Sabtu, 1 Nopember 2014  

Berita Pajak

Kadin Usulkan Barang Hasil Alam Bebas PPN

Investor Daily Indonesia, Selasa 16 September 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA , Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan agar semua barang hasil sumber daya alam (SDA) seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan bebas pajak pertambahan nilai (PPN).

                       
Alasannya, Indonesia dianggap masih negara agraris yang perlu memberikan perlakuan khusus untuk mendorong sektor pertanian.
               
“Apalagi, negara tetangga dan negara maju juga masih memberikan subsidi bagi sektor SDA,” kata Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Prijohandojo saat rapat dengar pendapat umum dengan Panitia Khusus Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Baran Mewah (PPN dan PPnBM) DPR di Jakarta, Senin (15/9).
               
Selain itu, menurut Prijohandojo, barang hasil pertanian pada umumnya bisa diperdagangkan dalam bentuk aslinya atau yang telah melalui proses tertentu dengan tidak mengubah substansi barang primer hasil pertanian. Barang hasil pertanian juga sudah dianggap barang strategis yang diatur dalam peraturan pemerintah (PP) No 7/2007 yang tidak dikenakan PPN. ”Untuk memberikan kepastian hukum, ketentuan tersebut akan diatur dalam perubahan UU PPN pasal 4 ayat 2,” ujar dia.
               
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, kebijakan pajak pemerintah saat ini sangat membebani masyarakat khususnya petani. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah menghapuskan PPN SDA khususnya di sektor pertanian.
               
Menurut dia, langkah penghapusan PPN pertanian akan mendorong peningkatan pengembangan sektor itu di dalam negeri. Jika komoditas pertanian tetap dikenai PPN, sektor tersebut semakin sulit berkembang.
               
“Bahkan, masyarakat akan lebih suka mengekspor dalam kondisi mentah daripada mengolahnya di dalam negeri. Karena, jika ekspor mentah, tidak dikenai PPN,” ujar dia.
 
Dikaji DPR

Sementara itu, anggota Pansus PPN dan PPnBM DPR Olly Dondokambey mengatakan, pihaknya akan mendorong agar hasil-hasil pertanian tidak dikenai PPN. Sebab, sektor tersebut sangat terkait dengan kehidupan masyarakat luas.
               
Namun, kata Olly, pansus masih akan mengkaji lebih lanjut komoditas pertanian apa yang bisa dibebaskan dari PPN. Sebab, kalau sudah menjadi sektor industri, penghapusan PPN sulit dilakukan.
               
“Karena penerimaan negara akan semakin berkurang. Intinya, ke depan kami ingin PPN sektor pertanian dihapuskan. Saat ini saja, produk jagung kita masih dikenai PPN. Kami juga akan melihat potential loss dari penghapusan PPN pertanian itu secara cermat,” papar dia.
               
Sementara itu, anggota Pansus PPN dan PPnBM lainnya Habil Marati mengusulkan agar pemerintah menghapuskan seluruh PPN yang hingga saat ini masih diterapkan. Alasannya, kata dia, penghapusan tersebut tidak terlalu signifikan terhadap penerimaan pajak negara.
               
Menurut dia, potential loss dari penghapusan PPN hanya sekitar 2-5% dari total penerimaan pajak. Penerimaan pajak terbesar selama ini berasal dari pajak penghasiln (PPh) wajib pajak prang pribadi dan PPh wajib pajak perusahaan. ”Penghapusan itu diharapkan bisa meningkatkan daya saing nasional,” tutur dia.
               
Terlebih lagi, kata Habil, IFC mendudukkan Indonesia di posisi ke-129 untuk doing business 2009, turun dari posisi 2008 sekitar 127. Penurunan peringkat itu karena rendahnya kepastian hukum dalam berinvestasi di Tanah Air.
               
“Karena itu, penghapusan PPn dan PPn BM akan meningkatkan kompetisi nasional secara sehat,” ujar Habil.

Raja Hendrik Napitulu

Investor Daily Indonesia , 16 September 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 494 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :