Selasa, 2 September 2014  

Berita Pajak

Ditjen Pajak Upayakan Bayar Pajak UKM Melalui ATM

skalanews.com, Rabu 17 Juli 2013

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

Skalanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan mengupayakan pembayaran pajak penghasilan (PPh) dari pelaku usaha kecil dan menengah sebesar satu persen dari omzet dapat dilakukan melalui anjungan tunai mandiri (ATM) berbagai bank."Kami sedang merintis kerja sama dengan bank sehingga pembayaran pajak itu nantinya

dapat dilakukan melalui ATM," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kismantoro Petrus di Jakarta, Selasa (16/7).

Kismantoro menyebutkan, diperlukan waktu agar pihaknya memiliki link atau jaringan dengan bank-bank yang nantinya mesin ATM-nya dapat melayani pembayaran pajak tersebut.

"Tidak mungkin orang membayar pajak tidak menerima bukti apa-apa dari bank. Pembayar pajak harus menerima bukti yang divalidasi bahwa yang bersangkutan telah membayar pajak," kata Kismantoro di sela buka puasa bersama redaktur ekonomi media massa di Jakarta.

Kismantoro menyebutkan nantinya pembayar pajak akan mendapatkan semacam nomor tanda penerimaan negara (NTPN) sebagai tanda yang valid atas pembayaran pajaknya.

Pemberlakuan pajak penghasilan satu persen tersebut didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Berdasar PP itu, peredaran bruto atau omzet merupakan jumlah peredaran bruto (omzet) semua gerai atau sejenisnya baik di pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan harus dibayar adalah satu persen dari omzet.

Objek pajak tersebut adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun.

Usahanya meliputi perdagangan dan jasa seperti toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung makan, salon dan usaha lainnya.

PP itu mengatur penyetoran PPh yang dilakukan bulanan sebagai angsuran. Setoran bulanan merupakan PPh Pasal 4 ayat (2), bukan PPh Pasal 25. Jika penghasilan semata-mata dikenai PPh final, tidak wajib PPh Pasal 25.

Penyetoran paling lama tanggal 15 bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak (SSP) berfungsi sekaligus sebagai Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jika SSP sudah divalidasi NTPN tidak perlu lapor SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

Penghasilan yang dibayar pajaknya berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pada kelompok penghasilan yang dikenai pajak final dan atau bersifat final.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 129 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :