Selasa, 29 Juli 2014  

Berita Pajak

PPN Masukan atas Usaha Kelapa Sawit

Harian Seputar Indonesia, Jumat 18 Juli 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

SUATU hari,saya bertemu dengan kawan lama. Dia sekarang pemilik perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan menjual CPO.

Sebelumnya, perusahaannya hanya menjual buah kelapa sawit, tetapi mulai tahun ini juga menjual CPO. Menurut ceritanya, karena kapasitas mesin pengolah CPO masih kecil, perusahaannya tidak sanggup mengolah seluruh hasil panen kelapa sawit. Dengan demikian, sisa yang tidak mampu diolah dijual dalam bentuk buah kelapa sawit.

Sebelumnya, perusahaannya tidak pernah mengkreditkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang diperoleh saat pembelian pupuk, pestisida, peralatan perkebunan, dan lainlain, karena dia tahu penjualan buah kelapa sawit tidak terutang PPN. Namun karena sekarang perusahaannya juga menjual CPO,maka kondisinya berbeda, sehingga saat men- jual CPO terkena PPN 10%.

Perusahaannya selalu melaporkan SPT PPN, tetapi tidak pernah sepeser pun mengkreditkan PPN Masukan. Selanjutnya dia menanyakan apakah perusahaannya harus melaporkan PPN yang diperoleh dari supplier/vendor. Saya mengatakan bahwa penjualan CPO yang dilakukan oleh perusahaannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, yakni terutang PPN.

Juga saya katakan bahwa merupakan hak perusahaannya untuk mengkreditkan PPN Masukan yang berkaitan langsung dengan produksi CPO,karenamenurutperaturan perpajakan CPO termasuk barang kena pajak (BKP). Tetapi dia bertanya, bagaimana cara memisahkannya antara PPN Masukan yang berkaitan langsung dengan produksi CPO dan produk buah sawit? Karena sebelum diolah jadi CPO produknya sama berupa buah kelapa sawit.

Sebenarnya peraturan perpajakan kita telah mengatur hal-hal tersebut.Menurut Pasal 3A ayat (1) UU No 8/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 18/2000 jo PP No 144/2000 diatur bahwa CPO termasuk Barang Kena Pajak (BKP),sehingga penjualan atau penyerahan CPO terutang PPN.

Ketentuan Pasal 9 UU No 8/ 1983 antara lain diatur bahwa: Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan.

Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana huruf a bagi pengeluaran untuk: (i) perolehan BKP atau Jasa Kena Pajak (JKP) sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); (ii)perolehan BKP atau JKP yang tidak punya hubung an langsung dengan kegi atan usaha; (iii)perolehan dan pemeliha raan kendaraan bermotor sedan,jip,station wagon, van,kombi kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan; dan seterusnya sampai poin (ix)... Keputusan Menteri Keuangan No 575/KMK.04/2000, antara lain mengatur: Pasal 1 ayat (1), PKP yang menggunakan barang modal untuk: â–¼kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP yang atas penyerahannya terutang PPN; dan â–¼kegiatan lain yang tidak terutang PPN dan atau dibebaskan dari pengenaan PPN.

dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan Barang Modal tersebut, yang besarnya sebanding dengan persentase penggunaan Barang Modal yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan BKP dan atau JKP, yang atas penyerahannya terutang PPN. Menurut ketentuan di atas, PPN Masukan yang dapat dikreditkan oleh perusahaan tersebut di atas adalah proporsional dari jumlah peredarannya.

Sebagai contoh, misalnya total penyerahan adalah Rp10 miliar terdiri dari penjualan CPO Rp7,5 miliar dan penjualan buah kelapa sawit Rp250 juta.PPN Masukan yang diperoleh perusahaan sebesar Rp400 juta. Maka, PPN Masukan yang dapat dikreditkan adalah 75/100 x Rp400 juta = Rp300 juta. Jadi, jika diilustrasikan: PPN Keluaran: Rp750 juta PPN Masukan: Rp300 juta PPN kurang bayar: Rp450 juta (*)

Harian Seputar Indonesia
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 1936 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :