Senin, 21 April 2014  

Berita Pajak

Dapatkan Diskon Pajak 25 Persen

Harian Kompas, Senin 13 April 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA — Perusahaan yang terkena dampak krisis ekonomi global dalam bentuk penurunan omzet dapat memperoleh potongan Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 25 hingga 25 persen. Ini diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi pelaku usaha untuk tetap bertahan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Pajak, Djoko Slamet Surjoputro, di Jakarta, Rabu (8/4), menuturkan, potongan 25 persen itu ditetapkan dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-10/PJ/ 2009 tentang Pengurangan PPh Pasal 25 Tahun 2009 bagi Wajib Pajak (WP) yang Mengalami Perubahan Keadaan atau Kegiatan Usaha. Aturan ini diharapkan bisa membantu keuangan perusahaan dalam menghadapi krisis global.

”Bentuk perubahan keadaan usaha yang memenuhi syarat dilihat dari omzetnya. Jika terus menurun akan diberi keringanan secara bertahap,” ujar Djoko.

Potongan 25 persen diberikan pada tagihan PPh Pasal 25 untuk masa pajak Januari hingga Juni 2009. Dasar pemotongannya adalah nilai PPh Pasal 25 yang dibayar perusahaan pada Desember 2008. Kecuali, perusahaan sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh 2008, pengurangan itu didasarkan atas SPT tersebut.

Ada lima kelompok WP yang tidak bisa memperoleh pemotongan PPh Pasal 25 ini, yakni bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan WP masuk bursa. Selain itu, juga WP lainnya yang berdasarkan peraturan harus membuat laporan keuangan secara berkala.

Perusahaan yang ingin mendapat pengurangan PPh Pasal 25 harus menyampaikan penghitungan PPh terutang berdasarkan SPT Tahun 2008 dan perkiraan penghitungan PPh yang akan terutang 2009. Semua dokumen itu diserahkan kepada kantor pelayanan pajak paling lambat 30 April 2009.

Adapun untuk pengurangan PPh Pasal 25 periode Juli hingga Desember 2009, WP dapat menyampaikan permohonannya paling lambat 30 Juni 2009. Ini dengan syarat, WP bisa menunjukkan bahwa besarnya PPh terutang tahun 2009 hanya 75 persen dari PPh terutang masa pajak Januari-Juni 2009.

”Ini adalah fasilitas yang kami berikan pada perusahaan yang menunjukkan kondisi memburuk akibat krisis. Sebab yang penting likuiditas mereka tidak terganggu,” tutur Djoko.

PPh diterapkan pada WP dalam satu tahun pajak. Berdasarkan itu, penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, penghitungan ini harus dilakukan setelah tahun itu berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui.

Agar pembayaran pajak tidak sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan pajak ini dinamakan PPh Pasal 25.

Belum meringankan


Pengamat pajak Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan, penurunan pembayaran pajak sebesar 25 persen itu belum terlalu meringankan pengusaha. Sebab, basis perhitungannya masih berdasarkan kondisi bisnis tahun 2008, di mana dampak krisis ekonomi global belum terlalu parah di Indonesia.

”Tiga per empat bagian pada tahun 2008 itu, kondisi ekonominya masih bagus, bisnis masih jalan, sehingga jumlah PPh yang dibayarkan pun masih tinggi. Sekarang, pada tahun 2009, seluruh bidang usaha sudah mengalami krisis dan penurunan kegiatan ekonominya, namun masih dipajaki dengan basis 2008. Itu artinya, pengurangan PPh sebesar 25 persen masih kurang,” tuturnya.

Atas dasar itu, Ditjen Pajak diminta memberikan kemudahan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan pengurangan PPh Pasal 25 tersebut. Ditjen Pajak juga diingatkan bahwa jika PPh yang dibayarkan setiap bulan oleh WP ternyata lebih bayar, aparat pajak akan disibukkan oleh pengembalian kembali uang lebihan tersebut atau restitusi.

”Saya khawatir sumber daya Ditjen Pajak akan tersedot ke sana (mengurus restitusi), karena ada batas waktu pengembalian pajak yang lebih bayar,” ujar Darussalam.

Harian Kompas, 9 April 2009
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 368 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :