Senin, 22 Desember 2014  

Berita Pajak

Kemenkeu Imbau Bendahara Pempus & Pemda Pungut Pajak

Antara, Rabu 29 September 2010

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

INILAH.COM, Jakarta - Kementerian Keuangan menghimbau bendahara pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan pemotongan atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

 

 

Demikian publikasi resmi Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Dirjen Pajak, M. Iqbal Alamsjah, Jakarta, Rabu (29/9).

 

Kemenkeu berharap setiap bendaharan pemerintah pusat dan daerah di lingkungan kementerian/lembaga/instansi pemerintah diingatkan kembali kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pungutan pajak, melakukan penyetoran pajak ke bank persepsi atau kantor pos serta melakukan pelaporan ke kantor pelayanan pajak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan atas setiap transaksi yang didanai dari APBN/APBNP.

Pajak-pajak yang harus dipotong atau dipungut oleh bendahara pemerintah pusat dan daerah antara lain berupa PPh Pasal 21, pasal 22, pasal 23 dan PPN. Jika bendahara lalai memenuhi kewajibannya maka mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak sehingga akan menurunkan kemampuan pemerintah untuk mengatasi pengangguran, kemiskinan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dirumuskan dalam rencana pembangunan ekonomi Indonesia yang didasarkan pada prinsip triple track strategy plus one. "Kepada pemimpin Kementerian/Lembaga/Instansi pemerintah baik pusat maupun daerah dimohon bantuannya untuk mengingatkan dan mengawasi pelaksanaan," ujar Iqbal Alamsah.


inilah.com, 29 September 2010

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 482 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :