Selasa, 16 September 2014  

Berita Pajak

Bea Balik Nama Kendaraan Naik

Koran Tempo, Senin 22 September 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA -- Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor dari 10 persen menjadi 20 persen.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati kenaikan tarif bea balik nama kendaraan bermotor dari 10 persen menjadi 20 persen.


Ketua Panitia Khusus Amendemen Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Harry Azhar Azis mengatakan 20 persen merupakan batas maksimum kenaikan bea balik nama. "Pemerintah daerah bisa menerapkan di bawah itu," ujarnya kemarin.

Kesepakatan itu dibuat pada Kamis malam lalu. Dengan aturan ini, kata Harry, pembelian kendaraan baru akan dikenai tarif maksimal 20 persen. "Untuk kendaraan bekas hanya membayar satu persen," katanya.

Bea balik nama kendaraan dihitung berdasarkan nilai kendaraan bermotor, misalnya jika harga kendaraan Rp 100 juta, pemerintah daerah bisa mengenakan pungutan pajak maksimal 20 persen atau Rp 20 juta.

Menurut Harry, pengenaan tarif maksimal akan lebih banyak diterapkan di kota-kota besar untuk menghambat pertumbuhan kendaraan bermotor. "Jika pemerintah Jakarta ingin menekan penjualan kendaraan, bisa mengenakan pajak 20 persen,? ujarnya. “Tapi, kalau tidak peduli, bisa hanya 10 persen.?

Pengenaan pajak, kata dia, untuk memberikan diskresi kepada daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan tinggi. "Daerah yang masih jarang kendaraannya, cenderung menerapkan tarif rendah," katanya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Mardiasmo menyatakan usulan kenaikan bea menjadi 20 persen datang dari pemerintah. "Itu memang usulan pemerintah," katanya.

Menurut Kepala Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pajak DKI Jakarta Iwan Setiawandi, kenaikan ini berpotensi meningkatkan pendapatan daerah 100 persen. "Kalau sekarang pajak 10 persen dan nanti menjadi 20 persen, berarti pendapatan dari sektor itu naik 100 persen," ujarnya kepada Tempo kemarin.

Saat ini, pemerintah Jakarta mentargetkan pendapatan dari bea balik nama kendaraan Rp 2,7 triliun. "Jadi, kalau nanti kita terapkan bea maksimal, akan menjadi Rp 5,4 triliun" kata Iwan.

Menurut Iwan, dampak kebijakan ini tidak akan mempengaruhi masyarakat untuk memiliki kendaraan baru. "Kalau masih konsumtif, penjualan kendaraan tetap tinggi," ujarnya. Yang akan terjadi hanyalah pergeseran pola pembelian. "Dari kendaraan Rp 200 juta menjadi Rp 100 juta."

GUNANTO ES | AGUNG SEDAYU

Sumber : Koran Tempo
Tanggal: 20 September 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 3647 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :