Rabu, 23 April 2014  

Berita Pajak

Impor Mesin Bebas Pajak

Harian Seputar Indonesia, Kamis 27 Mei 2010

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

PALEMBANG (SI) Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Sumsel menghapuskan pajak masuk mesin dan bahan baku mesin untuk membuka peluang investasi di Sumsel.


Kepala BPMD Sumsel Permana menegaskan, berdasarkan peraturan Menteri Keuangan (Menkeu) No 176/2009,jika sudah impor mesin dan bahan baku,bea masuk 0%,yang berlaku sejak November 2009. Sebelumnya Permenkeu No 135 menyebutkan, tarifnya tidak 0%, tapi maksimum 5%. Dengan aturan seperti ini,bisa lebih menarik minat investasi dan iklim investasi akan lebih baik.

“Berdasarkan Permenkeu No 176/2009, kalau sudah impor mesin dan bahan baku,bea masuk 0%. Dimana, sebelumnya dikenakan pajak 5%. Ini merupakan terobosan Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) RI untuk menarik investor ke Sumsel,” ujarnya seusai sosialisasi penanaman modal di Palembang kemarin.

Sosialisasi ini diharapkan investasi yang masuk ke Sumsel terus meningkat seiring majunya pembangunan.Terlebih, Sumsel merupakan salah satu daerah tujuan investasi terbesar di Indonesia. “Kita optimistis investasi di Sumsel terus meningkat.Terlebih, pada triwulan pertama ini sudah Rp1 triliun investasi di Sumsel masuk,”ungkapnya.

Dia menambahkan, mesin dan bahan baku yang tidak dikenakan pajak tersebut seperti mesin-mesin industri dan lainnya. Pihaknya juga menjamin tidak ada makelar perizinan di pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada BPMD Sumsel.“ Kita layani sesuai dengan hari yang ditetapkan dalam aturan. Namun, karena sifatnya nasional seluruh provinsi, mungkin saja ada oknum makelar perizinan.

Tetapi, itu secara individu, secara institusi BKPM tidak ada. Hanya ada oknum swasta yang menyamar sebagai pegawai, berpura- pura kenal orang dalam,” jelasnya. Sementara itu, Direktur Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal BKPM RI Sugiono menambahkan, saat ini BKPM RI masih menemui oknum makelar di tempat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Untuk itu, guna meminimalisasi kecurangan,pihaknya melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan fasilitas penanaman modal kepada para pelaku usaha di daerah. “Meskipun PTSP sudah berdiri, masih saja ada persekongkolan di BKPM yang dilakukan oknum konsultan kepada investor,”tuturnya. Hal ini, kata dia, biasanya terjadi ketika para pelaku usaha hendak meminta informasi dan pelayanan perizinan.

“Namun, ditemui orang yang tidak tepat, padahal sudah ada institusi dan petugas PTSP resmi yang siap melayani. Dengan begitu, ada kalanya oknum konsultan mencari keuntungan sendiri, akhirnya pengusaha itu mendapatkan informasi yang tidak pas,”jelasnya. Parahnya, ada juga oknum pelaku usaha bekerja sama dengan konsultan, dengan harapan mendapat keuntungan karena pengurusan izin dan informasi yang melibatkan BKPM ada biaya operasional.

“Dia bekerja sama dengan konsultan.Uangnya nanti akan dibagi antarmereka saja, tapi saat ngomong ke perusahaan uang tersebut untuk pejabat BKPM.Padahal itu tidak ada. Inilah akal para makelar untuk mendapatkan keuntungan,” tegasnya. Saat ini,kata dia,kondisi tersebut masih banyak terjadi di lapangan. Namun demikian, pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menciptakan suasana investasi yang kondusif.

“BKPM akan siap memberikan pelayanan terbaik, jika memang sudah memenuhi persyaratan. Sosialisasi ini sekaligus mempererat para pelaku usaha dengan pemerintah, bea cukai, pihak pajak. Kemudian juga agar mengerti mekanisme, prosedur, dan mengetahui fasilitas yang diterima pemerintah, seperti masalah kepabeanan, yaitu pembebasan bea masuk kalau mengimpor mesin dan mengimpor bahan baku,” pungkasnya.


Harian Seputar Indonesia, 27 Mei 2010

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 867 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :