Kamis, 17 April 2014  

Berita Pajak

Target Pendapatan Pajak Sulawesi Selatan Tidak Tercapai

Koran Tempo, Selasa 10 Januari 2012

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

MAKASSAR - Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau pajak daerah Sulawesi Selatan sebesar 99,18 persen dari Rp 3,1 triliun yang ditargetkan pada 2011. "Meski tidak melampaui target, tapi data itu masih bersifat sementara," kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Arifuddin Dahlan di Makassar kemarin.

Karena itu, pihaknya masih menunggu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan data, pendapatan pajak terbesar masih dari item pajak kendaraan bermotor (PKB), dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Pendapatan PKB mencapai 100 persen, sedangkan BBNKB mencapai 01 persen. "Ini tandanya perkembangan otomotif di Sulawesi Selatan semakin membaik," kata Arifuddin.

Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan Malik Faisal mengatakan, pada 2011, tercatat 23 ribu unit kendaraan roda empat baru, sedangkan kendaraan roda dua baru sebanyak 265 ribu unit. Sebelumnya, jumlah kendaraan mencapai 1.162.000 unit. "Maka total wajib pajak kendaraan bermotor hingga Desember sebanyak 1.450.000 unit kendaraan," ujarnya.

Pada 2012, Dispenda menargetkan pendapatan pajak daerah mencapai Rp 4,6 triliun atau naik lebih dari 50 persen dari target 2011. Untuk item pajak lainnya, yaitu pajak bahan bakar bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, diprediksi tidak akan mempengaruhi pendapatan pajak 2012.

Arifuddin menjelaskan, target pendapatan terbesar masih pada PKB dan BBNKB. Daya beli masyarakat pada kendaraan diprediksi tumbuh seiring dengan kondisi perekonomian yang cenderung menunjukkan tren yang positif.

Dihubungi secara terpisah, Komisi B (Bidang Ekonomi dan Keuangan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar mendesak Dinas Pendapatan Daerah Makassar merevisi target penerimaan Pajak Hotel 2012. "Kami heran, kenapa pajak hotel tidak dinaikkan," kata Irwan, Ketua Komisi B, saat ditemui di kantor DPRD Makassar.

Menurut Irwan, penerimaan pajak hotel tahun lalu hanya Rp 64 miliar. Seiring dengan pertumbuhan hotel, seharusnya penerimaan pajak dinaikkan 20 persen atau mencapai di atas Rp 80 miliar. "Kita butuh penerimaan pajak dan retribusi yang optimal untuk membiayai program pembangunan setiap tahun," kata dia.

Karena itu, Komisi B akan memanggil Dinas Pendapatan Daerah pekan depan untuk membahas kenaikan target tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Makassar Sabir Laode Ondo mengatakan, Dinas akan mengkaji kenaikan pajak hotel dan restoran tahun ini. "Tidak masalah, kami akan bahas dulu potensinya seperti apa, sehingga bisa dinaikkan 20 persen dari tahun lalu," kata dia.

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga mengatakan pihaknya siap menyetor pajak sesuai dengan omzet yang diterima usaha hotel. Perhotelan tidak keberatan jika dimintai data pendapatan rata-rata per hari dan per bulan. "Tidak masalah, ada kok datanya," kata dia. 

  SUKMAWATI , INDRA


korantempo.com, 10 Januari 2012

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 345 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :