Jumat, 25 Juli 2014  

Berita Pajak

30 Instansi Pemerintah tidak Taat Bayar Pajak

Media Indonesia, Rabu 23 November 2011

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA--MICOM: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat sebanyak 30 instansi pemerintah tidak taat bayar pajak sehingga negara kehilangan potensi penerimaan pajak mencapai Rp859,64 miliar pada tahun 2010. Dalam pemeriksaannya, BPK menemukan berbagai macam permasalahan yang membuat instansi pemerintah tidak taat bayar bajak. Hal tersebut diungkapkan Auditor Utama Keuangan Negara II BPK Syafri Adnan Baharuddin di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (22/11).

"BPK telah melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan pada 11 kementerian dan lembaga (K/L), sembilan pemerintah provinsi, dan 10 pemerintah kota/kabupaten," ungkapnya.

Dalam pemeriksaan BPK, masalah-masalah yang ditemui antara lain, indikasi surat setoran pajak fiktif dan juga kesalahan-kesalahan yang dilakukan bendahara pemerintah. Syafri menyebutkan bendahara pemerintah ditemukan belum sepenuhnya melakukan pungutan pajak yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan pajak yang berlaku, terlambat menyetorkan pajak yang telah dipungut, serta belum sepenuhnya melaporkan surat pemberitahuan pajak.

"Kita masih menemukan bendahara pemerintah yang tidak atau terlambat menyampaikan SPT ke kantor pelayanan pajak (KPP) di mana bendahara pemerintah tersebut terdaftar. Selain itu sistem yang mengelola pemungutan pajak juga belum memadai," tuturnya.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menghitung ketidakpatuhan penyetoran pajak dari 30 instansi pemerintah tersebut bisa mencapai nilai Rp859,64 miliar ditambah sanksi mencapai Rp13,69 miliar.

Selain itu Syafri menyampaikan pihaknya menemukan indikasi perbuatan melawan hukum seperti setoran pajak fiktif senilai Rp674,63 miliar. "Setoran pajak fiktif adalah bendahara memiliki surat setoran pajak, namun sesuai dengan hasil uji silang terhadap modul penerimaan negara dan konfirmasi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan bank persepsi, menunjukkan bahwa surat setoran pajak tersebut tidak tercatat," jelasnya.


mediaindonesia.com, 23 Nopember 2011

 
© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 366 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :