Jumat, 31 Oktober 2014  

Berita Pajak

Kontraktor Memprotes Aturan PPh Final Berlaku Surut

Harian Kontan, Senin 2 Februari 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Para kontraktor infrastruktur tengah meradang. Mereka memprotes penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pengenaan tarif pajak penghasilan (PPh) final. Kontraktor kesal karena aturan yang resmi berlaku Juli 2008 ini berlaku surut terhitung mulai Januari 2008. Alhasil, seluruh kontrak kerja yang diteken sejak Januari 2008 harus menyetor PPh sebesar 3%. Inilah yang memberatkan kontraktor.

Soalnya, mereka merasa sudah menyetor pajak sebesar 2% yang sifatnya progresif sesuai dengan UU PPh 36/2008. "Kini kami harus menyetor sisanya kepada negara," tandas Ketua Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), Sudarto, Minggu (1/2) kemarin.

Makanya, pekan ini para kontraktor akan mengadukan masalah ini ke komisi XI DPR. Mereka meminta, agar pene-rapan PPh final tidak berlaku surut. Sudarto bilang, mestinya PPh final itu diberlakukan pada Agustus 2008. "Jadi tidak berlaku surut,"tandasnya.

Kontraktor keberatan PPh final berlaku surut karena bakal memangkas pendapatan. Direktur PT Waskita Karya. Bambang E. Marsono mengakui hal itu. Menurut Bambang, omzet mereka langsung terkena potongan 3% dengan adanya aturan baru itu.

Celakanya, ini juga berlaku untuk proyek yang sifatnya sub kontraktor. "Padahal, dulu dipotong berdasarkanlaba yang diperoleh. Dan, kalau tidak ada laba maka tidak kena PPh," tandas Bambang.

Jadi, wajar bila sekarang ini omzet kontraktor znengalami penurunan yang lumayan. Dengan sendirinya, tergerus-nya omzet ini akan mengurangi laba kontraktor. Jika tadinya kontraktor bisa mendapatkan laba sebelum pajak sebesar 3% dari nilai omzet, maka sejak terkena PPh final 3% labanya menjadi nol.

Karena itu, para kontraktor memilih tidak mematuhi PPh final itu. Mereka menunggu sampai ada kepastian. Para kontraktor menangkap sinyal, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak bakal merevisi kembali waktu pemberlakukan PPh final tersebut. Kabarnya, Dirjen Pajak akan memberlakukan PPh final setelah 1 Agustus 2008. "Tapi kami belum bisa memastikan, saat ini proses revisi PP nomor 51 itu sedang berlangsung," tandas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Djoko Slamet Surjoputro.

Meski begitu, Drijen Pajak memastikan besaran tarif PPh tidak akan berubah. Setidaknya ada dua tarif yang masukdalam aturan tentang PPh final ini. Pertama, PPh 2% untuk penyedia jasa konstruksi usaha kecil. Kedua, PPh 3% untuk usaha skala menengah dan besar yang bersertifikat.


Harian Kontan, 2 Februari 2009


© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 941 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :