Minggu, 21 September 2014  

Berita Pajak

Pemerintah Tak Mengakui Klaim Restitusi PPN

Harian Kontan, Senin 11 Agustus 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Sengketa royalti batubara antara pemerintah dengan empat belas eksekutif puncak lima perusahaan batubara makin menajam. Pasalnya pemerintah tetap tidak mau mengakui utang restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana klaim perusahaan tersebut.

Penyelesaian utang-piutang dengan pengusaha batu bara bisa melaju ke arbitrase internasional
Itulah penegasan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menambahkan, masalah royalti sudah ada aturannya sendiri dan terpisah dari masalah pajak atau restitusi PPN.

Menurut Sri, pemerintah juga tidak mempunyai utang restitusi karena saat pembuatan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Barang dan Jasa Tidak Kena PPN juga sudah dibicarakan dengan pengusaha batubara. Seharusnya, pengusaha menyadari, konsekuensi dari PP itu adalah mereka akan kehilangan restitusi.

"Didalam APBN, royalti, kan, masuk pos Penerima Negara Bukan Pajak. Dari posnya saja berbeda dengan pajak,"katany. Menkeu meminta para pengusaha itu menghormati jalur yang berbeda antara restitusi dan royalti, sehingga masalah keinginan mereka untuk mendapatkan restitusi seharusnya dibicarakan dengan Dirjen Pajak.

Bukan perusahaan

Soal keinginan pengusaha melakukan penjumpaan utang atau set off, Menkeu mengatakan, kalau negara berprinsip seperti korporasi maka negara bisa melakukan set off tersebut.

Namun negara bergerak didalam koridor hukum dengan aturan yang beragam. "Karena ini adalah negara bukan company, bukan PT Sri Mulyani, maka harus ada koridor-koridor hukum yang mengatur. Jadi perlakuan royalti dan restitusi itu juga harus berbeda,"katanya.

Ucapan Sri Mulyani yang berapi-api itu tampaknya membuat pengusaha jadi pasrah. "Biar saja tetap sengketa. Kami akan menyelesaikan lewat arbitrase internasional,"kata Jeffrey Mulyono, Ketua Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia kepada KONTAN, Kamis (7/8) kemarin.

Menurut Jeffrey yang mewakili lima perusahaan batubara, nilai klaim pengusaha atas restitusi PPn itu mencapai sekitar Rp 3 triliun. "Kira-kira hampir sama dengan tagihan pemerintah,"kata Jeffrey.

Pemerintah Siap meladeni Pengusaha di Arbitrase

PENYELESAIAN sengketa royalti dan tagihan Pajak Pertambahan nilai (PPN) antara pemerintah dan pengusaha batubara naga-naganya akan berakhir di Arbitrase Internasional. Sebab, pemerintah memberi sinyal akan meladeni ancaman tersebut. "Kami pelajari saja, langkah arbitrasenya seperti apa, apakah materinya tentang penjumlahan utang atau tagihan PPN,"kata Dirjen Kekayaan Negara Hadiyanto, Kamis (7/8).

Penyelesaian lewat arbitrase internasional merupakan ketentuan yang ada didalam Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) yang ditandatangani antara Pemerintah Indonesia dengan enam perusahaan tambang batubara generasi pertama.

Enam perusahaan itu adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Arutmin Indonesia, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, PT Adaro Indonesia, dan PT BHP Kendilo Coal. Kecuali BHP Kendilo, lewat Asosiasi Pengusaha Tambang Indonesia, lima perusahaan di atas sekarang terlibat sengketa dengan pemerintah dan berencana membawa kasus ini ke arbitrase internasional

Uji Agung Santoso, Umar Idris

Harian Kontan, 8 Agustus 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 550 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :