Kasus upah pungut pajak bumi dan bangunan (PBB) di DKI Jakarta berbuntut panjang. Setelah memeriksa Ketua DPRD DKI, Ade Surapriatna, Selasa (13/1), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa sejumlah pejabat instansi terkait, diantaranya sejumlah pejabat di Biro Keuangan dan Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta. Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dan Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, juga akan diperiksa KPK untuk dimintai keterangan.

"Bukan cuma saya saja," kata Fauzi Bowo di Balaikota, Rabu (14/1). Menkeu dan Mendagri mengeluarkan peraturan pengelolaan dana upah pungut PBB. Pada pasal 3 Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak diatur, penerima upah pungut hanya gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah dan Dinas Pendapatan Daerah serta unsur penunjang yakni Polda Metro Jaya. Kepmendagri itu merupakan peraturan turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 60 Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Karena itu, kalau KPK meminta keterangan dari Fauzi selaku Gubernur DKI Jakarta, Fauzi menyatakan tidak ada masalah. "Bukan suatu yang aneh. Itu tidak masalah buat saya. Saya siap diperiksa,” ujarnya. Tetapi ketika ditanya apakah 75 anggota DPRD DKI termasuk penerima upah pungut, Fauzi mengatakan, “Saya tidak bisa berkomentar itu.”

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI, Muhayat, menjelaskan, dalam Kepmendagri No 35 Tahun 2002 tercantum anggaran upah pungut untuk pajak daerah dan PBB yang ditentukan pemerintah pusat, yaitu maksimal 5 persen. Namun, untuk DKI, melalui peraturan gubernur, ditetapkan sebesar 3,75 persen. “Daerah berhak menentukan upah pungut kedua pajak itu. Dan DKI menetapkan di bawah angka maksimal dalam Kepmendagri itu,” kata Muhayat

Terkait pembagian jatah upah pungut kepada anggota dewan, Muhayat membenarkan aturan itu tidak tercantum dalam Kepmendagri. Tetapi saat Sutiyoso menjadi Gubernur Jakarta telah dikeluarkan peraturan gubernur yang memperbolehkan anggota dewan menerima upah pungut, dengan rincian anggota dewan mendapatkan porsi 5 persen dari 3,75 persen upah pungut yang ditetapkan Pemprov DKI melalui Pergub No 28 Tahun 2005 dan Pergub No 118 Tahun 2005.

Ketua DPRD DKI diperiksa KPK kemarin, selama 9,5 jam, mengenai pengelolaan upah pungut pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan pada 2005-2007. Ade merupakan orang pertama yang diperiksa dalam kasus ini.

Dalam pemeriksaan itu, Ade menerangkan dirinya menerima insentif dari pungutan pajak daerah sebesar Rp 5 juta serta PBB Rp 2 juta setiap tiga bulan. Menurutnya, penyelenggara negara boleh menerima dana dari pungutan pajak berdasarkan Perda No 16 Tahun 2004 tentang Pemberian Biaya Pemungutan Pajak Daerah Kepada Instansi Pemungut dan Instansi/Penunjang lainnya. Penyelenggara negara adalah perangkat pemerintah daerah (pemda) dan perangkat daerah, termasuk anggota DPRD.

Kompas.com