Kamis, 24 April 2014  

Berita Pajak

Revitalisasi Sistem Pembayaran Pajak

Investor Daily Indonesia, Rabu 2 September 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Kontribusi pajak terhadap APBN sudah tak dapat diperdebatkan lagi. Namun, dalam hal mutu pelayanan pembayaran pajak, keluh kesah para wajib pajak (WP) tetap tak pernah sepi. Ada tiga pihak yang terkait dengan sistem pembayaran pajak ini, yakni Direktorat Jen-daral Pajak (Kantor Pelayanan Pajak), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kantor Perbendaharaan Negara), dan Bank Persepsi (Bank Penerima Pembayaran Pajak). Sistem pembayaran pajak, dikenal dengan Monitoring Penerimaan Pajak (MPN), dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan.


Direktorat Jenderal Pajak hanya bertindak sebagai pengguna database pembayaran pajaknya, di mana selanjutnya data tersebut digunakan untuk pengawasan kepatuhan pembayaran pajak per WP. Sementara itu, Bank Persepsi berperan sebagai penerima pembayaran, menatausa-hakan pembayaran pajak, untuk selanjutnya meyetorkan uang pajak tersebut ke rekening negara.

Melihat peran masing-masing pihak terkait, Ditjen Perbendaharaan adalah yang sangat bertanggungjawab apabila ada keluhan WP atas ditolaknya pembayaran pajaknya. Tapi, karena berurusan dengan pajak, selama ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap menjadi tempat pengadilan dan penyampaian keluh kesah WP

Sejumlah Kendala

Sesungguhnya ada dua sumber masalah yang menyebabkan terganggunya pelayanan pembayaranpajak, yakni kondisi sistem teknologi informasi (TI) yang mendukung sistem pembayaran pajak dan faktor pembatasan jam pelayanan Bank Persepa kepada WP.

Bila sistem teknologi informasi kurang andal, itu jelas akan sangat menganggu sistem pembayaran pajak. Ini bisa kita lihat dari munculnya kata off-line di komputer para petugas penerima pembayaran. Ka-lau hal ini terjadi, berarti tidak terjadinya proses transfer data antara server MPN Cetaknya di Jakarta) dengan server Bank Persepsi (yang menampilkan menu pembayaran).

Terkait belum andalnya sistem TI, hal ini terjadi karena belum tersedianya menu untuk jenis setoran pajak tertentu, sehingga Bank Persepsi menolak pembayaran oleh WP Hal ini terjadi karena belum adanya standarisasi menu dan tampilan pada menu penerima pembayaran Bank Persepsi. Di sini pihak Bank Persepsi terpaksa merancang sendiri tampilan menu pembayaran, yang sangat mungkin kode jenis setoran tidak -entry.

Masalah lain adalah WP sudah memiliki NPWP, tapi belum terdaftar dalam database MPN Bank Persepsi, sehingga pembayaran pajaknya ditolak. Ini terjadi akibat belum di-transfernya data masterSle WP dari server KPP ke server Kantor Pusat Ditjen Pajak atau belum dilakukannya pemuktakhiran data WP pada server MPN.

Pembatasan jam kerja pelayanan yang diterapkan Bank Persepsi hanya sampai 10.00 pagi juga menjadi masalah tersendiri. Padahal, Ditjen Perbendaharaan telah memperlakukan aturan jam pelayanan, termasuk pelayanan pembayaran pajak, yaitu sampai jam 14.00 siang. Akibatnya, muncul komplain dari para WP dengan ucapan "bayar pajak aja susah" yang kerap dialamatkan pada kantor pajak terdekat

Masalah fee tampaknya merupakan alasan utama Bank Persepsi selalu menempatkan pelayanan pembayaran pajak menjadi nomor dua dibandingkan jenis pelayanan lain, pembayaran listrik misalnya.

Segera Berbenah

Guna mengatasi permasalahan tersebut di atas, sudah saatnya sistem pembayaran pajak di Indonesia direvitalisasi. Tiga serangkai yang terlibat dalam kaitan pajak, yaitu Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Pajak, dan Bank Persepsi, harus menyadari arti penting perannya masing-masing.

TI merupakan masalah pertama yang harus mendapat penanganan segera. Setidaknya hal itu harus dimulai dengan memperbesar bandwidth untuk jalur komunikasi antar-server. Sistem ini harus mampu mengatasi jam sibuk, terutama pada batas akhir pembayaran pajak, yaitu tanggal 10 dan tanggal 15 setiap bulannya

Setiap tanggal tersebut WP sudah dipastikan akan berbondong-bondong mendatangi Bank Persepsi.

Bayangkan, jikalau seluruh transaksi (seluruh Indonesia) mencoba masuk ke server yang sama, sedangkan pintunya sempit, otomatis terjadi antrean dan perlambatan.

Pemerintah telah setuju memberikan fee atas setiap transaksi pembayaran pajak di Bank Persepsi mulai kuartal Hl tahun 2009. Walaupun besarannya belum ditetapkan secara resmi, fee tersebut dapat dipastikan mengikuti harga normal di pasaran. Dengan adanya fee ini, sudah seharusnya Bank Persepsi berbenah diri dari segi perangkat pendukung (TI dan SDM) dan kualitas pelayanan.

Bank Persepsi harus menyediakan menu pembayaran pajak secara lengkap, termasuk menampung pembayaran pajak bagi masyarakat yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Bila perlu, pihak Bank Persepsi malah harus menyediakan coun/lerkhusus untuk pembayaran pajak.

Selain memberikan pelayanan terbaiknya, sudah sepantasnya pembayar pajak disamakan dengan, misalnya, nasabah platinum. Mereka layak mendapat pelayanan istimewa, punya privilis. Sejujurnya, pembayar pajak inilah sesungguhnya pahlawan bangsa. lihat saja, dari sisi struktur dan komposisi penerimaan pajak yang bisa kita lihat ternyata pembayar pajak penghasilan, PPh 21 (karyawan), adalah yang terbesar, bukan perusahan besar. Kontribusi pajak terhadap APBN tidak perlu diperdebatkan lagi. Jadi, memperlakukan mereka bak raja merupakan sesuatu yang wajar.

Karena itu, upaya peningkatan semangat profesionalisme dan penegakan aturan main, teristimewa dalam dunia perpajakan ini, harus selalu tertuju pada satu tujuan, yakni memberikan pelayanan terbaik bagi para "pahlawan bangsa" tadi. Itulah harapan ke depan, agar tak lagi ada keluhan para WP, "Kokbayar pajak saja sulit apa kata dunia!" Penulis adalah staf Direktorat.

Investor Daily Indonesia , 2 September 2009
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 772 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :