Minggu, 20 April 2014  

Berita Pajak

Menanti Kejelasan Rusunami

Koran Jakarta, Senin 22 November 2010

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Pengembang mendesak pemerintah memberikan kepastian mengenai kelanjutan program pembangunan 1.000 unit tower rumah sejahtera susun (dulu rumah susun sederhana milik/rusunami). Kepastian hukum dibutuhkan karena saat ini pembangunan puluhan tower rumah sejahtera susun tersendat


Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Setyo Maharso mengatakan kelanjutan program pembangunan 1.000 tower tidak jelas juntrungannya karena insentif yang dijanjikan pemerintah ternyata tidak ada.

Sejumlah daerah bahkan menerapkan aturan perizinan yang memberatkan, termasuk pemangkasan tingkat koefisien lantai bangunan, yang diharapkan pengembang menutupi biaya produksi karena membangun hunian dengan harga murah di tengah kota. Sejak dicanangkan pada 2007 lalu, dari target 1.000 tower, baru terealisasi sekitar 250 tower.

“Dengan kata lain, ada banyak hal yang menjadi ganjalan dalam pelaksaaan program rumah sejahtera susun ini. Perlu ada ketegasan dari pemerintah mengenai kelanjutan program ini. Jika tidak ada kejelasan, tentu pengembang akan mencari celah bisnis lain daripada menunggu tanpa kepastian,” kata Setyo, Minggu (21/11).

Dia mengatakan pengembang sebenarnya masih berminat menggarap proyek rusunami, asal didukung dengan aturan yang jelas. Beberapa hal pokok yang perlu dibenahi terkait pembangunan rusunami di Jakarta antara lain soal koefisien lantai bangunan (KLB) yang diturunkan.

“Kami sudah minta agar ketentuan KLB ini ditinjau ulang, paling tidak KLB bisa di atas 3,5. Supaya rumah susun ini tetap dapat terjangkau konsumen, maka KLB harus dinaikkan karena harga tanah di Jakarta sudah mahal,” sebutnya.

Di Jakarta, kasus penyegelan proyek rusunami yang pernah terjadi membuat pengembang trauma membangun hunian vertikal bagi masyarakat perkotaan tersebut.

Kebijakan lain yang membingungkan pengembang di Ibu Kota menyangkut izin batas ketinggian maksimal bangunan bertingkat pada radius tertentu dari bandar udara atau kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP).

Menurut Setyo, ada pengembang yang sudah mengantongi izin pembangunan, termasuk soal ketinggian bangunan, dari Pemprov DKI, namun kemudian hari justru dipersoalkan dan diminta tinggi bangunan dipotong.

Ironisnya, yang mempersoalkan ketinggian itu justru Pemprov DKI sendiri. Kondisi serupa dialami pengembang rusunami pada 2007.

Saat itu, pengembang didorong pemerintah mempercepat pembangunan, namun kemudian diadang kasus proses perizinan yang berujung penyegelan sejumlah proyek rusunami. Setyo menilai prospek pasar rumah sejahtera susun di Jabodetabek masih cukup tinggi.

Dia menyebutkan jumlah komuter di Jakarta sedikitnya mencapai 3 juta orang yang tentu butuh rumah dengan harga di bawah 200 juta rupiah namun dekat dengan tempat kerja. Saat ini, rumah dengan harga itu semakin sulit diperoleh, termasuk di pinggiran Jakarta.

“Kalau dari jumlah tersebut sekitar 10 persen saja yang tertarik membeli rumah susun milik di tengah kota, sedikitnya ada 300.000 unit yang harus disediakan pengembang.

Itu jumlah yang besar sekali,” kata Setyo. Hingga penghujung 2009, pengembang baru mampu membangun sedikitnya 30.000 unit rumah sejahtera susun.

Dari jumlah itu, baru 3.000 unit yang sudah selesai sebab subsidi pembiayaannya sempat tersendat akibat pengalihan subsidi pembiayaan dari subsidi selisih bunga menjadi bantuan likuiditas.

Maharso menyebutkan banyak pengembang mengalihkan proyek rumah sejahtera susun menjadi rumah menengah bawah dengan harga sekitar 180 juta rupiah per unit atau nonsubsidi guna tetap dapat menjual unit yang sudah terbangun.

Bank Tanah Chairman Agung Podomoro Group (APG) Trihatma K Haliman mengeluhkan banyaknya kendala dalam pembangunan rumah sejahtera susun. Proyek milik APG, yakni Kalibata City, menjadi salah satu proyek rusunami yang disegel Pemprov DKI akibat dituding terlambat mengurus perizinan.

Menurut dia, proyek rumah susun milik bagi masyarakat berpenghasilan menengah bawah sulit dilakukan swasta tanpa dukungan pemerintah.

Apalagi jika batas maksimal ketinggian bangunan kini dikurangi. Karena itu, sebaiknya memang pemerintah yang menyediakan lahan atau kawasan siap bangun untuk pembangunan rumah sejahtera susun. Trihatma mengharapkan ada badan yang mengelola land bank, kemudian developer swasta tinggal ikut lelang atau membeli dan membangun.

“Jika itu dapat dilakukan, tidak ada lagi sengketa lahan, termasuk perizinan, karena ada campur tangan pemerintah secara langsung di sana. Perizinan selama ini sangat menghambat pengusaha. Kami sudah menghadapi persoalan klasik ini sejak 30 tahun lalu,” keluhnya, baru-baru ini.

Selain soal perizinan dan tanah, kata pengembang senior itu, pemerintah seharusnya segera memangkas aturan yang menghambat bisnis properti, sistem perpajakan yang berlapis-lapis.

Pengembang dikenakan banyak jenis perpajakan dari mulai PPh, PPN, pajak barang mewah, hingga pajak supermewah. Lalu kontraktor juga kena PPh 3 persen, demikian juga dengan supplier yang kena PPN.

Semua beban pajak itu diakumulasikan pengembang ke harga jual rumah yang harus dibayar konsumen. Rumah sejahtera susun yang seharusnya murah menjadi mahal dan akhirnya tidak terjangkau masyarakat target sasaran.

Pengamat properti, Panangian Simanungkalit, berpendapat dengan harga tanah di kota-kota besar yang semakin mahal, sepantasnya Kemenpera menyediakan bank tanah untuk pembangunan rumah susun milik. Di Jakarta, ia menyebutkan, masih tersedia tanah untuk pembangunan rumah susun milik, termasuk lahan milik daerah atau lahanlahan yang berada di belakang gedung bertingkat.

Untuk mendapatkan harga tanah sebesar itu sebenarnya tidak sulit karena pemerintah dapat memanfaatkan dana bergulir Badan Layanan Umum (BLU).

“Setelah dipetakan, tanah-tanah yang akan dibangun rumah susun milik tadi dibeli pemerintah. Dan setelah seluruh tanah dibebaskan, barulah kemudian ditawarkan kepada pengembang yang akan membangun rumah susun milik sehingga dana pemerintah kembali dan dapat dipakai untuk keperluan lain seperti infrastruktur.

Jadi, harga jual bisa murah,” tandasnya, Sabtu (20/11). Menurut perhitungan Panangian, kebutuhan hunian di DKI Jakarta mencapai 300.000 unit dalam 10 tahun terakhir. Berarti dibutuhkan lahan seluas 150 hektare agar dapat dibangun 30 rusunami (masing- masing 10.000 unit).

Apabila harga tanah dapat dikendalikan sekitar 2 juta per meter persegi, berarti untuk lahan seluas 150 hektare dibutuhkan dana 300 miliar rupiah. Angka yang tidak terlalu besar jika pemerintah ingin menyejahterakan rakyatnya.


Koran Jakarta, 22 Nopember 2010

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 604 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :