Kamis, 2 Oktober 2014  

Berita Pajak

Hingga 2010, Reksadana Masih Bebas Pajak

Harian Kontan, Selasa 10 Februari 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Aturan pajak bunga obligasi akhirnya terbit juga. Kemarin (9/20, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meneken Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pajak Pendapatan Bunga dan Diskonto Obligasi.

PAJAK REKSADANA

Banyak kalangan industri reksadana sudah lama menunggu-nunggu peraturan ini. Sebab, beleid ini adalah dasar pungutan 15% pajak final pendapatan reksadana dari bunga obligasi. "PP berlaku 1 Januari 2009,"kata Direktur Peraturan Pajak II Direktorat Jenderal Pajak Djonifar Abdul Fatah, kemarin.

Nah, peraturan bernomor 16/2009 ini menetapkan, selama 2009-2010, bunga atau diskonto obligasi yang jadi pemasukan reksadana akan terkena pajak 0%. Mulai tahun 2011 hingga 2013, bunga obligasi di reksadana akan terkena pajak final sebesar 5%. Lalu, semenjak 2014 dan seterusnya, bunga obligasi di reksadana akan kena pajak 15%.

Selain peraturan mengenai pajak pendapatan bunga obligasi, presiden juga meneken peraturan mengenai pungutan pajak final transaksi derivatif dan kontrak berjangka. Nama resmi aturan ini adalah PP Nomor 17/2009 tentang Pajak Transaksi Derivatif.

PP ini menegaskan transaksi derivatif akan terkena pajak final, dan berlaku mulai 1 Januari 2009. "Besaran pajaknya 2,5% dari margin awal,"kata Kepala Subdirektorat Peraturan Pajak Penghasilan, Pemotongan, Pemungutan dan PPh Orang Pribadi Ditjen Pajak Dasto Ledyanto.

Berbeda dengan penerapan pajak bunga obligasi pada reksadana yang berlaku secara bertahap, pungutan pajak derivatif ini langsung berlaku sejak 1 januari 2009. Jadi, mulai hari ini, Lembaga kliring dan Penjaminan (LKP) akan langsung memungut pajak pendapatan atas setiap transaksi derivatif di bursa.

Wahyu tri Rahmawati, Abdul Wahid Fauzie

Harian Kontan, 10 Februari 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 526 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :