Minggu, 21 Desember 2014  

Berita Pajak

Penerimaan bukan pajak jasa transportasi laut digenjot

Bisnis Indonesia, Kamis 19 Februari 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: Pemerintah menggenjot penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhadap kegiatan jasa transportasi laut dan jasa kepelabuhanan nasional.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6/2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan. PP itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Januari 2009.

PNBP terhadap jasa kepelabuhanan ditarik mulai dari jasa pelayanan kapal, seperti jasa labuh, pemanduan, jasa penundaan kapal di dermaga untuk kepentingan sendiri (DUKS), pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, serta jasa tambat.

Untuk pelayanan barang, PNBP yang ditarik oleh pemerintah mulai dari jasa dermaga, jasa penumpukan, jasa pelayanan alat dan jasa kepelabuhanan lainnya seperti sewa tanah, penggunaan perairan dan ruangan serta pelayanan air, pelayanan terminal penumpang, dan pas masuk.

Selain penarikan untuk sektor angkutan laut, PNBP juga dikenakan terhadap jasa kenavigasian a.l. penggunaan sarana bantu navigasi, sewa fasilitas galangan navigasi dan jasa telekomunikasi pelayanan, serta pengujian kesehatan dan penilaian lingkungan kerja pelayaran.

PP itu mulai berlaku efektif 30 hari sejak diterbitkan. Selain penarikan dari transportasi laut, PP itu juga mengatur PNBP untuk jasa transportasi darat, udara, dan pendidikan serta pelatihan di sektor transportasi.

Tidak dilibatkan

Johnson W. Sucipto, Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA), mengaku kaget dengan adanya PP itu mengingat selama ini pihaknya tidak dilibatkan dalam sosialisasinya.

"Kami baru diberitahu pada 17 Februari dan diajak rapat oleh Dephub saat itu, sementara pemberlakuan PP ini secara efektif mulai 16 Februari, " ujarnya.

Karena itu, pihaknya belum bersedia mengomentari lebih jauh tentang pelaksanaan PP tersebut karena INSA masih melakukan pengkajian secara internal.

Di Pelabuhan Tanjung Priok, PP tersebut sudah diberlakukan menyusul keluarnya surat edaran Administrator Pelabuhan Tanjung Priok kepada seluruh pengguna jasa kepelabuhanan dan asosiasi di pelabuhan itu.

Surat edaran itu menjelaskan mulai 16 Februari, PP No. 14/ 2000 tentang Tarif atas Jenis PNBP dinyatakan tidak berlaku lagi.


Bisnis Indonesia, 19 Februari 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 765 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :