Rabu, 22 Oktober 2014  

Tax Today

Peraturan Pelaksanaan UU No 36 Tahun 2008

Selasa, 20 Januari 2009

   Cari Tax Today    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Tertanggal 31 Desember 2008, itulah Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan UU PPh Nomor 36 tahun 2008. PMK-PMK ini akhirnya menjawab pertanyaan insan perpajakan Indonesia tentang bagaimana melaksanakan ketentuan yang sudah diatur secara umum oleh Undang-undang.


Berikut adalah daftar Peraturan Menteri Keuangan yang berisi Petunjuk Pelaksanaan UU PPh Nomor 36 tahun 2008:

  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008, Tgl.22 Desember 2008
    Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.

  2. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tgl.16 Desember 2008
    Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

  3. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008
    Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh.

  4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan

  5. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

  6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan

  7. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu

  8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu

  9. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008
    Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan

  10. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

  11. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

  12. Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

  13. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

  14. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

  15. Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek

  16. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap

  17. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008
    Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Semoga setelah PMK-PMK ini akan segera terbit Peraturan Dirjen Pajak yang lebih mengatur secara teknis sehingga para Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar.

[Redaksi PajakOnline.com]

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 5223 kali ›

Pencarian Tax Today
Kata Kunci :