Senin, 22 Desember 2014  

Berita Pajak

Jangan Kemplang Pajak Untuk Menyumbang Pemilu

TEMPO Interaktif, Jumat 14 November 2008

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution mendesak ada ketentuan penyumbang kampanye pemilu dengan jumlah tertentu wajib mencantumkan nomor pokok wajib pajak. "Jika tidak dicantumkan dalam Undang-Undang Pemilu bisa dalam peraturan operasionalnya," kata Darmin, Rabu (12/11).

Darmin menyayangkan ketentuan tersebut tidak masuk dalam UU Pemilu. Padahal, dari awal Direktorat Jenderal Pajak telah menyampaikan usul itu dalam pembahasan UU Pemilu. Menurut dia, salah satu cara untuk menertibkan sumbangan pemilu adalah dengan mencantumkan nomor wajib pajak.

Ia menilai instansi pemerintah lain masih menganggap urusan penerimaan pajak hanya kepentingan kantor Pajak. "Padahal, untuk meningkatkan penerimaan itu merupakan kerja nasional," katanya.

Ia juga menilai penyumbang kampanye pemilu harus dipastikan sudah membayar pajak. "Berani menyumbang harusnya berani menunjukan kalau sudah bayar pajak, jangan pajak dikemplang dipakai menyumbang. Itu tidak sehat dan tidak wajar," katanya.

Darmin menambahkan, uang yang digunakan untuk sumbangan pemilu bisa saja untuk setoran pajak yang tak dibayarkan. "Banyak konglomerat yang sumbang sana sini padahal yang dipakai uang pajak yang tidak bayarkan," katanya.

Gunanto E S


Tempo Interaktif, 13 Nopember 2008

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 385 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :