Minggu, 26 Oktober 2014  

Berita Pajak

UMP Naik, Pemerintah Bersiap Naikkan Batas PTKP Tahun 2014

Harian Kontan, Senin 4 November 2013

   Cari Berita Pajak    Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  

JAKARTA. Pemerintah berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada tahun depan. Kenaikan PTKP menjadi buntut dari penetapan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun ini.Upaya ini juga diharapkan akan menjadi langkah ampuh pemerintah untuk menjaga target penerimaan negara.

Sebab dengan naiknya UMP, maka selisih UMP dan PTKP menjadi semakin tipis. Hal itu dikhawatirkan akan membuat penerimaan sektor perpajakan menurun.

Wakil Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan, pemerintah akan mengantisipasi kenaikan upah buruh yang tercermin dalam UMP dengan melakukan sejumlah kebijakan fiskal. Di sektor industri, pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan yang mengatur pemberian insentif pajak bagi industri padat karya.

Dengan insentif ini, maka diharapkan beban yang ditanggung perusahaan tidak akan terlalu besar sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Sedangkan untuk mengatasi kemungkinan penurunan penerimaan pajak akibat kenaikan upah, menurut Bambang, pemerintah akan mengkaji besaran kenaikan PTKP pada tahun depan. "Karena kami ini otoritas fiskal, dengan kenaikan upah buruh maka kami melihat di PTKP," ujarnya, akhir pekan lalu.

Besaran PTKP dari tahun ke tahun memang mengalami kenaikan. Jika pada 2012 pemerintah menetapkan PTKP sebesar Rp 15,84 juta per tahun atau sebesar Rp 1,32 juta per bulan. PTKP kemudian naik 53,4% menjadi Rp 24,3 juta per tahun atau 2,02 juta per bulan pada tahun ini.

Jika ingin meningkatkan daya beli, perlu menurunkan batas PTKP.

Kenaikan PTKP sebesar 53,4% pada tahun 2013 tak lepas dari besarnya kenaikan UMP. Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertras) menunjukkan, rata-rata kenaikan UMP tahun ini sebesar 18,32%. Persentase kenaikan UMP 2013 lebih tinggi dibandingkan rata-rata kenaikan UMP 2012 yang hanya sebesar 10,27%.

Kenaikan UMP 2013 tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 48,86% menjadi Rp 1,75 juta dan terendah di Sulawesi Barat sebesar 3,37% menjadi Rp 1,16 juta. UMP terbesar 2013 adalah DKI Jakarta sebesar Rp 2,2 juta.

Sedangkan tahun 2014, dari 16 provinsi yang sudah menetapkan UMP menurut data Kemnakertras sampai 1 November 2013, rata-rata kenaikannya mencapai sebesar 16%. Jika tahun ini rata-rata UMP dari 16 provinsi tersebut sebesar Rp 1,37 juta, tahun depan naik menjadi Rp 1,69 juta per tahun.

Atas rencana kenaikan PTKP seperti usulan Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Fuad Rachmany enggan berkomentar. "Biarkan saja menjadi kajian Badan Kebijakan Fiskal (BKF)," ujarnya ke KONTAN.

Menurut Ekonom Samuel Asset Manajemen, Lana Soelistyaningsih, langkah pemerintah merevisi aturan PTKP dinilai tepat. Bila PTKP dinaikkan, ruang untuk mencapai target penerimaan pajak bisa tetap terjaga.

Namun jika pemerintah ingin meningkatkan daya beli masyarakat, yang perlu dilakukan adalah menurunkan batas PTKP. Hanya saja menurunkan batas PTKP akan beresiko pada penurunan pendapatan negara.

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 7482 kali ›

Pencarian Berita Pajak
Kata Kunci :