Senin, 22 Desember 2014  

Berita Pajak

Menanti PPh final jasa tenaga kerja

Bisnis Indonesia, Kamis 9 Oktober 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Tampaknya sebentar lagi para pengusaha penyedia jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) akan tersenyum lebar. Pasalnya saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji kemungkinan penerapan PPh secara final kepada sektor jasa penyumbang devisa terbesar itu.

Sebelumnya, empat asosiasi PJTKI a.l. Himpunan Jasa Penempatan TKI (Himsataki), Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Indonesia Development Employee, dan Asosiasi Jasa TKI Tenaga Asia Pasific (Ajaspac), mengusulkan pengenaan PPh final atas jasa usaha mereka dengan alasan sulitnya membuat faktur sebagai syarat pembayaran pajak.

Bagi para pelaku usaha tentunya pengenaan PPh final merupakan sebuah berkah karena selain memberikan kemudahan administrasi dalam hal ini pembuatan faktur juga memberikan kepastian yang lebih tinggi.

Sifat pengenaan PPh final adalah flat terhadap penghasilan bruto sehingga dalam kondisi untung ataupun rugi tarif pajak yang dikenakan akan sama.

Akibatnya, apabila perekonomian sedang tumbuh bagus di mana mereka umumnya meraup untung besar maka pengenaan PPh final akan sangat menguntungkan dibandingkan pengenaan tarif secara progresif.

Sebaliknya, jika ekonomi lagi turun maka mereka tetap harus bayar pajak sesuai dengan tarif PPh final yang ditentukan. Sebab, pengenaan PPh final dikenakan terhadap penghasilan bruto, bukan penghasilan neto. Nah, dari sinilah kemudian muncul kesimpulan bahwa PPh final itu tidak adil.

Namun, apa pun akibatnya, yang jelas rencana itu akan menyusul sektor lainnya yaitu sektor jasa konstruksi dan usaha realestat yang telah terlebih dahulu dikenai tarif PPh final sebagaimana diatur dalam UU PPh yang baru saja disahkan yakni Pasal 4 Ayat 2.

Bedanya, penerapan PPh final atas jasa usaha konstruksi dan realestat secara tegas diatur oleh UU, sedangkan untuk PPh final atas jasa PJTKI rencananya hanya akan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Depkeu Darmin Nasution mengungkapkan pihaknya akan membuat PP khusus yang mengatur soal pengenaan tarif PPh final bagi perusahaan penyedia jasa TKI.

Bertentangan

Menanggapi hal ini, pakar perpajakan dari Tax Centre Universitas Indonesia, Darussalam, berpendapat pengenaan tarif PPh final melalui PP bertentangan dengan Pasal 23 A UUD 1945 karena pengenaan tarif PPh final seharusnya ditetapkan melalui prosedur legislasi berupa UU dan tidak boleh didelegasikan kepada pemerintah secara sepihak untuk menentukannya.

"Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam UU. Kalau di Amerika dikenal dengan istilah no taxation without representation [tidak ada pajak tanpa adanya persetujuan] sedangkan di Inggris dikenal istilah taxation without representation is robbery [pajak tanpa persetujuan adalah perampokan]."

Pendelegasian kekuasaan dalam pengenaan PPh final atas sektor baru yang tidak diatur dalam UU seperti rencana memfinalkan tarif PPh sektor usaha PJTKI tidak dapat diberikan kepada pemerintah.

"Pengenaan pajak terhadap suatu jenis penghasilan yang diperoleh WP [rakyat] harus sepengetahuan dan persetujuan DPR sebagai lembaga yang mewakili WP [rakyat] yang terkena beban pajak," jelasnya.

Apalagi, lanjutnya, dalam praktiknya seperti yang terjadi selama ini, pengenaan pajak yang diatur melalui PP telah menimbulkan 'diskriminasi' beban pajak antara WP yang satu dan WP yang lainnya karena perbedaan 'jenis penghasilan' yang mereka peroleh. Padahal, menurut teori keadilan vertikal, besar kecilnya beban pajak tidak ditentukan oleh jenis penghasilannya, tetapi oleh besar kecilnya 'jumlah penghasilan'.

Anggota Komisi XI DPR Drajad Wibowo berpendapat seharusnya seiring berjalannya waktu di mana saat ini Ditjen Pajak tengah berbenah diri melakukan modernisasi dan reformasi birokrasi maka jumlah jenis PPh yang difinalkan harus berkurang bukannya malah bertambah.

"Jadi tujuan final itu untuk mengambil pajak yang mengalami kesulitan. Kalau semakin banyak pajak yang difinalkan berarti secara tidak langsung itu merupakan pengakuan dari Ditjen Pajak bahwa dia tidak mampu mengambil pajak dari situ dan semakin menunjukkan buruknya sistem perpajakan kita," katanya.

Bagaimanapun juga prinsip keadilan harus tetap dijunjung tinggi. Kalau bisa berlaku adil mengapa memilih tidak adil. Apa kata dunia nantinya?

Achmad Aris

Bisnis Indonesia, 9 Oktober 2008
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 735 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :