Jumat, 1 Agustus 2014  

Berita Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kualitas Jadi Penentu Nilai Royalti Batubara

Harian Kontan, Senin 29 April 2013

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Pemerintah mengkaji kembali besaran royalti batubara untuk pengusaha pertambangan pemiliki izin usaha penambangan (IUP) selain perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B). Nantinya, pengenaan royalti bagi pengusaha non-PKP2B akan dikenakan berdasar kualitas batubara, yakni jumlah kalori yang dikandung batubara.



Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menuturkan, pembedaan ini untuk menjaga asas keadilan bagi pengusaha penambangan batubara. Nantinya, "Besaran royalti berdasarkan kualitas batubara yang dihasilkan," ujarnya pekan lalu.

Sekadar Anda tahu, selama ini, pemerintah menetapkan royalti bagi pengusaha pemegang PKP2B sebesar 13%, sedang pengusaha pemegang IUP non PKP2B maksimal 7%. Bambang menilai, royalti bagi pemegang IUP terlalu rendah. Hanya saja, ia belum mau membeberkan berapa persen rencana kenaikannya.

Alasannya, kriteria dan besaran royalti pemegang IUP masih dalam pembahasan. Yang jelas, besaran royalti bagi pengusaha tambang pemegang IUP akan berjenjang. Pasalnya, batubara dengan kalori tinggi memiliki nilai jual yang lebih mahal. "Dibedakan antara batubara yang berkalori tinggi dan yang berkalori rendah," katanya.

Pelaksana tugas (Plt) Menteri Keuangan Hatta Rajasa menambahkan, kebijakan ini diambil lantaran masih banyak pemilik IUP yang belum tertib membayar pajak dan royalti. Oleh karena itu, ia berharap, perubahan ini menjadi bagian dari penataan kembali aturan royalti pengusaha tambang batubara."Royalti akan dilihat dari skala produksinya. Tapi, sekecil apapun, royalti harus dibayar," ungkapnya.

Kebijakan ini juga bagian dari upaya pemerintah untuk menggenjot penerimaan bukan pajak (PNBP) sektor pertambangan. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, pemerintah mematok target PNBP sebesar Rp 332,2 triliun. Dari jumlah itu target, PNBP dari sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 197,2 triliun yang terdiri dari PNBP SDA minyak dan gas (migas) Rp 174,9 triliun dan PNBP SDA non migas sebesar Rp 22,3 triliun.

Hingga kuartal I-2013, realisasi PNBP Rp 33,3 triliun atau 10% dari targetnya. Sebesar Rp 16,3 triliun berasal dari SDA, atau (8,3%) dari target.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 263 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :