Rabu, 23 Juli 2014  

Tax Today

Hore...Punya NPWP Bebas Fiskal mulai hari ini.

Kamis, 1 Januari 2009

   Cari Tax Today    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Akhirnya tepat sehari sebelum diberlakukannya Fasilitas Bebas Fiskal bagi yang memiliki NPWP, DJP mengeluarkan aturan pelaksanaan tentang kebijakan ini yaitu PER-53/PJ./2008. Peraturan ini menjawab kebingungan masyarakat tentang bagaimana prosedur pembebasan fiskal.

PER-53/PJ./2008 tentang Tata Cara Pembayaran, Pengecualian Pembayaran Pembayaran dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang akan bertolak ke Luar Negeri mengatur hal-hal penting tentang fasilitas pembebasan Fiskal Luar Negeri (FLN) yaitu:
  1. Tata Cara Pembayaran Fiskal Luar Negeri
    1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang akan keluar negeri wajib membayar FLN sebesar
      1. Rp. 2.500.000 bagi yang memakai pesawat udara
      2. Rp. 1.000.000 bagi yang memakai angkutan laut
      Pembayaran tersebut berlaku untuk setiap orang setiap kali keluar negeri
    2. FLN yang telah dibayar tersebut menjadi kredit pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun setelah WP tersebut memiliki NPWP
    3. Bagi yang sudah melunasi FLN tapi membatalkan kepergiannya maka FLN dapat diminta kembali

      Tata Cara pembayaran dan Pembatalan Fiskal Luar Negeri dapat anda baca di Lampiran I PER-53/PJ./2008

  2. Pengecualian akan FLN
    1. Pihak-pihak yang secara otomatif bebas fiskal
      1. WP OP yang berusia kurang dari 21 tahun
      2. Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
      3. Pejabat Perwakilan Diplomatik
      4. Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang tidak termasuk Subjek Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
      5. WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain
      6. Jamaah Haji
      7. Orang Pribadi yang melakukan perjalanan lintas batas wilayah RI melalui jalan darat
      8. Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) atau menyerahkan persetujuan Menakertrans

    2. Pihak yang dibebaskan melalui proses penerbitan SKBFLN
      1. Mahasiswa asing dengan rekomendasi perguruan tinggi.
      2. Orang asing yang melakukan penelitian
      3. Tenaga kerja asing di pulau Batam, Bintan dan Karimun
      4. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping
      5. Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan
      6. Program pertukaran mahasiswa dan pelajar
      7. Tenaga Kerja Indonesia selain KTKLN.
      Tata Cara permohonan Surat Keterangan Bebas FLN (SKBFLN) dapat anda baca selengkapnya di Lampiran II PER-53/PJ./2008
      Bentuk Surat Permohonan Fiskalnya dapat anda download di Lampiran IV.3

    3. Bagi WP OP yang bebas fiskal karena memiliki NPWP, maka harus melalui proses ini :
      1. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN).
        Jika kartu NPWP atas nama Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke luar negeri harus melampirkan fotokopi kartu keluarga.
      2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass serta fotokopi kartu keluarga, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.
      3. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker bebas fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.
        NPWP dinyatakan valid jika :
        1. NPWP telah terdaftar minimal 3 hari sebelum keberangkatan
        2. Nama WP dalam Paspor sesuai dengan data pada database WP di DJP
      4. Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.

  3. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN jika:
    1. NPWP terdaftar kurang dari 3 hari sebelum keberangkatan
    2. Tidak menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS
    3. Menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS namun check digit menyatakan tidak valid
    4. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga namun tidak melampirkan kartu keluarga atau melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga itu.

Pada hari pertama bebas fiskal ini tampak banyak orang yang memuji layanan bebas fiskal ini, tetapi tidak sedikit pula yang kaget dengan kenaikan tarif fiskal seperti diberitakan vivanews.com. Seorang ibu harus membayar FLN yang lebih tinggi dari harga tiketnya sendiri. Sosialisai kebijakan ini ternyata belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat walaupun telah diberitakan jauh-jauh hari sebelum berlakunya Kenaikan FLN dan Bebas FLN. Namun ternyata banyak sekali yang sudah memiliki NPWP dan menikmati insentif ini sehingga hari ini loket pembayaran pun sepi dan jumlah pembayar fiskal sampai anjlok 70%.

Semoga kebijakan ini membawa dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia di tahun 2009 yang diramalkan akan terjerumus lebih dalam kedalam krisis ekonomi dan keuangan global.

[Redaksi PajakOnline.com]

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 8596 kali ›

Pencarian Tax Today
Kata Kunci :