Kamis, 24 April 2014  

Berita Pajak

MK Tolak Uji Materi UU PBB

Harian Seputar Indonesia, Rabu 18 Januari 2012

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan empat perusahaan perikanan yang mengajukan uji materi Undangundang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Undang- undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang Melakukan Pemungutan Pajak Ganda.Mahkamah menganggap pembentukan UU PBB dan UU Perikanan merupakan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD 1945.

“Dalil permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menyatakan menolak permohonan para pemohon,” ujar Ketua MK Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa 17 Januari 2012. Pemohonan uji materi itu diajukan oleh PT.West Irian Fishing Industries, PT. Dwi Bina Utama,PT.Irian Marine Product Development, dan PT. Alfa Kurnia.

Mereka mempersoalkan Pasal 4 ayat (1) UU PBB ,“Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/- atau memperoleh manfaat atas bangunan.” Menurut pemohon, pasal itu dianggap telah menimbulkan beban pungutan ganda, yakni pengenaan PBB usaha perikanan dan pungutan hasil produksi perikanan sesuai Pasal 48 ayat (1) UU No. 31/2004 tentang Perikanan (PNPB) yang diubah dengan UU No.45/ 2009.

Empat perusahaan perikanan itu meminta dikenakan pungutan tanpa dibebani PBB,karena dirasa memberatkan dan merugikan hak konstitusional pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. MK berpendapat, terdapat perbedaan mendasar antara subjek dan objek pajak yang diatur dalam UU PBB dan UU Perikanan. Subjek PBB adalah “orang atau badan yang mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan”.

Objek PBB adalah “permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia” kecuali yang diatur dalam Pasal 3 UU PBB. Subjek pungutan perikanan adalah “setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, atau setiap perusahaan perikanan Indonesia atau perusahaan perikanan asing yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, kecuali yang diatur dalam Pasal 48 ayat (2) UU Perikanan dan objek pungutan perikanan adalah perolehan manfaat langsung dari “sumber daya ikan” dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Menurut MK pengenaan PBB in casu (dalam kasus perkara ini) Bidang Usaha Perikanan atau PBB Laut kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan adanya pemanfaatan bumi berupa areal laut/areal perikanan tangkap sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI),sedangkan pengenaan pungutan perikanan kepada para Pemohon adalah berkaitan dengan pemanfaatan perolehan hasil ikan.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan,“ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Berdasarkan pasal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi,air dan bangunan yang mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut memberikan iuran kepada negara guna mewujudkan cita-cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.


Harian Seputar Indonesia, 18 Januari 2012

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 365 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :