Kamis, 2 Oktober 2014  

Berita Pajak

Potensi dari Pajak Rokok Rp 7 Triliun

Harian Kompas, Rabu 24 Juni 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Jakarta, Kompas - Penerimaan pajak rokok yang akan digunakan untuk keperluan daerah diperkirakan Rp 5,3 triliun- Rp 7,95 triliun. Itu dimungkinkan jika seluruh daerah menerapkan tarif pajak rokok yang sama, yakni 10 persen atau 15 persen atas tarif cukai.

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) DPR Harry Azhar Azis mengungkapkan hal itu di Jakarta, Selasa (23/6).

Menurut dia, angka pasti penerimaan pajak rokok tidak bisa dihitung sebelum tarifnya ditetapkan oleh setiap pemerintah provinsi. Potensi penerimaan Rp 7,95 triliun itu memperhitungkan proyeksi penerimaan cukai tahun 2009 yang mencapai Rp 53 triliun.

”Jika tarif pajak rokoknya sama di seluruh daerah sebesar 15 persen, kalikan saja dengan Rp 53 triliun,” ujarnya.

Sebelumnya, Panitia Khusus RUU PDRD menyepakati tarif pajak rokok 10-15 persen terhadap nilai cukai dan berlaku 1 Januari 2014. Wajib pajak rokok yang akan ditagih adalah penyalur, pabrik rokok yang menyalurkan langsung, atau importir.

Bagian dari cukai

Agar tidak menjadi pungutan ganda, Panitia Khusus RUU PDRD tengah mempertimbangkan penagihan pajak rokok menjadi bagian pemungutan cukai rokok. Karena itu, petugas yang memungutnya adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dengan cara ini, Ditjen Bea dan Cukai mendapat tugas tambahan, yakni memungut cukai sekaligus menghimpun pajak daerah. Setelah dihimpun secara nasional, pajak rokok didistribusikan kembali ke daerah.

Cara ini dianggap tidak menyalahi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur batas maksimal pungutan cukai atas produk hasil tembakau sebesar 57 persen. ”Nantinya, penerimaan cukai akan masuk ke kas negara, sedangkan penerimaan pajak rokoknya akan didistribusikan ke daerah,” ujar Harry.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kabupaten Kudus Wijayanta menyebutkan, 150 pabrik rokok diberi peringatan dan dicabut izin operasinya karena melakukan berbagai pelanggaran, antara lain mengedarkan rokok dengan pita cukai palsu.

Data Ditjen Bea dan Cukai menunjukkan, tahun 2007 ada 2.250 pabrik rokok di wilayah eks Keresidenan Pati. Namun, saat ini jumlah itu menyusut menjadi 250 perusahaan.

Harian Kompas, 24 Juni 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 517 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :