Jumat, 19 Desember 2014  

Berita Pajak

Pajak batu bara yang membara

Bisnis Indonesia, Jumat 15 Agustus 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Di beberapa hari terakhir ini, media massa memberitakan bahwa adanya ketidakmauan para kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) untuk membayar royalti kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan tuntutan mereka atas restitusi PPN belum juga diselesaikan oleh pemerintah.

Mereka menganggap bahwa uang restitusi PPN merupakan kompensasi atas royalti kepada pemerintah. Sebaliknya, pemerintah c.q. menteri keuangan membantah keras dengan menyatakan persoalan antara royalti dan restitusi PPN adalah sesuatu yang jauh berbeda. Jadi, kewajiban membayar royalti harus tetap dilakukan.

Polemik dimulai ketika terbitnya PP No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, yang pada Pasal 2 menyebutkan bahwa batu bara tidak termasuk barang kena pajak. Efeknya, yaitu karena batu bara bukan BKP maka atas penjualannya tidak dikenakan PPN dan tentunya pajak masukan atas kegiatan yang berhubungan dengannya tidak bisa dikreditkan.

Peraturan Pemerintah (PP) ini digugat oleh wajib pajak PKP2B karena dengan dikeluarkannya PP tersebut mereka tidak akan lagi memperoleh restitusi, padahal PKP2B generasi 1 sudah mengajukan surat pemberitahuan (SPT) Masa PPN nya. Mereka menganggap bahwa PP terebut bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai, terutama pada penjelasan Pasal 4A Ayat 2 huruf a di mana batu bara tidak disebutkan secara eksplisit dalam daftar barang atau jasa tidak kena pajak.

Ketika persoalan ini diajukan ke Mahkamah Agung untuk menguji materiil PP No. 144/2000, sebenarnya pendapat hukum (legal opinion) dari Mahkamah Agung menyatakan PP ini bertentangan dengan peraturan di atasnya (UU). Akan tetapi, karena tidak memenuhi jangka waktu pengajuan gugatan, maka MA tidak bisa mengeluarkan putusan.

Di lain pihak, Pemerintah c.q. Ditjen Pajak menanggapinya dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No. SE-03/PJ.51/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Batu Bara, di mana bagi Kantor Pajak agar tetap menolak permohonan restitusi wajib pajak PKP2B sehubungan dengan adanya pendapat dari MA tersebut.

Sebenarnya, tidak banyak wajib pajak PKP2B yang terkena dampak akibat pemberlakuan PP No. 144/2000 ini. Setidaknya ada dua perusahaan tambang raksasa di Indonesia yang merasa dirugikan karena pengajuan restitusi mereka ditahan sehubungan dengan terbitnya PP tersebut.

Namun, karena produksi batu bara dua kontraktor ini sangat signifikan, tentunya nilai royalti dan dana bagi hasil pertambangan antara kontraktor dan pemerintah juga sangat besar. Kalau ini ditahan oleh kontraktor, tentunya pendapatan pemerintah akan juga terganggu, padahal saat ini andalan utama adalah sektor pertambangan batu bara yang lagi booming.

Pajak batu bara

Ada beberapa jenis pajak yang disumbangkan oleh wajib pajak PKP2B ini. Pertama, adalah pajak penghasilan badan (PPh Badan) yang dikenal dengan istilah PPh Pasal 25/29. PPh ini sangat terkait dengan kondisi keuangan perusahaan, dimana semakin untung perusahaan maka PPh nya akan semakin besar.

Saat ini, harga produk batu bara dunia semakin tinggi, alhasil keuntungan akibat naiknya harga batu bara tersebut semakin tinggi, dan tentunya akan mengakibatkan PPh Badannya semakin besar. Karena pajak ini menganut sistem angsuran (lumpsum) maka otomatis angsuran [PPh Pasal 25]-nya akan semakin besar.

Jenis pajak lainnya yang berpengaruh adalah pajak pemotongan dan pemungutan (witholding tax). Pajak atas penghasilan karyawan (PPh Pasal 21) akan semakin besar seiring dengan banyaknya tambahan tenaga kerja akibat dari perusahaan yang terus berkembang demi mengejar produksinya. Sudah mahfum bahwa gaji di kontraktor PKP2B sangat mengiurkan dan tentunya di atas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang hanya sebesar Rp13,2 juta setahun.

Dalam suatu wajib pajak PKP2B tentunya banyak sekali perusahan subkontraktor yang terlihat. Dimulai dari sub pekerjaan tertentu (misalnya pemurnian, angkutan, dll) sampai yang paling kecil, yaitu penyediaan katering bagi karyawannya. Semakin beraktivitas suatu PKP2B tersebut-akibat mengejar produksi-maka jasa-jasa outsorcing akan semakin banyak. Nah, di sinilah titik kritis pengenaan pajaknya. Wajib pajak PKP2B selaku penguna jasa wajib melakukan pemotongan atas jasa yang dilakukan pihak penyedia jasa.

Pencapaian penerimaan pajak yang cukup mengembirakan saat ini sebenarnya ditopang oleh sektor-sektor yang produknya mengalami kenaikan harga jual yang luar biasa. Selain kelapa sawit, sektor pertambangan batu bara juga memberikan kontribusi penerimaan pajak yang sangat signifikan.

Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan data rencana hasil optimalisasi penerimaan pajak terhadap sektor berbasis sumber daya alam termasuk batu bara, akan menghasilkan penerimaan pajak sebesar Rp6,5 tiliun pada APBN-P Tahun 2008 (www.economy.okezone.com, 20 Februari 2008). Artinya, Ditjen Pajak akan tetap menjaga agar sektor batu bara tidak terganggu dari hal-hal yang bisa menyebabkan potensi pajak hilang.

Win win solution

Pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RUU PPN. Oleh karena itu, saat ini [juga] adalah waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah restitusi PPN batu bara. Karena persoalan yang mendasar dari polemik pajak batu bara ini terletak dari peraturan yang melandasinya. Ketika peraturan yang merangkul semua pihak terakomodasi, tentunya persoalan akan menjadi selesai.

Karena berbasis sumber daya alam dan merupakan energi alternatif, maka saya yakin batu bara masih terus menjadi primadona pada masa depan. Di tengah belum stabilnya indikator perekonomian Indonesia dan banyaknya kebijakan pajak yang mengakibatkan potential loss, tingginya harga batu bara dunia yang [tentunya] berakibat tingginya pajak yang disetor ke negara, setidaknya dapat menutupi kekurangan tersebut. Harapannya, semoga pihak-pihak terkait dapat menyelesaikan ini segera, karena saat ini adalah waktu yang tepat.

Chandra Budi
Staf Direktorat Jendral Pajak Departemen Keuangan

Bisnis Indonesia, 15 Agustus 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 1688 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :