Rabu, 23 Juli 2014  

Berita Pajak

Lembaga Konsumen Setujui Pajak Rokok 25 Persen

TEMPO Interaktif, Senin 15 September 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung pajak rokok sebesar 25 persen selain cukai. Pasalnya, pajak ini akan membatasi rokok agar tidak mudah diperjualbelikan, khususnya untuk kalangan remaja.

"Kalau tujuan pajak rokok ini untuk penambahan pajak daerah harus dicermati," kata anggota pengurus harian YLKI Tulus Abadi kepada TEMPO melalui telepon, Ahad (14/9) sore. Menurutnya, dengan pajak rokok tersebut, harga jual rokok akan semakin mahal. Sehingga, rokok tidak lagi mudah dijangkau, apalagi oleh rumah tangga miskin.

Pada 3 Juli, TEMPO memberitakan bahwa industri rokok terbukti melakukan eksploitasi kemiskinan pada masyarakat Indonesia. Sebanyak 73,8 persen kepala keluarga rumah tangga miskin perkotaan adalah perokok. Pengeluaran untuk rokok per minggu 22 persen lebih tinggi dari pengeluaran untuk membeli beras.

Kelompok pendapatan terendah membelanjakan 12 persen pengeluaran bulanannya untuk membeli rokok. Sedangkan kelompok pendapatan tertinggi hanya membelanjakan 9,25 persen saja. Hasil survey sosial ekonomi nasional 2003-2005 membuktikan konsumsi rumah tangga miskin untuk tembakau menduduki rating kedua (12,43 persen) setelah konsumsi padi-padian (19,30 persen).

Prevalensi merokok di kalangan remaja laki-laki umur 15-19 tahun meningkat 139,4 persen selama tahun 1995-2004 dari 13,7 persen menjadi 32,8 persen.

Pajak rokok, tambah Tulus, seharusnya tidak seluruhnya masuk ke pemerintah daerah. "Indonesia perlu menyisihkan 2 persen dari pajak untuk promosi kesehatan bagi masyarakat. Bukan untuk pendapatan daerah saja," ujar Tulus.

Tulus mencontohkan Australia yang telah menggunakan sebagian pajak rokok itu untuk biaya pengobatan di Rumah Sakit.

Tulus menambahkan rokok dibebani cukai karena rokok adalah barang yang tidak layak konsumsi tetapi diperjualbelikan. Cukai rokok seharusnya dikenakan tinggi agar rokok tidak mudah diakses masyarakat.

Selain cukai, rokok juga akan dikenakan pajak sebesar 25 persen. Pembahasan pajak rokok ini sedang dikaji antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam revisi Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ismi Wahid

Tempo Interaktif, 15 September 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 416 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :