Kamis, 24 Juli 2014  

Berita Pajak

DJP: Lanjutkan kasus Asian Agri atau sita ulang

Bisnis Indonesia, Sabtu 13 September 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan ada dua opsi yang akan dipilih untuk menindaklanjuti penolakan kasasi DJP oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terkait dengan gugatan praperadilan PT Asian Agri Grup (AAG) pada Juli 2008.

 

Opsi pertama adalah melanjutkan proses hukum melalui pengajuan Peninjauan Kembali (PK), sedangkan opsi kedua adalah menghentikan proses hukum dan melakukan penyitaan ulang.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan meski ada hakim agung Mahkamah Agung (MA) yang menyarankan bahwa DJP bisa mengajukan PK, sebenarnya yurisprudensi yang paling banyak ditempuh adalah pengajuan kasasi. "PK ada tetapi jarang dilakukan," jelasnya.

Darmin mengaku sudah menyiapkan upaya yang akan ditempuh dalam menyelesaikan kasus itu.� "Sudah ada, cuma tidak mau saya katakan sekarang. Penyitaan ulang hanya salah satu cara. Nanti sajalah tunggu seminggu ke depan. Nanti kami umumkan," katanya saat ditemui di kantornya, kemarin.

Kasus itu bermula saat PN Jaksel pada 1 Juli 2008 melalui Putusan Nomor 10/Pid. Pra/2008/PN.Jkt. Sel. telah mengabulkan permohonan praperadilan, yang diajukan oleh Semion Tarigan, selaku Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (IIS) yang bertindak untuk dan atas nama IIS terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen (barang bukti) yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP.

IIS adalah salah satu anak AAG, termasuk 14 perusahaan lainnya, yaitu HSJ, GM, TYE, ISJ, RAU, DAS, NPK, MUP, RGMS, SMA, RSK, SSL, AIL, dan PT M. Penyitaan dokumen yang diperkarakan PT IIS, juga termasuk milik ke 14 perusahaan itu.

Putusan itu menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak atas 1.133 kardus dokumen adalah ilegal dan tidak sah karena tidak mengantongi izin dan tidak segera memberitahukan penggeledahan itu ke pengadilan. (15)

Bisnis Indonesia

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 461 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :