Minggu, 21 September 2014  

Berita Pajak

RUU Pajak Daerah Disahkan

Suara Merdeka, Rabu 19 Agustus 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA-Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD diperkirakan meningkat signifikan pada 2011. Hal ini seiring dengan adanya penguatan perpajakan daerah setelah disahkannya Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku efektif pada 2011.

RUU PDRD disahkan setelah 10 fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan peranan PAD terhadap APBD provinsi meningkat menjadi 63% dari semula 50% pada tahun 2009. Sedangkan peranan PAD kabupaten/kota akan meningkat menjadi 10% dari semula 7% pada tahun 2009. ’’Secara nasional peranan PAD terhadap total APBD meningkat dari 19% menjadi 24%,’’ katanya dalam Sidang Paripurna RUU PDRD di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8).

Menkeu menambahkan, kondisi tersebut akan makin membaik pada tahun 2014. Dengan asumsi semua daerah telah melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah dengan tarif maksimum yang ditetapkan dalam ketentuan UU tersebut. ’’Peranan PAD terhadap APBD pada tahun 2014 diperkirakan akan meningkat menjadi 68% untuk provinsi dan 15% untuk kabupaten/kota,’’ tambahnya.

Secara nasional, peranan PAD terhadap APBD pada tahun 2014 diperkirakan mencapai 29% dari semula hanya 19%. Menkeu menambahkan, UU tersebut paling tidak memperbaiki tiga hal yakni penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah di bidang perpajakan, dan peningkatan efektifitas pengawasan.

’’Penguatan local taxing power dilakukan antara lain dengan menambah jenis pajak dan retribusi daerah, memperluas basis pajak dan retribusi daerah, dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan tarif,’’ jelasnya.
Pertumbuhan Konsumsi Menkeu memaparkan, UU PDRD akan memuat empat jenis pajak baru yaitu pajak rokok, pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perdesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

’’Dengan penambahan 4 jenis pajak ini, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota,’’ urai menkeu.

Ketua Panitia Khusus RUU PDRD DPR Hary Azhar Aziz menambahkan adanya earmarking (alokasi penggunaan) yang wajib dilakukan pemda minimal 10% dari hasil penerimaan beberapa pajak. Seperti pajak kendaraan bermotor untuk belanja infrastruktur jalan dan tranportasi umum dan pajak rokok untuk anggaran kesehatan didaerahnya.

Diharapkan, pertumbuhan penyediaan sarana jalan dan transportasi umum nanti menjadi seimbang dengan pertumbuhan konsumsi penggunaaan kendaraan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Ia menambahkan, selain pajak provinsi dan kabupaten kota disepakati juga jenis retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Hary memaparkan, pajak retribusi ini disepakati bersifat tertutup (close list). Artinya, pemda tidak boleh membuat pajak retribusi diluar UU ini sehingga iklim investasi dan usaha makin sehat.


Suara Merdeka, 19 Agustus 2009

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 365 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :