Senin, 22 September 2014  

Berita Pajak

Susahnya Menekan Cost Recovery

Trust, Senin 10 Agustus 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Harga minyak kembali ajrut-ajrutan. Di awal pekan lalu, banderol emas hitam itu sempat naik dan bertengger di angka US$69 per barrel. Setelah beberapa hari, pada pekannya, harga itu kembali terkoreksi menjadi US$63 per barel. Penurunan ini akibat adanya sinyal pelemahan permintaan minyak Amerika Serikat.

Perkembangan harga minyak tentu selalu menjadi barometer untuk menentukan biaya produksi minyak. Di Indonesia, biaya produksi minyak (dan gas) ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah – dan dibayarkan kepada investor dari hasil penjualan minyak-berupa cost recovery. Nah, karena melihat harga minyak yang ajrut-ajrutan tak jelas itu, Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sepakat untuk meminta BP Migas menekan anggaran cost recovery tahun 2009 dari US$ 22,05 miliar menjadi US$ 10 miliar. Penurunan nilai cost recovery itu bertujuan meminimalkan risiko akibat kemungkinan fluktuasi harga mnyak bumi.

Dari Lapangan Banteng, Menteri Keuangan rupanya melihat, harga minyak secara rata-rata di tahun 2009 tidak terlalu tinggi. Mestinya, ketika harga minyak agak melemah, cost recovery dari pemerintah kepada kontraktor mnyak dan gas ikut turun.

Buat pemerintah, penurunan nilai cost recovery tentu akan menguntungkan. Sebab besar kecilnya cost recovery akan berpengaruh yang dibagi antara pemerintah dan investor. Semakin kecil biaya itu, maka bagian pemerintah akan semakin besar.

Biaya yang dibebankan dalam cost recovery meliputi biaya non-kapital tahun berjalan dari kegiatan eksplorasi, pengembangan, operasi produksi, dan biaya administrasi atau umum. Dalam perhitungan itu, akan termasuk pula biaya depresiasi tahun berjalan. Depresiasi tahun sebelumnya dan unrecovered cost (pengembalian biaya yang tertunda). Ketika mewacanakan penurunan cost recovery itu, DPR dan Menteri Keuangan tidak mengubah produksi minyak 2009 yang masih tetap sebesar 960 ribu barel per hari.

Saat ini, rata-rata produksi minyak nasional-mulai 1 Januari 2009 hingga 1 Juli 2009-mencapai 951.793 barel per hari atau 99,15% dari target APBN.

R. Priyono, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS), menuturkan target tersebut belum tercapai gara-gara produksi minyak Blok Cepu molor dari Januari 2009 menjadi Agustus 2009. Begitu pula Blok Tangguh yang seharusnya Mei 2009 sudah mengucur, baru Juli lalu mulai produksi. Selain itu ada beberapa kendala di lapangan yang menghambat produksi, seperti banjir besar di lapangan minyak yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia.

Priyono yakin, sampai akhir tahun ini, target yang ditetapkan dalam APBN itu bisa tercapai. Namun, ia sepertinya cemas jika cost recovery tahun 2009 benar-benar diturunkan. Priyono mengaku, jika harga minyak turun maka cost recovery juga akan turun. Namun pada tahun 2009 ini banyak proyek-proyek baru yang belum menghasilkan secara maksimal. Makanya, niat untuk menurunkan cost recovery pun sulit terwujud.

Selain itu, pemangkasan pengembalian biaya operasi migas oleh negara kepada perusahaan migas dikhawatirkan akan menyulitkan pencapaian target peroduksi minyak yang diminta pemerintah dan DPR dalam APBN. Para investor menjadi agak malas memproduksi minyak jika cost recovery-nya dipangkas. “Padahal, kami diminta menaikkan produksi, meningkatkan kualitas SDM migas dalam negeri, dan memberi nilai tambah kapasitas nasional,” ujar Priyono.

Priyono juga mengatakan, rencana menurunkan cost recovery akan membuat investor agak malas melakukan pengeboran. Di sisi lain, ujarnya, BPMIGAS juga memiliki tanggung jawab mengundang sebanyak-banyaknya investor agar mau menanamkan modalnya di negeri ini.

Asal Klaim Cost Recovery

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Pri Agung Rakhmanto, pengamat migas. Menurut Pri Agung, penurunan batas atas cost recovery dapat mengganggu target produksi minyak. Apalagi, biaya ini berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan produksi KKKS.

Selain itu, Pri Agung juga khawatir, DPR tidak tahu persis tentang peruntukan cost recovery secara detail. Jadinya, mereka main asal potong. “Kalau ternyata yang dipotong itu adalah anggaran yang penting untuk meningkatkan produksi, maka kebijakan itu malah akan kontradproduktif pada kegiatan eksplorasi dan produksi,” katanya.

Agar biaya tak membengkak dan produktivitas tetap terjaga. Pri Agung berharap pada upaya pengawasan oleh BPMIGAS. Ia menegaskan, BPMIGAS harus mampu mengendalikan setiap biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan operasional para kontraktor migas. Menurut Pri Agung, besaran cost recovery berhubungan langsung dengan hal-hal yang bersifat teknis dalam eksplorasi dann produksi. “Kalau yang mengawasi kalah pintah dengan yang diawasi akan sulit untuk tahu berapa sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan itu,” tukasnya.

Hal-hal yang bersifat teknis tersebut, misalnya, menyangkut soal penggunaan kandungan lokal. Pemakaian barang-barang dalam negeri ini seharusnya bisa menjadi penyeimbang besaran cost recovery. Selama ini, aturan kewajiban penggunaan komponen lokal dalam industri migas terbilang masil longgar, karena produk atau komponen dari luar boleh digunakan ketika produsen lokal dan mana yang tidak itulah yang bersifat teknis.

Begitu pula dengan tenaga lokal, biayanya lebih rendah. Masalahnya, tanpa penguasaan teknologi yang memadai dan pemahaman teknis yang baik dari pengawasnya, maka upaya mengawasi SDM itu juga tidak mudah dilakukan.

Pemerintah sendiri sedang berniat menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang cost recovery. Berdasarkan amanat Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008, PP Cost recovery seharusnya mulai berlaku aktif 1 Januari 2009. Sayang, hingga kini, beleid itu belum jua rampung. Padahal tanpa PP itu, sulit untuk menetapkan biaya-biaya apa saja yang bisa diklaim kepada pemerintah.

Tanpa aturan yang jelas, banyak biaya yang diklaim kontraktor kepada pemerintah. Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa menuturkan, selama ini, banyak biaya yang tidak ada kaitannya dengan eksploitasi migas dibebankan sebagai cost recovery. “Pembangunan jalan di kompleks pegawai kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas juga pernah dibebankan ke pemerintah,” ujarnya.

Kini, bisakah pemerintah menurunkan cost recovery 2009? Kalau melihat nama yang mengajukan gagasan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani, boleh jadi upaya itu terlaksana. Sri Mulyani adalah salah seorang yang paling berpengaruh dalam perekonomian Indonesia mutahir. Untuk pastinya, kita lihat saja nanti.


Trust No. 39, Tahun VII, 2009, 8 Agustus 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 494 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :