Kamis, 24 April 2014  

Berita Pajak

Tahun 2011, Tarif PPh Pegawai Tanpa NPWP Tambah 20%

Harian Kontan, Senin 6 Desember 2010

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Pemerintah menempuh banyak cara agar penerimaan negara dari pajak tetap aman. Apalagi, mulai Januari 2011, pemerintah akan membebaskan fiskal kunjungan luar negeri bagi seluruh warga Indonesia yang melancong ke luar negeri.

Nah, kini Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus memutar otak lagi agar pemasukan pajak tetap ada. Direktur Transformasi Proses Bisnis Ditjen Pajak Robert Pakpahan menjelaskan, setelah fiskal dihapus mulai Januari 2011, pemerintah akan mengandalkan sumber lain. Ditjen Pajak akan menyasar karyawan yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).


Selama ini, pemerintah punya tiga strategi menjaring wajib pajak (WP). Pertama, melalui kebijakan sunset policy yang sudah habis masa berlakunya. Sunset Policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya di 2008. Bentuknya, penghapusan sanksi administrasi dan bunga tunggakan pajak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang No 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Kedua, melalui kebijakan penghapusan fiskal ke luar negeri yang berlaku serentak bagi seluruh warga Indonesia yang melancong ke luar negeri. Ketiga, melalui penerapan sanksi denda bagi karyawan yang masih belum punya NPWP. "Nah, yang terakhir masih ada penerapan perbedaan tarif, misalnya karyawan kalau tidak punya NPWP kan dipotong pajak penghasilan (PPh) lebih tinggi 20%, tinggal itu masih on,"kata Robert, akhir pekan lalu.
Namun, kata Rober, Ditjen Pajak juga tetap akan menjalankan program ekstensifikasi pajak agar kian banyak para wajib pajak yang terjaring.
Ditjen Pajak mencatat, jumlah wajib pajak di Indonesia hingga 30 September 2010 mencapai 18.774.421 pemilik NPWP. Sepanjang sembilan pertama 2010, terjaring 2,8 juta wajib pajak baru.
Robert berharap, penghapusan fiskal ke luar negeri mulai Januari 2011 tidak berefek besar bagi pendapatan negara. Selama ini kontribusi setoran fiskal luar negeri sekitar Rp 1,5 triliun-Rp 3 triliun per tahun. "Tidak terlalu signifikan dibandingkan pendapatan pajak secara keseluruhan,"tutur Rober.
Pengamat Perpajakan Darussalam menyatakan, pemerintah memang sudah semestinya menghapus fiskal. "Ini sudah sesuai kelaziman internasional karena jarang negara yang mengenakan fiskal luar negeri,"katanya.


Harian Kontan, 6 Desember 2010

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 1747 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :