Kamis, 28 Agustus 2014  

Berita Pajak

Insentif Fiskal Tekan Kontribusi PPN

Harian Seputar Indonesia, Rabu 6 Juli 2011

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA Kebijakan pemberian insentif fiskal atau pembebasan beban pajak pertambahan nilai (PPN) diakui menghambat peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Khusus untuk PPN, laju penerimaan menjadi lebih lamban dibandingkan pos penerimaan pajak lainnya. Berdasarkan dokumen Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Tahun 2011, penerimaan PPN diperkirakan tidak akan mencapai target yang ditentukan.

Sementara, penerimaan pajak lainnya seperti pajak penghasilan (PPh),pajak bumi dan bangunan (PBB), cukai dan pajak lainnya diprediksi tercapai bahkan melampaui target. Sepanjang tahun ini pemerintah melihat potensi penerimaan pajak dari PPN sebesar Rp298,4 triliun atau 95,6% dari target yang ditentukan sebesar Rp312,1 triliun.

Kondisi ini mulai terlihat dari realisasi penerimaan pada semester I. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan negara dari sektor perpajakan hingga 31 Mei 2011 mencapai Rp326,6 triliun dan diprediksi menembus Rp386,7 triliun atau 45,5% dari target yang dipatok dalam APBN 2011 sebesar Rp850,3 triliun.

Sementara, penerimaan PPN hingga semester I diprediksi mencapai Rp112,3 triliun atau 36% dari target yang ditentukan dalam pagu APBN 2011. ”Kalau PPh kita memang cukup bagus tapi PPN-nya yang agak lambat,”ungkap Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Fuad Rahmany seusai rapat paripurna pengesahan RAPBN 2012 di Gedung DPR,Jakarta,kemarin.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak masih mengkaji penyebab lambannya penerimaan negara dari PPN.Namun,indikasi awal yang disinyalir menjadi penghambat penerimaan PPN adalah kebijakan pemerintah memberikan fasilitas keringanan atau pembebasan pajak atau insentif fiskal.

 ”Mungkin karena banyak fasilitas-fasilitas yang selama ini diberikan,yaitu pembebasan dan mungkin ada hal-hal lain yang juga sedang kita teliti,”jelasnya. Lantaran masih sebatas indikasi awal, hal tersebut tidak serta merta membuat pemerintah melakukan evaluasi paket insentif yang selama ini diberikan.

Terlepas dari itu,pihaknya tetap berupaya mengejar target penerimaan yang sudah ditentukan. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam kerangka peningkatan penerimaan pajak melalui meningkatkan pengawasan, mengejar kewajiban wajib pajak, penagihan piutang pajak yang semakin membesar,memperbesar basis pajak dengan pendekatan ekstensifikasi dan intensifikasi.

Ditjen Pajak berencana menjalankan sensus pajak untuk memperbesar basis pajak. Sensus ini dilakukan untuk menyaring wajib pajak individu dan badan. Pada tahap awal, aparat pajak bakal menyambangi wajib pajak badan terlebih dahulu. Fuad menjelaskan, sensus ini bertujuan membuat semakin banyak wajib pajak melakukan kewajibannya.

Untuk mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak,aparat pajak akan mendatangi tokotoko dan mempertanyakan perihal ketaatan pajak.Aparat pajak tidak hanya melakukan imbauan terhadap wajib pajak yang belum patuh tapi juga melakukan penyuluhan agar wajib pajak mengerti dan memahami kewajibannya.

Ketua Badan Anggaran Melkias Markus Mekeng mendorong Ditjen Pajak untuk melakukan perbaikan kebijakan perpajakan untuk mengoptimalkan pendapayan negara dalam mendukung kegiatan ekonomi. Badan Anggaran tidak mempersoalkan kebijakan pemberian keringanan pajak.

”Termasuk dengan pemberian insentif fiskal,”kata Mekeng. Badan Anggaran meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius dan fokus pada elastisitas pajak yang dipandang masih rendah.Arah kebijakan ini dalam kerangka optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Harian Seputar Indonesia, 6 Juli 2011

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 454 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :