Sabtu, 29 Nopember 2014  

Artikel Pajak

Konsultasi Pajak : Pajak Biro Perjalanan

Senin, 12 Februari 2007

Konsultasi Pajak : Pajak Biro Perjalanan
   Cari Artikel Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pertanyaan :
Teman saya yang mempunyai usaha biro perjalanan kecil masih pusing tujuh keliling mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) atas penerimaan jasa travel miliknya yang sama dengan potongan PPh jasa konstruksi. Yang menjadi dasarnya adalah, peraturan terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak nomor 178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006.

Apakah pemotongan PPh Pasal 23 tersebut bersifat final? Lalu apakah perhitungan tarifnya berdasarkan jenis usaha kecil (yang mempekerjakan karyawan di bawah 15 orang), usaha menengah (20 orang-50 orang)?

Kemudian, sekarang ini perusahaan penerbangan seperti Garuda sudah memotong PPh sebesar 6% dari jasa komisi agen (agent commission) yang merupakan periuk nasi biro perjalanan. Nah, apakah perusahaan teman saya itu masih terkena tarif 3% PPh Pasal 23? Teman saya merasa hal itu tidak adil.

Terima kasih atas jawaban yang Anda berikan.

M.E.D Ngantung,
Jl. Slamet 7 Guntur, Jakarta



Jawaban:

Begini Pak Ngantung. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh), pemotongan PPh Pasal 23 tidak berdasarkan klasifikasi jenis usaha. Memang UU tersebut menyebutkan adanya jenis usaha, yaitu jasa konstruksi yang memenuhi persyaratan tertentu dikenai pemotongan pajak penghasilan yang bersifat final.

Aturan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak nomor 178/PJ/2006 itu mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007. Sejak saat itu, otomatis untuk usaha biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata seperti milik teman Anda akan terkena pemotongan PPh Pasal 23 secara berganda (double taxation).

Artinya, sumber penghasilan yang sama akan kena pemotongan pajak sebanyak dua kali. Pertama, dari pihak operator penerbangan sebagai pemberi komisi (jasa perantara). Kedua oleh customer sebagai penerima jasa.

Agar tak terlalu memberatkan pengusaha, memang ada penurunan tarif pajak komisi untuk penghasilan yang diterima, yaitu dari 6% menjadi 4,5%. Tapi jangan lupa, ada penambahan pemotongan pajak dari customer sebagai penerima jasa sebanyak 3%.

Memang, pengenaan pajak secara berganda itu bukanlah hal yang tabu. Tapi biasanya pengusaha yang terkena selalu berusaha menghindar. Kami menyarankan agar perusahaan jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata, melalui asosiasi, menulis surat secara resmi kepada Ditjen Pajak mengenai adanya pemotongan pajak secara berganda tersebut. Dengan begitu semoga saja aparat pajak akan merevisi aturan tersebut setelah ada masukan dari para pelaku usaha.

Demikianlah pendapat kami, semoga bermanfaat. (VOA)

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 3218 kali ›

Pencarian Artikel Pajak
Kata Kunci :