Rabu, 16 April 2014  

Artikel Pajak

Potensi Pajak Harta Hibah

Senin, 1 Oktober 2007

$alt
   Cari Artikel Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Harta hibahan termasuk warisan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ditetapkan menjadi objek pajak penghasilan dan dikenakan PPh Final.

Menteri Keuangan mengungkapkan hal ini pada 19 September 2007 sebagai salah satu dari 28 perubahan pokok dari UU PPh sebelumnya yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPh) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Berdasarkan ketentuan PPh yang berlaku saat ini, atas harta hibahan ataupun warisan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat tidak termasuk Objek Pajak sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat adalah ayah, ibu dan anak.

Namun, khusus tanah dan atau bangunan, Undang-Undang No.20/2000 j.o. Peraturan Pemerintah No. 111/2000 mengenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB). BPHTB itu dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan oleh ahli waris serta penerima hibah wasiat yang berlaku pada saat pewaris/pemberi hibah wasiat meninggal dunia, sepanjang nilainya di atas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang ditetapkan secara regional maksimum Rp300 juta.

Tarif BPHTB adalah 5% dari Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak. Untuk perolehan hak karena waris dan hibah wasiat diberikan keringanan 50% dari BPHTB yang seharusnya terutang.

Praktik negara lain

Beberapa negara mengenakan pajak atas warisan ataupun hibah, antara lain Singapura, Jepang, Taiwan, Inggris dan Amerika, sementara beberapa negara seperti China, India, Meksiko, Malaysia, Australia, Selandia Baru dan Kanada tidak mengenakan pajak ini sama sekali.

Di Singapura, pajak atas warisan dinamakan dengan Estate Duty yang dikenakan atas harta tak bergerak (tanah dan atau bangunan) serta harta bergerak (misalnya uang, surat berharga dan perhiasan) yang ditinggalkan oleh ahli waris pada saat meninggal dunia. Pajak hanya dikenakan atas harta warisan yang terletak di Singapura dan dinilai dengan harga pasar pada saat pewaris meninggal dunia.

Selain itu, hibah atau pemberian yang diistilahkan dengan gift yang diberikan oleh pewaris dalam lima tahun sebelum meninggal dunia juga terkena pajak ini. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Singapura menetapkan jumlah warisan tidak kena pajak yaitu S$9 juta (setara dengan Rp54 miliar) untuk harta tak bergerak dan S$600.000 (setara dengan Rp3,6 miliar) untuk harta gerak.

Tarif pajak dikenakan secara progresif yaitu 5% untuk harta sampai dengan sejumlah S$12 juta dan selebihnya terkena tarif 10%. Tingginya batas jumlah harta warisan tidak kena pajak di Singapura menyebabkan hanya sejumlah kecil yaitu orang yang superkaya yang terkena Estate Duty.

Demikian pula halnya di Jepang, meskipun batas warisan tidak kena pajak lebih kecil yaitu� 50 juta yen (setara dengan Rp8 miliar). Hanya saja tarifnya yang juga progresif merupakan yang tertinggi di dunia yaitu 10% -70%. Pajak dikenakan atas harta warisan yang terletak di seluruh dunia.

Selain pajak atas warisan yang di Jepang di�kenal dengan Inheritance Tax, terdapat juga Gift Tax yang dikenakan atas pemberian atau hibah se�lama si pemberi masih hidup. Tarifnya progresif antara 10% hingga 50% dan batas gift tidak kena pajak adalah 600.000 yen (setara Rp96 juta) dan tambahan pengecualian untuk istri dalam kondisi tertentu maksimum 20 juta yen.

RUU PPh

Hingga saat ini RUU PPh masih dalam tahap pembahasan di DPR. Berhubung pemerintah mengusulkan pengenaan PPh atas harta hibahan dan warisan sebagai PPh Final, maka sebagaimana penghasilan-penghasilan lainnya yang terkena PPh Final, hal tersebut akan di atur selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal ini pembahasan di DPR hanya sebatas menyetujui atau menolak harta hibahan dan warisan sebagai Objek Pajak. Apabila disetujui terkena PPh Final, maka berapa tarifnya, berapa batas jumlah tidak kena pajak, prosedur administrasi pembayaran dan pelaporannya serta bagaimana kaitannya dengan PP No. 111/2000 yang masih berlaku saat ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Pemerintah ataupun peraturan pelaksanaan di bawahnya.

Pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk mengenakan PPh atas hibah dan warisan tampaknya dilatarbelakangi oleh kepentingan penerimaan pajak. Di negara lain seperti Jepang dan Singapura, pengenaan pajak ini lebih dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan sosial, karena dalam praktiknya hanya segelintir orang yang superkaya yang terkena.

Itu sebabnya sekelompok orang ini lebih merasakan pengenaan pajak hibah ataupun warisan sebagai "hukuman" atas kesuksesan mereka dan hal ini dipandang tidak adil.

Pada saat mereka bekerja dikenakan pajak, pada saat mereka pensiun dikenakan pajak, dan akhirnya atas harta yang telah dikumpulkan dengan kerja keras selama ini dikenakan pajak lagi pada saat pemberian hibah (ketika ia masih hidup) ataupun ketika mewariskannya (setelah ia meninggal dunia) kepada anak-anaknya. Barangkali pemikiran ini pula yang menjadi alasan beberapa negara untuk tidak mengenakan pajak ini.

Mari kita tunggu bagaimana hasil pembahasan DPR atas hal ini. Yang pasti jika usulan pengenaan harta hibahan dan warisan oleh pemerintah disetujui DPR, maka orang-orang superkaya Indonesia dapat memanfaatkan tenggang waktu sebelum berlakunya UU tersebut untuk segera melakukan penghibahan hartanya kepada anak-anaknya terutama kalau dari semula memang telah punya niat melakukan itu.

Hal ini merupakan tindakan penghematan pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga tidak ada sanksi apa pun.

Oleh Ruston Tambunan
Managing Partner kantor konsultan pajak CITASCO
Bisnis Indonesia
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 4399 kali ›

Pencarian Artikel Pajak
Kata Kunci :