Kamis, 31 Juli 2014  

Berita Pajak

Pajak progresif & penyelamatan industri otomotif

Bisnis Indonesia, Kamis 8 Oktober 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pada 1998, pasar otomotif mengalami kejatuhan yang luar biasa dengan daya serap hanya 58.303 unit. Namun, 10 tahun kemudian (pada 2008) tumbuh menjadi 607.805 unit. Pertumbuhan ini jauh melebihi pertumbuhan total industri manufaktur (4,7%) dan produk domestik bruto (6,3%).

Kontribusi industri otomotif mencapai 8,2% terhadap produk domestik bruto yang merupakan kontributor terbesar untuk kategori industri manufaktur yang mencapai 27,4%.

Hal itulah yang menempatkan industri otomotif sebagai satu dari tiga industri yang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan industri nasional dan perekonomian Indonesia.

Melihat data dan perkembangan industri otomotif, tampaknya perlu dipikirkan lebih matang lagi kebijakan pemerintah untuk membatasi volume kendaraan melalui penerapan pajak progresif. Kebijakan itu, disadari atau tidak, dapat berdampak pada aktivitas industri otomotif.

Apalagi dengan ssitem otonomi daerah, pemda memiliki kewenangan penuh untuk meningkatkan pendapatan khususnya dari sektor pajak untuk menjalankan pemerintahan sesuai diatur UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Perlu dicatat, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan yang besar bagi keuangan daerah.

Dengan demikian implementasi UU PDRD yang baru merangsang pemda menaikkan tarif PKB. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran industri otomotif.

Jika menilik struktur pajak kendaraan, Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara yang menerapkan tarif pajak paling tinggi di Asean, bahkan di dunia.

Padahal pajak di negara-negara Asia dengan pasar otomotif yang telah berkembang rasionya tidak lebih dari 40%, terlebih di negara-negara maju seperti Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa yang proporsi pajak kendaraannya hanya 5% dari biaya produksi.

Oleh sebab itu, apabila pemerintah dan DPR yang diwakili oleh Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pada 21 Juli 2009 bersepakat merevisi UU PDRB No.34 Tahun 2000 dengan UU PDRB yang baru, dengan pertimbangan akan memperluas objek pajak dan retribusi daerah, serta pemberian diskresi dalam penetapan tarif dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, hendaknya kebijakan itu tidak sampai membebani industri otomotif nasional.

Dalam draf UU PDRD yang telah disepakati pemerintah dan DPR, pajak dan retribusi kendaraan akan mengalami perubahan.

Pajak kendaraan bermotor yang saat ini ditetapkan 1,5% (sesuai peraturan pemerintah) akan berubah menjadi 1%-2% (untuk kepemilikan kendaraan pertama) dan 2%-10% (untuk kendaraan berikutnya).

Sementara itu, bea balik nama yang sekarang ditetapkan maksimal 10%, naik menjadi 20%.

Berbagai gambaran itu diharapkan memberikan wacana baru bagi pengambil kebijakan.

Selain itu, apakah rencana kenaikan pajak kendaraan bermotor ini menjadi satu-satunya instrumen yang paling tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), serta mengurangi problem kemacetan lalu lintas.

Jangan sampai begitu kebijakan tersebut dijalankan justru pemerintah pusat maupun daerah menuai persoalan baru, yakni kemerosotan aktivitas di sektor yang menjadi penopang ekonomi tersebut.

Hal ini menjadi concern Kadin Indonesia, karena sektor ini masih memiliki kekuatan untuk tumbuh. Bahkan prinsipal industri otomotif dunia memiliki keyakinan dalam 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi pasar utama dan industri otomotif terbesar di Asia Tenggara, mengalahkan Thailand.

Keyakinan tersebut bukanlah tanpa alasan mengingat pasar otomotif Indonesia dalam 5 tahun terakhir tumbuh lebih dari 70%. Industri otomotif Indonesia juga telah menunjukkan kapasitasnya sebagai basis produksi kendaraan multiguna (multi purpose vehicle/MPV) dan niaga dengan mengekspor sejumlah model seperti Toyota Innova, Avanza, Daihatsu Gran Max, dan Suzuki APV.

Bahkan Departemen Perindustrian memproyeksikan pada 2011-2012 Indonesia mampu memproduksi 1 juta unit mobil. Untuk meraih angka ini Depperin telah menyusun cetak biru industri otomotif lengkap dengan instrumen pendukung untuk menarik prinsipal berinvestasi.

Rasio pajak kendaraan bermotor di sejumlah negara (%) *
 ThaiMalIndSingFilRata-rata di Jepang, AS dan Eropa
Pajak33274360125
Biaya617357408895

Sumber: Gaikindo, diolah Kadin Indonesia
* Mengacu pada model Toyota Corolla, kecuali Malayasia mengikuti skema kendaraan nasional

Solusi bijak

Sesuai dengan analisis Kadin Indonesia, menaikkan pajak dan retribusi kendaraan dalam posisi sekarang punya dampak negatif yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran yang lebih arif untuk mengatasinya.

Solusi itu bisa berangkat dari visi dan misi pengembangan industri nasional, atau bisa juga mencari referensi yang relevan untuk diterapkan di Indonesia, dari berbagai negara di dunia seperti di Jepang, China, Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam menerapkan kebijakan penanganan manajemen lalu lintas dan pengembangan industri otomotifnya.

Jepang dan China, misalnya, menempatkan industri otomotif sebagai lokomotif untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Jepang dan China selalu merangsang pasar domestik dengan menawarkan insentif pembelian mobil baru dengan memperpendek usia pakai kendaraan.

Sebaliknya negara-negara yang tidak menempatkan industri otomotif sebagai industri inti lebih longgar terhadap importasi kendaraan, seperti Selandia Baru yang memperbolehkan impor kendaraan bekas.

Sementara itu, realitas di Indonesia, populasi kendaraan bekas jauh melebihi kendaraan baru. Dari sekitar 7,5 juta kendaraan yang beroperasi, jumlah kendaraan baru hanya sekitar 500.000 unit per tahun.

Oleh sebab itu, perlu dirancang strategi untuk meningkatkan proporsi/rasio kendaraan baru terhadap kendaraan lama dengan tetap memperhatikan jumlah kendaraan yang beroperasi.

Pertama, diberikan insentif untuk merangsang penggantian kendaraan bekas ke kendaraan baru. Strategi itu dapat menjaga jumlah kendaraan yang beroperasi, dengan tetap menjaga pertumbuhan industri otomotifnya.

Kedua, kebijakan pembatasan usia kendaraan (vehicle retirement strategy). Sejumlah negara maju telah berhasil menerapkan kebijakan ini dengan cara menerapkan pajak yang lebih tinggi terhadap pemilik kendaraan bekas yang ingin memperpanjang masa usia penggunaannya. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan dampak polusi yang ditimbulkan.

Ketiga, program pengembangan mobil yang harganya kompetitif (murah) dan hemat energi. Program ini akan mendorong pengguna mobil bekas untuk beralih ke mobil baru karena harganya sama terjangkaunya dengan pembelian mobil bekas.

Dengan cara ini, niscaya kebijakan pemerintah dapat mencapai tujuannya dengan baik tanpa menghambat kinerja dan perkembangan industri otomotif.

Rachmat Gobel

Bisnis Indonesia, 6 Oktober 2009
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 707 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :