Jumat, 25 Juli 2014  

Berita Pajak

Tarif PPN Tertinggi 15%, bahkan Ada PPnBM 200%

Kontan Mingguan, Minggu 6 Juli 2008

Tarif PPN Tertinggi 15%, bahkan Ada PPnBM 200%
   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Bisa jadi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan wilayah pajak yang paling dinamis. Karena, transaksi barang dan jasa terus berkembang dan cepat berubah, sehingga aturan pajaknya sering ketinggalan. Makanya, undang-undangnya pun harus sering direvisi atau disesuaikan dengan perkembangan baru.

Membedah rancangan revisi UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Sekadar contoh, sekitar 15 tahun-20 tahun lalu mungkin belum pernah terpikir ada transaksi jual beli lewat internet, sehingga UU yang ada belum menjangkau transaksi seperti ini. Tapi, transaksi perdagangan lewat internet sekarang sudah sangat jamak. Jadi, suatu saat bisa jadi akan ada aturan PPN untuk transaksi seperti ini, kendati hingga sekarang, pemerintah belum mampu menjangkau transaksi yang selayaknya menjadi objek PPN ini.

Dalam konteks seperti itu, rupanya pemerintah merasa perlu untuk merevisi kembali UU nomor 8/1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, walaupun UU tersebut telah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir adalah tahun 2000 yang lalu.

Seperti dikemukakan, Dirjen Pajak Darmin Nasution, sejumlah pasal dari UU tersebut perlu disempurnakan. "Selama ini kan muncul persoalan tentang transaksi-transaksi keuangan di luar bank, entah itu perusahaan pembiayaan, syariah, sukuk, "katanya, memberi contoh. Persoalannya, transaksi keuangan syariah ini ternyata kena pajak dua kali. Nah, dalam UU yang telah direvisi, pemungutan pajak ganda seperti ini tidak akan terjadi.

Sebagaimana terlihat dalam Rancangan Perubahan UU PPN dan PPnBM yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR itu, banyak hal yang ingin diubah. Beberapa hal yang mendasar misalnya dimasukkannya transaksi pembiayaan transaksi. Pasal 1.h usulan tersebut berbunyi begini: "Penyerahan barang kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah merupakan transaksi yang kena pajak."

Kemudian di Pasal 4, PPN dikenakan terhadap ekspor barang dan jasa, kecuali yang dinyatakan tidak terkena PPN. Untuk jasa, misalnya, ada 16 jenis jasa yang tidak dikenai PPN. dari 16 jasa itu, yang baru adalah jasa tempat parkir, jasa telepon umum dengan uang logam, dan jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

Namun, perubahan yang akan berdampak besar adalah dikeluarkannya hasil tambang dari jenis tambang yang tidak dikenakan PPN. Dalam revisi itu, hasil tambang yang tidak dikenakan PPN adalah barang hasil pengeboran minyak, gas bumi, dan panas bumi yang diambil langsung dari sumbernya. Artinya, tambang yang lain, misalnya batubara, kendati diambil langsung dari sumbernya, akan terkena PPN.

Berikutnya, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga, lalu barang-barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan yang dipetik langsung dari sumbernya juga dinyatakan tidak kena PPN. Demikian pula halnya dengan hasil peternakan, perburuan, atau penangkapan yang diambil langsung dari sumbernya.

Tarif PPN 5% hingga 15%, PPnBM 200%

Sebagaimana tertera dalam Pasal 7 draf revisi UU tersebut, tarif PPn adalah 10%. Namun, tarif ini tidak berlaku mutlak, karena dengan peraturan pemerintah, besaran tarif tersebut bisa diubah menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15%. Tidak ada penjelasan mengenai kapan dan komoditas apa yang PPN-nya bisa diubah menjadi serendah-rendahnya 5% atau yang setinggi-tingginya 15% ini.

Namun, perubahan tarif yang cukup spektakuler adalah tarif tertinggi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Padahal, tarif PPnBM tertinggi yang berlaku sekarang hanya 65%. Artinya, sekarang pemerintah ingin agar barang-barang yang masuk kategori mewah harus dipajaki lebih tinggi lagi. Sayang, KONTAN belum berhasil mendapatkan apa saja barang-barang yang akan dikategorikan mewah ini. Soalnya, selama ini, ada desakan dari kalangan pengusaha elektronik agar barang-barang yang masuk kategori mewah ditinjau kembali mengingat barang-barang elektronik, seperti televisi sampai ukuran tertentu, sudah tidak masuk kategori mewah lagi.

Namun, menurut sumber jontan, PPnBM setingi 200% itu diperkirakan akan diberlakukan untuk barang-barang yang betul-betul masuk kategori mewah. "Misalnya saja mobil-mobil built up mewah yang hanya cocok untuk ngebut di jalan tol jam 24.00, " kata sumber itu berseloroh. "Bisa juga langkah ini untuk mengurangi kecemburuan sosial, "tambahnya.

Namun, tidak mustahil, yang juga disasar tarif pajak tinggi ini minuman keras. Selama ini, minuman memabukkan ini memang sudah kena pajak paling tinggi.

Dirjen Pajak Darmin Nasution sendiri menyatakan bahwa barang-barang yang akan masuk kategori barang mewah maupun tarif-tarif pajaknya akan diatur dalam peraturan pemerintah, bukan dalam UU.

Semangatnya untuk mendorong ekspor

Selain untuk mengakomodasi hal-hal baru dan juga merevisi ketentuan PPN yang dipandang kurang sesuai lagi, Rancangan revisi ini juga dimaksudkan untuk membantu eksportir. Itu misalnya terlihat pada Pasal 7 adan Pasal 8: PPN untuk ekspor baik barang maupun jasa atau barang dan pajak barang mewah untuk ekspor dikenai tarif 0%. Artinya, para produsen kendaraan bermotor yang melakukan ekspor pun bisa bebas dari pajak tersebut atau mengkreditkan kembali PPN atau PPnBM yang telah dibayarnya. Misalnya, untuk aksesori musik yang dipasang.

Sementara itu, mengenai isi RUU yang akan mengenakan PPN untuk barang-barang tambang di luar migas dan panas bumi, Jeffry Mulyono, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia, menyatakan persetujuannya. "Justru kita yang meminta kepada pemerintah sejak tahun 2001 lalu agar batubara dikembalikan statusnya menjadi barang kena pajak, "katanya.

Rama Pratama, anggota Komisi XI DPR yang membidangi pajak, menduga pembahasan revisi UU PPN dan PPnBM ini tidak banyak masalah. "Soalnya, PPN ini paling sedikit isunya, "katanya. Yaitu, tentang barang yang kena pajak dan tidak kena pajak. "Perubahan yang diusung RUU PPN itu isu-isu materiil, bukan isu-isu formil, "katanya. Yang ia maksud adalah seputar tarif PPN. Ini berbeda dengan RUU PPh yang hingga kini belum selsai dibahas.

Berbagai Usulan Revisi UU PPN dan PPnBM

Menyusul dua UU Perpajakan yang lain, pemerintah menyampaikan usulan revisi atas UU Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (RUU PPN dan PPnBM). Berikut adalah beberapa usulan revisi yang diharapkan segera dibahas di DPR setelah RUU Pajak Penghasilan selesai.

Objek PPN

Salah satu revisi UU ini adalah dimasukkannya ayat (1)h yang menyebutkan bahwa yang termasuk pengertian penyerahan barang kena pajak sehingga terkena PPN adalah penyerahan barang dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.

Pasal ini akan mengatasi persoalan yang muncul dalam transaksi-transaksi keuangan di luar bank, seperti halnya dengan transaksi syariah untuk para nasabahnya dan belum diatur dalam UU PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang kini berlaku.

Barang Tambang

Dirancangan revisi, jenis barang tambang yang tidak kena PPN adalah barang hasil pengeboran minyak, gas bumi, dan panas bumi yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam ketentuan sekarang, tambang lain seperti batubara termasuk dalam hasil tambang yang tidak menjadi objek PPN.

Diperkirakan, poin ini akan menjadi perdebatan seru. Pasalnya, banyak barang tambang lain yang sama-sama diambil langsung dari perut bumi namun akan menjadi objek PPN.

Hasil Pertanian dan perikanan

Yang juga dimasukkan dalam daftar barang yang tidak dikenai PPN adalah hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil kehutanan yang dipetik langsung atau diambil langsung dari sumbernya. Hal yang sama juga berlaku untuk barang hasil peternakan, perburuan atau penangkapan, atau penangkaran yang diambil langsung dari sumbernya dan juga barang hasil penangkapan atau budidaya perikanan.

Pada awal UU ini diterbitkan tahun 1984, barang-barang ini menang tidak kena PPN. Namun, dalam revisi kemudian termasuk yang kena PPN. Penjualan buah-buahan juga kena PPN.

Bila revisi ini diterima, barang-barang tersebut yang masuk kategori barang primer tersebut akan dibebaskan lagi dari PPN.

Parkir, telepon, wesel

Tiga bisang jasa baru yang ditambahkan ke daftar 16 jenis jasa yang tidak kena PPN adalah jasa penyediaan tempat parkir, telepon umum dengan koin, dan jasa pengiriman uang pakai wesel pos. Terkait dengan parkir, bisa jadi usulan ini menunjukkan Ditjen Pajak tidak akan masuk ke sektor ini dan menyerahkan ke pemda.

Tarif pajak

Selama ini berlaku tarif PPN 10%. Dirancangan revisi bisa turun jadi 5% atau naik jadi 15%. namun, PPN untuk barang dan jasa untuk ekspor 0%.

Namun, usulan perubahan tarif terbesar adalah tarif pajak barang mewah yang dinaikkan dari 10%-75% menjadi 10% hingga 200%. Mengenai jenis barang apa saja yang akan ditimpa dengan tarif tinggi ini, itu akan diatur lewat peraturan pemerintah.

Marga Raharja, Elfira Rosa, Asnil Bambani Amri

Kontan Minggu I Juli 2008, 4 Juli 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 2391 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :