juta, itu kan sudah lebih dari Rp49 juta harga maksimal jual lama yang sudah bebas PPN. Akan tetapi, kami masih bingung hingga kini apakah kena PPN Rp5 juta atau bebas juga," ujar dia kepada Bisnis, kemarin.

Menurut Teguh, berbeda dengan kebijakan Depkeu, dia menilai kebijakan PT Bank Tabungan Negara akan lebih lentur.

Dia optimistis dalam waktu dekat BTN akan segera menyosialisaikan ke seluruh cabangnya akan pola penanganan kredit pemilikan rumah (KPR) kepada konsumen sesuai dengan harga jual maksimal RSh baru kepada konsumen.

"Kalau BTN kami yakin lebih fleksibel, tidak akan terlalu masalah kalau penyesuaian dengan harga jual maksimum Rp55 juta. Proses penyesuaiannya bisa 1-2 hari ini keluar, karena itu bukan hal yang sulit, tinggal koordinasi ke seluruh cabang BTN tentang persetujuan kredit konsumen."

Senada dengan Teguh, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Fuad Zakaria juga meminta agar PPN bagi RSh segera dihilangkan, sehingga kebijakan yang dibuat Kemenpera menaikkan harga jual menjadi Rp55 juta per unit bisa langsung diterapkan.

"Sekarang sudah naik [harga jual maksimal RSh menjadi Rp55 juta], tapi kami masih menunggu kapan berlakunya. Dengan BTN tidak ada masalah bisa diatur karena sering ikut rapat tentang RSh jadi mereka tahu permasalahan yang ada, justru kami khawatirkan hambatan dari pihak Depkeu, sehingga mengganjal penerapan harga jual baru yang ditetapkan Kemenpera."

Baik Teguh maupun Fuad juga menyebutkan beberapa aturan perpajakan yang harus diperlentur bagi pengembang dan konsumen. Di antaranya adalah regulasi penetapan pajak pertambahan nilai sebesar 1% bagi RSh dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Diminta bersabar

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Tito Murbaintoro meminta agar pengembang bersabar. Dia optimistis kebijakan seputar perpajakan akan rampung dalam waktu dekat.

"Sejauh ini masih kami proses, Kemenpera melakukan koordinasi intensif dengan pihak Depkeu."

Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera), pekan ini menaikkan harga jual maksimal RSh dari Rp49 juta menjadi Rp55 per unit. Dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cenderung tidak mengalami peningkatan, maka kenaikannya lebih kecil dari sebelumnya Rp42 juta ke Rp49 juta per unit.

Kebijakan pemberian subsidi perumahan bagi MBR dibagi ke dalam tiga kelompok sasaran, yaitu kelompok I dengan batas penghasilan Rp1,7 juta-Rp2,5 juta per bulan, kelompok II Rp1 juta-Rp1,7 juta, dan kelompok III berpenghasilan di bawah Rp1 juta.

Tiga kelompok tersebut disesuaikan dengan batas maksimal harga rumah kelompok sasaran I Rp55 juta, II Rp41,5 juta, dan III Rp28 juta.

Bisnis Indonesia, 4 April 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 412 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :