Senin, 24 Nopember 2014  

Berita Pajak

Rumah Kos Dikenakan Pajak

Koran Tempo, Sabtu 20 November 2010

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

MAKASSAR -- Pemerintah Kota Makassar menetapkan usaha indekos masuk kategori wajib pajak. Karena itu, mulai tahun depan, pemilik kos-kosan harus membayar pajak. Pajak untuk usaha rumah pemondokan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kenaikan Pajak dan Retribusi Kota yang baru saja ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar kemarin.

Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Perda Retribusi Rumah Kos A Endre M. Cecep Lantara mengatakan rumah kos dengan jumlah omzet lebih dari Rp 2,5 juta per bulan akan dikenakan pajak. "Rumah kos itu digolongkan sebagai pajak hotel," kata Endre seusai pengesahan perda tersebut kemarin.

Meski sudah ditetapkan pajak untuk pemilik kos-kosan, perda tersebut belum mengatur besarnya pajak untuk rumah kos.

Endre mengatakan pasal per pasal dan ayat per ayat dalam perda tersebut sudah dibahas bersama eksekutif dan stakeholder. Ia mengatakan terdapat beberapa pasal dan ayat yang mengalami perubahan, baik redaksional, nilai nominal, maupun penambahan ayat. Ia mencontohkan, Bab III Perda itu mengatur pajak hotel. Dewan menambahkan, di Pasal 3 ayat (4) huruf f ada pengecualian. Rumah kos harus membayar pajak dengan pengecualian, "Rumah kos dengan jumlah omzet kurang dari Rp 2,5 juta per bulan."

Sekretaris Kota Makassar Anis Kama mengatakan aturan tersebut sudah disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masyarakat. "Pemerintah sudah melakukan riset di lapangan," katanya.

Yasri, pemilik rumah kos di Jalan Baji Gau dan Panakkukang, mengatakan peraturan daerah yang mengenakan pajak sah-sah saja. Sebab, itu adalah kebijakan pemerintah. Hanya, setiap ketentuan yang diberlakukan harus jelas tujuannya.

Pajak yang dipungut harus jelas peruntukannya. "Sebagai warga yang baik, kami ikut aturan saja sepanjang aturan tersebut jelas apa tujuannya. Sebab, tidak ada juga kekuatan untuk melakukan tindakan protes," katanya.

Yasri menambahkan, sepanjang itu wajar untuk dibayar dan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh, dia ikut saja aturan daerah tersebut. Sebab, pajak juga termasuk aset pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. "Jika perlu, biaya akan kami bebankan kepada orang yang kontrak karena mereka yang tinggal di sana," katanya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Enggan, pemilik rumah kos di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1, Makassar. Dia mengatakan pajak yang akan diberlakukan oleh pemerintah bagi rumah kos tidak jadi masalah. Sepanjang pajak jelas larinya ke mana dan untuk apa penggunaan dananya. "Selama ini banyak pajak yang tidak jelas larinya ke mana. Tapi sepanjang pajak tersebut jelas, kenapa tidak untuk diikuti," katanya.

Perda itu juga mengatur kenaikan pajak hotel dan restoran. "Kenaikan yang paling tinggi itu ada di pajak hotel yang memiliki pelayanan hiburan," kata Hasanuddin Leo, Ketua Komisi Ekonomi Pembangunan DPRD Makassar. Dia mengatakan kenaikan pajak mencapai 75 persen.


Koran Tempo, 20 Nopember 2010

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 791 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :