Minggu, 31 Agustus 2014  

Berita Pajak

Kendaraan Dinas Wajib Bayar Pajak

Harian Seputar Indonesia, Senin 2 Januari 2012

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

PALEMBANG - Terhitung Januari 2012 ini, seluruh kendaraan berplat merah, baik milik instansi pemerintah ataupun TNI dan Polri di Sumatera Selatan dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Sumsel Nomor 3/2011 tentang Pajak Daerah.Kepala Biro (Karo) Hukum Setda Provinsi Sumsel Ardani mengatakan, pembentukan perda tersebut, merupakan amanat dari Undang - undang Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan bahwa, kendaraan pemerintah,TNI,Polri, ambulans, pemadam kebakaran, dan kendaraan sosial keagamaan lainnya, dapat dikenakan pajak.

Karenanya,dengan penarikan PKB dan Pajak BBN-KB atas pemberlakuan perda tersebut, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel,maupun kabupaten/ kota di Sumsel, dari sektor pajak daerah. “Ini semua sebagai bentuk agresifitas pemerintah guna meningkatkan pendapatan daerah.Kita harapkan tahun ini pendapatan daerah dari sektor PKB semakin meningkat,” kata Ardani,kemarin.

Lebih lanjut, Ardani menambahkan, selama ini kendaraan plat merah (dinas) ini hanya diharuskan membayar bea asuransi semata,namun sejak diberlakukannya Perda Nomor 3/2011 tentang Pajak Daerah, ini nantinya maka setiap kendaraan dinas diwajibkan membayar pajak. Meski demikian, Ardani menjelaskan, tarif pajak yang dikenakan bagi kendaraan plat merah ini lebih ringan dari tarif pajak yang dikenakan bagi kendaraan umum biasa.Kalau tarif kendaraan umum dikenakan 1,5%, maka pajak kendaraan plat merah dikenai 0,5%.

”Terhitung sejak perda pajak daerah ini ditetapkan, kendaraan dinas plat merah yang digunakan pejabat pun, akan dikenai pajak mulai tahun 2012 ini, meski pajak kendaraan plat merah ini lebih kecil dari pajak kendaraan pribadi,”beber Ardani. Selain itu, Ardani menerangkan, pada pelaksanaannya nanti akan ditetapkan pula spesifikasi kendaraan yang dikenai pajak, khususnya bagi kendaraan TNI dan Polri.

Artinya, jika kendaraan tersebut terhitung merupakan alat pertahanan dan keamanan negara, tidak akan dikenai pajak, tapi beban pajak akan dikenakan bagi kendaraan operasional sehari-hari TNI dan Polri, sesuai besaran tarif yang ditentukan.“Untuk kendaraanTNI/ Polri yang berfungsi sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, tidak dikenai pajak,”pungkas Ardani.

Sementara itu, kalangan dewan meminta pihak eksekutif, dalam hal ini Pemprov Sumsel untuk lebih menggenjot lagipendapatandaerah,khususnya dari sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah,demi menyeleraskan rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) hingga 10%,di 2012 ini. Anggota Komisi III DPRD Sumsel Agus Sutikno mengatakan, sejalan dengan rencana kenaikan gaji PNS pada 2012 mendatang, ia melihat hingga saat ini penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah masih menjadi primadona, khususnya dari pajak TNKB dan sejenisnya.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, data Komisi III yang membidangi masalah keuangan daerah, untuk penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor ini, masih mengalami tunggakan mencapai 11-13%. “Melalui Perda ini diharapkan penerimaan daerah dari sektor ini dapat lebih digenjot lagi, untuk menyelaraskan biaya belanja pegawai yang akan mengalami peningkatan pada 2012 ini,”ujar Politisi PPP ini kemarin.


Harian Seputar Indonesia, 2 Januari 2012

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 453 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :