Selasa, 2 September 2014  

Berita Pajak

PAD bisa naik dua kali lipat dalam 5 tahun

Bisnis Indonesia, Rabu 14 Oktober 2009

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA: Pemerintah memperkirakan rasio penerimaan asli daerah terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di tingkat kabupaten/kota akan meningkat hingga 15% pada 2014 dari posisi saat ini sekitar 7%.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Ditjen Perimbangan Keuangan Depkeu Budi Sitepu menjelaskan kenaikan itu akan terjadi setelah disempurnakannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


Menurut dia, peranan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap APBD pada awal era otonomi masih rendah, yakni 7% di tingkat kabupaten/kota. Padahal daerah telah diberi kewenangan besar untuk memungut dan menambah jenis PDRD guna meningkatkan PAD.

"Tapi akhirnya menimbulkan banyak pungutan bermasalah yang semakin membebani masyarakat dan menghambat investasi. Karena itu aturannya diubah untuk menyempurnakan sistem pemungutan dan pengelolaan PDRD," jelasnya, pekan lalu.

Berdasarkan kajian Ditjen Perimbangan Keuangan, penyempurnaan aturan PDRD akan berimplikasi positif terhadap fiskal provinsi dan kabupaten/ kota secara bertahap dalam 5 tahun ke depan.

Untuk rasio PAD terhadap APBD di tingkat provinsi diyakini terus naik dibandingkan dengan posisi tahun ini dari 50,2% menjadi 68,22% pada 2014.

Menurut Budi, ada empat pokok perubahan mendasar pada UU PDRD yang telah disepakati dengan DPR pada bulan lalu. Pertama, memperbaiki sistem pemungutan PDRD dari open list menjadi closed list, penguatan perpajakan daerah (local taxing power), meningkatkan efektivitas pengawasan pungutan daerah, dan menyempurnakan pengelolaan PDRD.

Untuk Penguatan perpajakan daerah, lanjutnya, dilakukan dengan memperluas objek PDRD dan menambah masing-masing empat jenis pajak dan retribusi baru.

Selain itu, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah juga ditingkatkan yang sekaligus memberikan diskresi bagi pemerintah daerah untuk menetapkan tarif.

Bisnis Indonesia, 13 Oktober 2009
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 437 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :