JAKARTA - Pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahaan (subsidi perumahan) oleh pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah ternyata tidak cuma-cuma.

Masyarakat yang berminat untuk mengambil fasilitas tersebut harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pemerintah. Apakah persyaratan itu?

Ternyata sangat mudah. Masyarakat haruslah warga negara yang taat pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dari kepemilikan NPWP dan SPT terakhir saja.

Hal ini disampaikan Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa, saat Launching BLU-Pusat Pembiayaan Perumahan Sebagai Pelaksana Kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan, Jalan Dr Wahidin, Jakarta, Kamis (29/7/2010).

"Syaratnya nasabah harus punya NPWP. Selain itu, mereka juga harus punya SPT terakhir. Kenapa harus begitu? Karena saya dapat informasi, saat subsidi masa lalu sering tidak tepat dan tidak adil. Jadi kalau main-main dengan NPWP hukumannya pidana," jelasnya.

Penetapan BLU pusat fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini dikelola oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa yang akan dimulai dikelola pada semester II tahun ini sebesar Rp2,683 triliun untuk dimanfaatkan pada pencapaian sebgian dari target Kemenpera pada 2010.

Pemberian fasilitas ini hanya diperuntukan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atau kurang dari Rp2,5 juta per bulannya jika ingin mengambil landed house, sedangkan untuk kepemilikan rusunami harus memiliki penghasilan Rp4,5 juta per bulannya. "Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat akan lebih mudah memperoleh rumah," katanya.

Fasilitas likuiditas menyediakan dana murah yang akan dikelola oleh Special Purposes Vehicle (SPV) dengan menggunakan metode blended financing yang bersumber dari APBN untuk kemudian di-blended dengan dana dari perbankan dan sumber lainnya. Sementara proses verifikasi akan langsung dilakukan oleh perbankan.

Adapun pemberian fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya suku bunga perbankan dan dinamika pembangnan di mana terdapat backlog yang sangat tinggi yakni sekira 7,4 juta unit di 2009.

 

Andina Meryani

OkeZone.com, 29 Juli 2010