Sabtu, 23 Agustus 2014  

Berita Pajak

UKM Kena Pajak 1%, Pemerintah Yakin Usaha Kecil Cepat Bangkit

detik finance.com, Selasa 2 Juli 2013

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Jakarta - Pemerintah sejak 1 Juli 2013 telah memberlakukan pajak penghasilan (PPh) 1% bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang beromzet hingga Rp 4,8 miliar per tahun.Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah mengatakan pajak tersebut akan berdampak berat bagi usaha kecil dan menengah (UKM).

Namun UKM merupakan sektor yang cepat menyesuaikan diri ketika ada perubahan.

Euis mengatakan, belum lama ini sektor tersebut mengalami goncangan akibat dari naiknya harga BBM dan listrik, ditambah pengenaan pajak 1% yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya sektor UKM dan IKM akan langsung dapat menyesuaikan diri dan bangkit.

"Dari saya sendiri memang beban yang dialami UKM di dalamnya IKM cukup berat. Seperti kemarin BBM naik, walaupun luar biasa, UKM termasuk IKM sangat fleksibel mudah menyesuaikan dengan hantaman apa pun. Mereka cepat sekali bangkit. Walaupun ada efek psikologis ada kenaikan ada pajak tapi mereka cepat bangkit. Cepat atur barisan untuk berproduksi kembali," kata Euis saat ditemui di sela acara Gelar Produk Unggulan Jawa Timur di Plasa Kemenperin Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (2/7/2013).

Di sisi lain kebijakan ini memiliki sisi positif, yang mana bisa membiasakan diri para pelaku UKM agar dapat melakukan pembukuan administrasi secara rutin dan akuntabel. Menurutnya, masih banyak para pelaku usaha di sektor tersebut yang tergolong awam terhadap pembukuan.

"Dengan adanya pembayaran pajak juga akan terbiasa untuk administrasikan usahanya dengan baik. Yang selama ini pembukuan UKM banyak yang tidak tercatat," katanya.

Selain itu, kata Euis penerapan pajak terhadap sektor UKM dan IKM cukup bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara. "Sebenarnya pajak ini sisi positifnya IKM atau ukm mulai bangga berkontribusi bangsa dengan menyumbangkan hasil penjualannya," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengusulkan, pengenaan pajak ini tidak bisa disamaratakan. Harus ada perbedaan di antara sektor UKM dan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

"Karena kalau UKM itu usaha bisa dia cuma dagang saja. Misal jual teh botol di pinggir jalan dia bisa seribu botol keuntungan bisa dari satu botol Rp 100-300 bisa Rp 300 ribu sehari. Hanya dengan ukuran 1x1 meter. Mungkin sewa hanya Rp 20-30 ribu sehari tapi dia sudah 10x lipat keuntungannya," ungkap Euis.

"Harus ada pembedaan, pemilahan kecil menengah. Kemudian itu jualan pisang goreng. Biasanya marginnya kecil. Apa harus sama dikenakan seperti itu?" katanya.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 326 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :