Rabu, 26 Nopember 2014  

Berita Pajak

Ditjen Pajak Usut Iklan Parpol

Suara Karya, Kamis 22 Januari 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA : Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Departemen Keuangan akan melakukan investigasi potensi pajak iklan partai politik (parpol) di media massa nasional.

Untuk itu, Dirjen Pajak Darmin Nasution menginstruksikan aparatnya untuk mengecek langsung kewajiban pajak bagi pemasang iklan yang mengatasnamakan orang pribadi terkait belanja iklan parpol di media massa, seperti koran, televisi, dan lainnya. Diperkirakan, di tahun 2008 saja belanja iklan parpol mencapai Rp 2,2 triliun.

"Orang yang pasang iklan, kalau orang pribadi, akan kita cek kewajiban pribadinya. Kok, bisa penghasilannya sebanyak itu? Penghasilan dia berapa, sih, sebenarnya? Itu nanti yang kita akan cek," kata Darmin di sela acara sosialisasi Sunset Policy dengan para pengurus parpol di Jakarta, Rabu (21/1).

Menurut dia, Ditjen Pajak akan terus menyosialisasikan ke pengurus dan anggota partai politik tentang kewajiban pajak. Darmin lantas mengaku punya strategi untuk menjerat para wajib pajak dari partai politik. "Sekarang kita lagi mengumpulkan mereka. Kita baik-baikin dulu, nanti baru kita tanya mereka," ujar Darmin.

Lebih jauh dia menjelaskan, pemasang iklan di media massa dan televisi sudah terkena pajak saat pembayaran melalu perusahaan media bersangkutan.

"Saat iklan masuk ke perusahaan televisi sudah dipotong karena sudah berlaku aturan pemotongan pajak oleh perusahaan. Ada mekanismenya," tuturnya.

Namun bagi para pengiklan yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), biaya yang dipungut akan lebih mahal. Belum lagi sanksi yang akan diterima. "Kalau PPh 21 sanksinya 20 persen, kalau PPh 23 sebesar 100 persen. Jadi PPh itu langsung dipungut dan kita hitung dari perusahaan yang menerbitkan iklan atau stasiun televisinya," ucap Darmin.

Hingga akhir 2008, Nielsen Company Indonesia mencatat belanja iklan politik dan pemerintah mencapai Rp 2,2 triliun atau naik 66 persen. Sedangkan pada 2007 hanya mencapai Rp 1,3 triliun. Belanja iklan politik dan pemerintah mendominasi koran dan televisi. Tapi, belanja paling besar ada di koran, yang mencapai Rp 1,3 triliun atau meningkat 73 persen dibanding tahun 2007 yang sebanyak Rp 758 miliar. Sedangkan iklan televisi hanya Rp 862 miliar atau meningkat 58 persen dari belanja 2007 yang sebanyak Rp 545 miliar.

Riset pada 93 surat kabar menunjukkan iklan kandidat pemerintah daerah menempati posisi teratas sebagai pengiklan dengan angka Rp 180 miliar. Ini berarti naik 181 persen dari 2007 yang hanya sebesar Rp 64 miliar. Bahkan Komisi Pemilihan Umum yang pada 2007 hanya mengiklan Rp 6 miliar, pada 2008 ini bisa mencapai Rp 96 miliar atau naik 1.500 persen.

Tax Ratio

Di lain pihak, Darmin menjelaskan, rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dapat mencapai sekitar 20 persen dalam empat tahun ke depan. Ini jika kondisi normal. "Kalau normal, perlu waktu sekitar empat tahun. Tapi kalau krisis, bisa empat hingga delapan tahun," kata Darmin.

Besaran tax ratio sebesar 20 persen pada 2009 atau 2010 tidak mungkin direalisasikan, karena rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,5 hingga 0,6 persen. "Tidak bisa mencapai 20 persen pada 2009/2010. Kita itu sejarahnya pertambahan tax ratio rata-rata 0,5-0,6 persen per tahun. Kecuali pada 2008, yang lebih dari satu persen," katanya.

Darmin menyebutkan, tax ratio diukur dari penerimaan pajak pusat, pajak daerah, plus bea dan cukai. Hingga saat ini totalnya sudah 16 persen. "Artinya, ada selisihnya empat persen untuk mencapai 20 persen," katanya.

Indra

Suara Karya, 22 Januari 2009
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 536 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :