Minggu, 26 Oktober 2014  

Artikel Pajak

$alt
JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mengamendemen UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak untuk menyinkronkan dengan UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP).
$alt
MAKASSAR(SI) DPRD Sulsel akan memburu pajak bahan bakar kendaraan PT International Nickel Indonesia (PT Inco) mulai tahun depan.Pajak yang dimaksud yakni pajak bahan bakar kendaraan yang dibeli PT Inco dari perusahaan di luar Pertamina.
$alt
JAKARTA, Pembebasan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) untuk karyawan dengan gaji hingga Rp 5 juta sebulan menjadi program stimulus fiskal yang paling mubazir. Departemen Keuangan mencatat, sampai 30 Oktober 2009 lalu, insentif ini baru terserap Rp 100 miliar atau 2,2% dari total sebesar Rp 6,5 triliun.
$alt
Paris - Singapura telah dihapus dari daftar negara yang memberlakukan tax haven setelah bersedia menandatangani perjanjian pembagian informasi pajak dengan 12 negara, kata kelompok negara-negara maju yang tergabung dalam OECD yang berkedudukan di Paris, Jumat.
$alt
JAKARTA , Rancangan Undang Undang tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) ternyata sampai saat ini belum masuk dalam daftar inventarisir RUU yang akan diusulkan Komisi XI DPR sebagai agenda prolegnas DPR 2010-2014.
$alt
JAKARTA: RUU tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) hingga saat ini belum masuk dalam daftar inventarisasi RUU yang akan diusulkan Komisi XI DPR sebagai agenda prolegnas (program legislasi nasional) DPR 2010-2014.
$alt
JAKARTA , Dampak negatif dari krisis ekonomi dunia terhadap Indonesia dipastikan mengakibatkan penerimaan pajak mengalami sortfall (penerimaan di bawah target).
$alt
JAKARTA, Pemerintah diperkirakan sulit merealisasikan target penerimaan pajak tahun ini yang sebesar Rp 577,3 triliun. Itu terindikasi dari realisasi penerimaan akhir Oktober 2009 yang baru mencapai Rp 427,8 triliun atau 74,1% dari target.
$alt
Jakarta - Saat ini, seluruh Wajib Pajak Badan di Indonesia khususnya yang memiliki transaksi hubungan istimewa dan/atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara Tax Haven Country harus segera mempersiapkan diri dengan dokumen transfer pricing sehubungan dengan telah diterbitkanya peraturan Direktur Jenderal Pajak Indonesia mengenai Formulir SPT PPh WP Badan yang baru.
$alt
JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikabarkan telah meneken keputusan presiden mengenai penetapan Darmin Nasution sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. "Tapi saya lupa tanggal persisnya," kata Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa melalui pesan pendek, Selasa malam lalu.
$alt
JAKARTA -- Jaksa Agung Hendarman Supandji meminta agar berkas penyidikan kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group senilai Rp 1,3 triliun segera dirampungkan.
$alt
Jakarta - 1. PPh atas Jasa Konstruksi bersifat FINAL! Karena itu, jika ada kerugian dari usaha Jasa konstruksi yang masih tersisa sampai dengan Tahun Pajak 2008 hanya dapat dikompensasi sampai dengan Tahun Pajak 2008 saja. (SE-05/PJ.03/2008)
$alt
Akhir-akhir ini fokus pengambil kebijakan dan pelaku pasar tertuju pada Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang merupakan organisasi internasional beranggotakan 30 negara maju yang bertugas membantu negara anggotanya dalam menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan tata pemerintahan dalam ekonomi global.
$alt
Alkisah, di sebuah kerajaan bernama Banua Holing, masyarakatnya resah. Penyebabnya, sang Raja membuat sebuah pisau sebesar tangan. Tersebar isu, bahwa siapa yang tidak disukai atau benci kepada Raja, akan mati oleh pisau tersebut.
$alt
Tujuan utama, bahkan hakikat, dari pajak adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan, berada di pegunungan maupun di lembah,
$alt
Tujuan utama, bahkan hakikat, dari pajak adalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Berada di pegunungan, maupun di lembah. Berlokasi di daratan, maupun di lautan bahkan pulau-pulau kecil terpencil.
$alt
Beberapa pengamat dan elite pengurus Kadin Indonesia meragukan paket stimulus fiskal akan memadai dan efektif. Pemerintah yakin paket tersebut akan dapat mengurangi dampak krisis global.
$alt
Dalam beberapa hari terakhir, media massa memberitakan bahwa dengan berlakunya UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) maka institusi atau lembaga penyelenggara pendidikan akan dikenakan pajak.
$alt
Merupakan hal yang lazim bagi negara-negara maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) untuk memberikan perangsang atau insentif kepada industri yang menyisihkan sebagian penghasilannya guna membiayai kegiatan penelitian, baik fiskal maupun nonfiskal.
$alt
Kebijakan penetapan tarif pajak lebih rendah atau tinggi dan pemberian stimulus pajak tidak dapat digunakan untuk mendorong perusahaan memanfaatkan utang (atau modal saham) sebagai sumber pendanaan investasinya di Indonesia.
$alt
Tahun 2009 ditandai dengan adanya ketentuan perpajakan baru, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan. Dari berita yang dimuat di media massa, kita dengar adanya masyarakat yang merasa senang karena dapat bepergian ke luar negeri tanpa membayar fiskal.
$alt
Tulisan Liberty Pandiangan dengan judul Sunset policy adalah hak rakyat (Bisnis Indonesia, 11 Desember 2008), tampaknya sedikit menggelitik dan menimbulkan dua pertanyaan besar. Pertama, apakah benar sunset policy merupakan hak rakyat? Kedua, sejak kapan pajak--terkait dengan sunset policy--menjadi hak rakyat?
$alt
Mulai 1 Januari 2009, Indonesia bakal menerapkan aturan main yang baru soal pajak penghasilan (PPh). Ya, awal 2009 menjadi garis start buat pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 36/2008 tentang PPh.
$alt
Akhir-akhir ini, sunset policy jadi pembicaraan hangat berbagai kalangan, terutama pengusaha apalagi iklannya tersebar di mana-mana, baik media cetak, visual, outdoor, bahkan lewat pesan singkat. Bisa jadi, kondisi ini terkait jangka waktunya yang tinggal menghitung hari, akan berakhir 31 Desember 2008.
$alt
Pajak sebagai sumber penting pendapatan untuk pembangunan negara sudah umum diketahui. Namun, belum semua pemimpin negara menyadari betapa pentingnya peranan dan eksistensi pembayar pajak dalam menentukan jalannya suatu pemerintahan.
$alt
Bermimpi mempunyai BUMN yang kuat memang menjadi dambaan setiap negara di dunia. Singapura misalnya memiliki BUMN Temasek dan GIC yang sangat terkenal itu. Dana yang dikelola Temasek saja pada 2007 mencapai Rp 1.202,5 triliun. Temasek bahkan mampu melakukan take-over dan akuisisi MerrilLynch di AS sampai dengan bank UBS di Swiss. Kontribusi ekonomi Temasek dan GIC menjadi sangat penting karena mampu men-drive ekonomi Singapura tumbuh dengan cepat.
$alt
AKHIR minggu lalu saya diundang untuk menghadiri sebuah diskusi tentang mencari sumber pembiayaan bagi pengembangan infrastruktur dalam keadaan krisis finansial global dewasa ini.
$alt

Apa kabar para pebisnis dan investor,

Beberapa saat yang lalu, DPR telah mengesahkan Amandemen terbaru terhadap Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ada beberapa perubahan diantaranya besaran tarif pajak sehingga mengkibatkan estimasi potential tax lost mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.

$alt
Jakarta - Pada tanggal 20-24 Oktober ini, the Committee of Experts on International Coorporation in Tax Matters mengadakan konferensi tahunan ke-4. Konferensi diadakan di Conference Room XIX New Building of the Palais (Batiment E), Geneve Switzerland, pada tanggal 20-24 Oktober 2008.
$alt
Undang-undang pajak penghasilan yang baru kini sudah disahkan oleh DPR. Beberapa tarif pajak dipotong sehingga diperkirakan potential lost pajaknya mencapai Rp 40 triliun. Wajib pajak yang tak ber-NPWP akan dikenakan pajak yang lebih tinggi.
$alt
PADA kesempatan lalu kita telah membahas kewajiban perpajakan penggunaan bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pengeluaran alat tulis kantor (ATK) .
$alt
Saat ini sedang berkembang wacana pemberlakuan bebas fiskal bagi warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Reaksi pertama atas keluarnya wacana itu adalah pandangan soal bakal anjloknya penerimaan negara dari sisi fiskal. Maklum, dengan mengenakan fiskal Rp 1 juta per orang, pemerintah bisa meraup penerimaan dalam jumlah lumayan untuk menopang APBN.
$alt
Seperti diketahui, Undang-undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Undang-undang KUP) telah disahkan pada 19 Juni 2007, yang berlaku mulai 2008. Undang-undang tersebut merupakan perubahan ketiga atas UU No.6/1983.
$alt
Di tengah berita mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang membuat banyak pihak khawatir mengenai masa depan perekonomian Indonesia,muncul berita yang cukup mencolok,yaitu pemeriksaan mendadak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Bea Cukai Tanjung Priok.
$alt
JAKARTA: Penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 22/2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Seorang Wajib Pajak (WP) dinilai telah menciptakan diskriminasi kuasa WP yang menguntungkan para konsultan pajak.
$alt
Anda bekerja di bagian divisi pajak? Siap-siaplah angkat koper dan cari pekerjaan lain di luar bidang pajak. Perusahaan tidak bisa lagi memanfaatkan tenaga Anda untuk menangani urusan pajak karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya bersedia menerima bos besar atau konsultan pajak. Bukan Anda.
Ini sama sekali bukan joke. Beberapa KPP di wilayah Jakarta sudah tegas-tegas menolak berurusan dengan karyawan perusahaan. Mereka hanya bersedia bertemu dengan direksi, atau konsultan pajak yang mendapat kuasa dari direksi perusahaan.
$alt
Tahun 2008 bisa dikatakan tahun ?suci? bagi para wajib pajak (WP). Inilah saatnya bagi pembayar pajak yang sudah terbiasa menunggak atau membayar pajak di bawah nilai seharusnya untuk mengakui segala kesalahannya.
Pemerintah menyebut program pengakuan ini sebagai sunset policy. Ini adalah kebijakan yang memberikan kesempatan kepada WP untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara benar.
$alt
Oleh : Tunas Hariyulianto
Reimbursment merupakan suatu jumlah yang ditagih oleh Pemberi Jasa kepada Penerima Jasa yang berasal dari tagihan Pihak Ketiga (Supplier). Dengan demikian, Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi reimbursment adalah Pemberi Jasa selaku pihak yang menyerahkan jasa kepada konsumen (Penerima Jasa), Penerima Jasa, dan Pihak Ketiga selaku pihak yang dilibatkan oleh Pemberi Jasa dalam melakukan penyerahan jasa kepada konsumen (Penerima Jasa).
$alt
Memungut pajak bukan hal mudah. Walaupun sudah di depan mata, orang terkaya Indonesia, misalnya, seperti yang dirilis majalah Globe Asia dan Forbes, belum tentu membayar pajak sesuai dengan perhitungan formula. Faktor utama yang mempengaruhinya adalah perilaku masyarakat sendiri. Masyarakat belum memandang pajak sebagai kewajiban. Apalagi dengan sistem self assessment yang diterapkan dalam pajak kita. Jadi, sebelum official assessment dijalankan, perlu kiat-kiat yang sifatnya soft dan smart untuk mendorong pembayaran pajak.
$alt
Cara yang paling gampang yang dilakukan oleh pemerintah untuk memungut pajak adalah dengan cara mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Cara seperti ini dikenal dengan nama sistem withholding tax. Dengan cara ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upaya dan biaya besar.[1]
$alt
Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dimasinisi oleh Depertemen Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis.
$alt
Bagi sebagian besar pegawai negeri sipil (PNS), Desember adalah bulan penuh berkah. Pada bulan ini, departemen umumnya banyak melakukan berbagai macam kegiatan untuk menghabiskan anggaran.
Desember tahun ini mungkin terasa lebih nikmat karena pemerintah memutuskan libur bersama yang demikian panjang dalam rangka hari raya Iduladha, Natal dan Tahun Baru 2008.
$alt
Persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan Qatar telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden dan proses negosiasi dari P3B tersebut� membutuhkan satu kali putaran, dengan kronologi secara lengkap disajikan di tabel di bawah ini.
$alt
Ketentuan tersebut diatur di Pasal 36 ayat (1) huruf d� dan berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1c) Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan dalam jangka waktu paling lama enam bulan� sejak tanggal permohonan diterima.
$alt
Para pengusaha jasa konstruksi tersenyum lebar. Mulai awal tahun depan, bila semua berjalan sesuai rencana, mereka kembali menikmati tarif pajak penghasilan final seperti pernah mereka nikmati 1997. Bagi mereka, pengenaan pajak final selain memudahkan administrasi juga memberikan kepastian lebih tinggi.
$alt
Abstraksi
Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah subyek pajak luar negeri yang kewajiban perpajakannya diperlakukan relatif sama dengan wajib pajak dalam negeri lainnya. Perbedaan perlakuan perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak dalam negeri antara lain adalah (i) BUT tidak dapat menikmati tax treaty Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena ia bukan penduduk Indonesia, dan (ii) atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh suatu BUT dikenakan branch profit tax. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh penduduk dari negara treaty partner di Indonesia, pengujian keberadaan suatu BUT perusahaan dari negara treaty partner tersebut di Indonesia sebagai kriteria diperlukan untuk menentukan apakah Indonesia memiliki hak untuk memajaki penghasilan tersebut.
$alt

Background
Due to the high capital costs and technical expertise required, most drilling rigs, particularly offshore rigs, are owned by foreign entities. Up to 1985 these rigs were contracted directly with production sharing contractors to provide drilling services. However, following an amendment to Indonesian foreign investment regulations, production-sharing contractors were required to enter contracts with companies established in Indonesia either wholly Indonesian owned or those with an approved foreign shareholding (PMA companies). In turn those companies holding the contracts would enter into rig charter, technical assistance and other agreements with the foreign companies to provide the necessary facilities and expertise.

$alt
JAKARTA: Menjelang diberlakukannya UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada 1 Januari 2008, belum satu pun peraturan pelaksana undang-undang tersebut yang diterbitkan. Seorang konsultan perpajakan menyatakan wajib pajak perlu mendapat sosialisasi lebih dini mengenai peraturan pelaksana UU itu. Sebab, menurut dia, materi perubahan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) 2007 sangat banyak.
$alt
Ketika kantor pusat Ditjen Pajak akhir tahun lalu dimodernisasi, ada satu posisi yang sampai saat ini belum terbentuk. Dalam struktur organisasi Ditjen Pajak, unit ini disebut Kantor Besar Pengolahan Data dan Dokumen.
$alt
JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Benny Soetrisno, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, dan Ketua Umum Gabungan Asosiasi Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan mengungkapkan hal itu menanggapi rencana pemerintah membuat daftar industri prioritas penerima insentif dalam draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kebijakan Pengembangan Industri Nasional. Mereka dihubungi secara terpisah oleh Investor Daily, di Jakarta, Kamis (22/11).
$alt
KEMAJUAN ekonomi China memang pesat dan mencengangkan. Tidak mengherankan jika di Asia,secara ekonomi, China bukan lagi anjing lucu, tetapi telah berubah menjadi serigala menggetarkan banyak negara.
$alt
Angin segar mulai berhembus bagi masyarakat yang ingin punya rumah sehat dan layak huni. Buktinya, pemerintah mulai menghapus pajak ganda SMF . Tapi, omong-omong kapan UU SMF itu sendiri bakal rampung?
$alt
Setelah di DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat, kini modernisasi pajak merambah ke wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu meresmikan seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah tersebut menjadi kantor pajak modern. Yakni, sebagai KPP Pratama.
$alt
Di samping menjanjikan akses dana mancanegara yang lebih fleksibel, Era liberalisasi keuangan global juga menyimpan potensi tekanan bagi perekonomian nasional. Untuk mengetahui dampak liberalisasi keuangan global ini, kita dapat mencermatinya dengan melihat bagaimana sebenarnya mekanisme aliran dana masuk dan ke luar sistem keuangan nasional, khususnya yang melalui pasar uang dan pasar modal.
$alt
Membuka kembali agenda pembahasan Rancangan UU Pajak Penghasilan DPR

Giliran DPR menyorotkan aneka usulan terkait pembahasan UU Pajak Penghasilan. Mereka janjikan pembahasan yang superalot melengkapi materi usulan pemerintaah. DPR ingin pembahasannya selesai Maret 2008.

$alt
Awal pekan ini, Ditjen Pajak menggelar dua hajatan sekaligus. Peresmian kantor pajak modern Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta rapat pimpinan yang dihadiri hampir seluruh eselon dua. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir di kedua acara tersebut.
$alt

I. Latar Belakang
Dari sejak awal memulai karir sampai dengan saat ini Penulis selalu tidak pernah lepas dari berbagai urusan pajak di Perusahaan, baik sebagai konsultan pajak, Chief Accountant, Finance Manager, Spesialis Pajak (Tax Specialist), pengurus Dana Pensiun terlebih lagi saat ini sebagai Direktur yang menangani bagian Perpajakan dan Treasury di salah satu perusahaan pertambangan multi nasional yang telah go public. Selama ini, penulis seringkali mendapatkan pertanyaan baik dari rekan sejawat, relasi bisnis, masyarakat, keluarga bahkan bagian HR (Human Resource) tempat penulis bekerja tentang:


$alt
Ini dia jurus terbaru aparat pajak menjaring calon wajib pajak yang lolos pada dua program ekstensifikasi properti dan pekerja. Tahun ini, Ditjen Pajak sudah menyebar lebih dari satu juta NPWP. Perburuan terus berlangsung.
Arief Ardiansyah, Gentur Putro Jati
$alt
Harta hibahan termasuk warisan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan satu derajat ditetapkan menjadi objek pajak penghasilan dan dikenakan PPh Final.
$alt
Dua pekan lalu terjadi polemik kecil mengenai boleh tidaknya data pembeli ORI (Obligasi Negara Ritel) dijadikan sebagai basis data pajak. Ini polemik lama. Tapi kali ini, pemicunya adalah keterangan yang diberikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
$alt
Menengok pasal-pasal alot dalam pembahasan Rancangan UU Pajak Penghasilan
DPR dan pemerintah akan segera memulai kembali pembahasan Rancangan UU PPh seiring kompletnya DIM dari tiap fraksi. Mamun, jalan menuju pengesahan masih panjang. Banyak pasal alot yang bakal menyebabkan perdebatan seru.
$alt
Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kecurangan pajak dalm proses impor minuman beralkohol. Kini, air api itu langka di pasaran.
$alt
Permintaan Kadin Indonesia untuk menurunkan tarif pajak (pajak penghasilan/PPh) menjadi 25% adalah suatu hal yang wajar sebagai pelaku usaha.
Alasannya, agar Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Seperti Singapura 18%, Eropa Timur 15%, Malaysia 26%, China 24%, Thailand 25%, dan Rusia 14% (Harian KONTAN, 6 September 2007).
$alt
JAKARTA. Agaknya mustahil, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak Penghasilan (PPh) bisa kelar pada 2007 ini. Taruh kata, DPR dan pemerintah mau membahasnya setiap hari sekalipun, kecil kemungkinannya bisa rampung tahun ini. Hanya keajaiban yang bisa mewujudkannya.
$alt
Membaca Pasal 14 UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang mulai berlaku 1 Januari 2008, masyarakat pasti akan kaget.
Sebab, perusahaan yang gagal berproduksi, yang notabene sedang rugi dalam bisnisnya, harus menanggung beban yang lebih berat lagi, karena wajib mengembalikan uang pengembalian (restitusi) PPN yang pernah diterima.
$alt
INSENTIF mestinya disambut gempita. Tapi, ini kali lain. Meski pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) No. 1/2007 tentang Fasilitass Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu, hingga kini, belum ada satu pun industri yang tertarik untuk mengambilnya. Padahal, PP tersebut telah terbit sejak delapan bulann lalu.
$alt
Walaupun sempat menjadi perdebatan dari stakeholders, Pasal 74 amendemen UU PT yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial korporasi (CSR) akhirnya diterima DPR. Para pengusaha sempat keberatan karena mungkin menganggap CSR akan mengurangi laba dan menambah panjang kewajiban yuridis perusahaan.
$alt
Rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengajukan judicial review atas UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke Mahkamah Konstitusi patut didukung. Upaya itu diharapkan dapat mengakhiri debat yang tidak ada habisnya mengenai batasan rahasia jabatan seperti diatur dalam Pasal 34 UU KUP.
$alt
Seribu satu alasan mengiringi penurunan target penerimaan pajak 2007....
$alt
Orang pajak harus bijak mengakui bahwa performa mereka memang mengecewakan. Makanya, potensi dari sector pertambangan atau telekomunikasi acap melayang
$alt
Demi menangkal maraknya praktik pencucian uang, BI menyusun RUU Transfer Dana. Bakal perangkat hukum ini juga peduli dengan kepentingan nasabah dalam berurusan dengan praktik perbankan yang merugikan.
$alt
Apakah jasa penyedia data informasi saham termasuk jasa teknik dan manajemen atau malah tidak dikenakan PPh 23 berdasarkan PER 70/PJ/2007?
$alt
Meski sama-sama bermarga Nasution, bukan berarti Anwar dan Darmin selalu kompak. Yang terjadi justru saling perang pernyataan di media massa. Mereka bertengkar demi eksistensi institusi yang tengah mereka pimpin. Anwar Nasution sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Darmin Nasution sebagai dirjen pajak.
$alt
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak adalah dua motor penerimaan negara pada Departemen Keuangan. Departemen yang mengumpulkan dan mengelola hampir 75 persen dari penerimaan negara ini sedang menggelar reformasi birokrasi.
$alt
Jakarta-RoL-- Kebijakan pemerintah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Rumah Susun Sederhana (Rusuna) atau diistilahkan sebagai "apartemen murah" (low cost apartement) baru ditujukan untuk tipe 21, sementara tipe di atasnya sampai tipe 36 belum diatur.
$alt
JAKARTA: Ditjen Pajak Darmin Nasution menargetkan tax ratio (rasio pajak terhadap produk domestik bruto) di level 16% pada 2009, naik dari capaian dua tahun terakhir (2006-2007) di kisaran 13%-14% dengan PDB Rp3.500-an triliun.
$alt

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui adanya ketidakcocokan data penerimaan pajak yang ditampilkan sistem Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak (MP3) dan Modul Penerimaan Negara (MPN). Perbedaan tersebut terjadi pada penerimaan Januari, sehingga data penerimaan pada bulan tersebut masih harus diklarifikasi.

$alt
JAKARTA: Pembahasan pasal keberatan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) yang berlangsung sepanjang hari kemarin gagal mengambil keputusan apapun. Rapat diskors sampai pukul 14.00 hari ini.
$alt
JAKARTA - Pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) terancam macet. Tengara tersebut muncul setelah keinginan Fraksi Partai Golkar agar draf pasal 25 ayat 7 tentang keberatan pajak dibahas kembali dalam panitia kerja (panja) ditolak beberapa fraksi. Fraksi yang menolak adalah FPKS, FPAN, dan FPKB.
$alt
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Rabu (21/03/07) pagi melakukan pembayaran pajak dengan langsung mendatangi kantor pajak di Jakarta.
$alt
Batu Hijau, Sumbawa Barat- Masalah pembayaran tunggakan royalti oleh enam pemegang kuasa Kontrak karya (KK) pertambangan batubara diperkirakan baru akan tuntas setelah keluarnya UU Perpajakan yang baru.
$alt
JAKARTA -- Ditjen Pajak memberikan 'lampu hijau perihal' penerbitan insentif pajak merger atau akuisisi perbankan. Namun sebelum diterbitkan, Ditjen Pajak meminta bank-bank melakukan sejumlah syarat. Syarat pertama adalah peningkatan Loan to Deposit Ratio (LDR, perbandingan jumlah kredit yang diberikan terhadap jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat).
$alt
Sulitnya menghitung pajak, merupakan salah satu yang sering dikeluhkan masyarakat bila berhubungan dengan kantor pajak. Bukan hanya wajib pajak (WP) orang pribadi, wajib pajak badan juga mengalami hal yang sama. Padahal, bagi wajib pajak badan, ada kewajiban membuat laporan keuangan.
$alt
JAKARTA: Ditjen Pajak telah menerbitkan surat paksa kepada PT Makindo Tbk, sementara kuasa hukum perusahaan itu menyatakan angka-angka tagihan pajak tidak benar, karena hasil rekayasa dari hitungan pendapatan usaha yang bukan pendapatan perseroan sebagai perusahaan sekuritas dan underwriter.
$alt
JAKARTA: Ditjen Pajak akan membuka ruang intensifikasi lebih jauh dengan menggunakan data wajib pajak (WP) (badan) a.l. dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan para auditor sebagai pembanding data yang dilaporkan WP.
$alt
JAKARTA: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan meski secara nominal jumlah penerimaan pajak pada kuartal I/ 2007 lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2006, namun rasionya terhadap target APBN lebih rendah.
$alt
Kalangan pengusaha meminta pajak penjualan barang mewah segera dihapus. Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan tak satu suara.
$alt
Pertanyaan :
Teman saya yang mempunyai usaha biro perjalanan kecil masih pusing tujuh keliling mengenai perhitungan pajak penghasilan (PPh) atas penerimaan jasa travel miliknya yang sama dengan potongan PPh jasa konstruksi. Yang menjadi dasarnya adalah, peraturan terbaru Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak nomor 178/PJ/2006 tanggal 26 Desember 2006.
$alt
Pertanyaan:
Perusahaan tempat saya bekerja menggunakan jasa outsourcing. Item harganya berupa personal expense dan management fee. Harga penyerahan ini masuk ke pos jasa manajemen. Dengan itu, perusahaan kami membayar harga penyerahan plus PPN dan memotong PPh Pasal 23.
$alt
Oleh: Ukay Karyadi
Mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP) FEUI
$alt
Oleh: Rachmanto Surahmat
Tax Partner: Purwantono, Sarwoko, Sandjaja Consult
$alt
Singkong yang dipotong-potong dan dijemur menjadi gaplek kena PPN tidak? Pengeringan daun teh kena PPN tidak? Pembalakan kayu menjadi log kena PPN tidak? Penambahan es batu pada ikan hasil tangkapan di laut kena PPN tidak?
$alt
Belum lama ini penulis disomasi oleh Direktur Administrasi Pajak atas nama Dirjen Pajak beserta seluruh jajarannya. Pasalnya, karena penulis tidak dapat membuktikan tentang apa yang ditulis dalam sebuah harian nasional.
$alt
Akhir-akhir ini, pertanyaan yang sering diajukan para bankir, wartawan dan pengusaha kepada saya adalah: “Apakah efektif mengundang para investor dalam negeri yang sekarang memarkir dananya di luar negeri melalui pemberian amnesti pajak?
$alt
ADA beberapa surat pembaca yang masuk ke redaksi yang pada umumnya menanyakan apakah dengan adanya perubahan besarnya PTKP pajak yang ditanggung pemerintah masih berlaku? Hal itu mereka ajukan karena sampai saat ini peraturannya tidak dicabut.
$alt
Cukup sering para pengamat dan akademis berpendapat potensi pajak di Indonesia sangat besar. Berapapun rencana penerimaan pajak ditetapkan dalam APBN, akan dapat dicapai. Sehingga tax ratio seyogyanya masih dapat ditingkatkan lagi, benarkah demikian?
$alt
Perkembangan yang pesat dalam teknologi di berbagai sektor juga membawa dampak kepada perkembangan di dunia usaha. Hal ini bisa disimak dari kegiatan usaha melalui e-commerce, sebagai hasil dari kemajuan di sektor komunikasi dan teknologi informasi. Kemajuan yang pesat di dunia usaha tidak selalu diikuti dengan tingkat yang sama dalam bidang regulasi.
$alt
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 18/ 2000 didasarkan atas terjadinya penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Jadi pengenaan pajaknya bukan didasarkan atas jenis industri.
$alt
Sistem self assesment dalam peraturan perundang-undangan pajak di Indonesia yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan 1983 sangat berpengaruh bagi WP.
$alt
Sebagai upaya untuk menggairahkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah sejak 1997 mengeluarkan peraturan mengenai efek beragun aset (EBA). Tujuannya, sebagai alternatif pilihan investasi bagi investor untuk melakukan investasi di pasar modal.
$alt
JIKA dicermati secara substantif ada benang merah yang bisa ditarik dalam kasus somasi Ditjen Pajak terhadap Kwik Kian Gie dan Faisal H Basri dengan kasus penangkapan anggota Komisi Pemilihan Umum Mulyana W Kusumah.
$alt
Persekutuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan masuk dalam kategori badan, yang diperlakukan sebagai subjek pajak dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
$alt
Pajak merupakan salah satu dari delapan langkah tindak lanjut pemberantasan korupsi yang dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Langkahnya adalah meneliti para pembayar pajak 2004.
$alt
Sesuai dengan perkembangan kondisi lingkungan dan dunia usaha yang selalu berubah, Ditjen Pajak merasa perlu untuk menyesuaikan dan menyempurnakan struktur organisasinya.
$alt
Jangan kaget kalau harga rumah yang tengah Anda beli harganya lebih besar dari harga dibrosur atau yang ditawarkan. Ini karena Anda masih harus membayar sejumlah biaya ikutan lainnya termasuk BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Anda yang menerima warisan dari orang tua juga jangan kira bisa merdeka dari persoalan pajak yang satu ini.
$alt
Kredit macet merupakan salah satu penyakit sektor perbankan di manapun, baik di dalam maupun luar negeri. Tidak hanya dialami oleh bank umum yang besar, seperti saat ini yang mengemuka Bank Mandiri, namun juga bank kecil hingga jenis bank perkreditan rakyat (BPR). Penyebabnya, bisa dari internal bank, namun lebih banyak oleh faktor eksternal.
$alt
Seperti diketahui Undang-undang Migas yaitu UU No. 22/2001 sudah berlaku efektif sejak akhir 2001. Adalah suatu hal yang menarik untuk menyimak kebijakan pajak penghasilan yang terkandung di dalam UU itu.
$alt
Tujuan utama dari pemberian insentif pajak adalah untuk mendorong investasi di provinsi yang baru saja terkena musibah. Berdasarkan atas tujuan tersebut maka perlu dipikirkan rambu-rambu sehingga pemberian insentif tersebut tidak disalahgunakan sehingga tidak dapat mencapai sasaran yang hendak dituju. Ada beberapa hal yang perlu dipikirkan untuk kepentingan di atas.
$alt
Surat pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP Pasal 1 ayat 10).
$alt
Penentuan sumber penghasilan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) penting untuk dua hal, yaitu kewajiban memotong PPh bagi wajib pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan dan menentukan apakah pajak yang dibayar di luar negeri atas suatu jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, dapat dikreditkan di Indonesia untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan.
$alt
Otonomi daerah telah memanen perlawanan daerah terhadap pusat. Kali ini, instrumennya uji materiil melalui Mahkamah Agung (MA). Awalnya, Pemkab Indra-mayu menerbitkan Perda No.13/2002 tentang Pajak Pengolahan Minyak dan Gas Bumi. Pemerintah pusat, melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), membatalkan perda a'quo melalui Keputusan No.13/2003 tertanggal 10 Maret 2003 (Kepmendagri).
$alt
Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-undang Tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) wajib pajak berhak atas imbalan bunga dalam hal-hal tertentu yaitu dalam hal terdapat:
$alt
Bila ada pertanyaan, senangkah membayar pajak? Pasti jawabannya tidak senang. Berarti tak seorangpun yang senang untuk membayar pajak. Apa benar demikian? Ya! Jadi, untuk apa membayar pajak? Kita membayar pajak karena ada undang-undang yang mengatur setiap orang wajib membayar pajak. Orang bijak sering berkata, hanya ada dua hal yang tidak bisa dihindari dalam sejarah hidup seorang manusia yaitu kematian dan pajak.
$alt
Pemerintah sangat ingin menarik repatriasi modal yang disimpan di luar negeri. Sayangnya, hingga saat ini belum ada satu pun ketentuan khusus sehingga keinginan tersebut sulit untuk direalisir.
$alt
Bisnis 6 Juli 2005 menurunkan rubrik dengan judul di atas. Tanpa berpretensi menilai pekerjaan rekan Tommy Siregar selaku pengurus PT. Inti Mutiara Kimindo (IMK) yang telah berhasil menyelesaikan tugas pengurus di dalam proses PKPU antara IMK dengan para kreditornya-ditandai dengan disahkannya perjanjian perdamaian 29 Desember 2004 oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat-ada beberapa hal yang menurut pendapat penulis perlu diperhatikan.
$alt
Akhir-akhir ini, media masa sering memberitakan upaya pemerintah mengungkap kasus-kasus korupsi, misalnya di Komisi Pemilihan Umum dan beberapa pejabat di daerah. Kasus-kasus korupsi yang sudah putuskan oleh pengadilan, seringkali tidak disertai kewajiban tertuduh untuk mengembalikan uang hasil korupsi.
$alt
Pemerintah seharusnya mulai merevisi ketentuan kerahasiaan wajib pajak dalam peraturan perpajakan yang selama ini malah dimanfaatkan oleh wajib pajak nakal dan menghambat upaya pemberantasan korupsi.
$alt
Konvensi Wina, yang disebut dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, mengatur tentang perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional.
$alt
Masalah pungutan tambahan (surcharge) terminal handling charge (THC), yang dipungut oleh pelayaran asing melalui perwakilan/agennya di Indonesia, kembali mencuat ke permukaan beberapa pekan terakhir.
$alt
Peraturan Pemerintah No. 63/2001 yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Pulau Batam sejak 2004 telah berubah dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 30/2005. Salah satu perubahan signifikan adalah penegasan pemerintah atas pengenaan PPN terhadap pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean (PPN Jasa Luar Negeri).. "
$alt
Bisnis Indonesia edisi 17 Juli lalu memuat head line berjudul Ditjen Pajak setuju libatkan akuntan publik. Sebetulnya pelibatan akuntan publik dalam perpajakan bukan hal yang baru.
$alt
Departemen Keuangan telah merampungkan penyusunan lima RUU, yang terdiri dari RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan RUU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta RUU Kepabeanan dan RUU Cukai. Kelima RUU tersebut telah diserahkan ke Sekneg untuk selanjutnya disampaikan ke DPR dalam waktu dekat. Berikut beberapa poin RUU KUP.
$alt
Suatu tax treaty pada dasarnya mencakup subjek pajak dua negara yang melaksanakannya. Dalam situasi tertentu, diperlukan kepastian bahwa suatu jenis penghasilan memang milik subjek pajak dari salah satu negara yang bersangkutan, yang lazim disebut dengan beneficial owner.
$alt
Sebagai seorang pengusaha muda yang sukses, Pak Anton sangat memperhatikan segala risiko masa depan baik untuk dirinya pribadi dan seluruh anggota keluarganya. Tidak heran kalau Pak Anton memiliki tidak hanya satu polis asuransi tetapi beberapa jenis polis asuransi mulai dari asuransi kesehatan, kecelakaan, pendidikan hingga produk asuransi jiwa unit link.
$alt
Perdebatan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa kepelabuhanan antara pengelola pelabuhan di Surabaya dengan Ditjen Pajak, beberapa waktu lalu sangat menarik perhatian. Kelihatannya sangat serius.
$alt
Seperti diketahui modus operandi di sektor hulu industri minyak bumi dan gas alam pada dasarnya adalah dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil, yaitu kontraktor yang mempunyai minat atas suatu wilayah tertentu mengajukan penawaran kepada Pemerintah melalui Pertamina (sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada Pertamina oleh UU No.8/1971, yang berdasarkan UU No.22/2001 kedudukannya digantikan oleh BP Migas).
$alt
Judul di atas merupakan pertanyaan yang sedikit konfrontatif (paling tidak bila dipandang dari sudut Fiskus), tetapi sebenarnya sah-sah saja.
$alt
Kenaikan harga BBM yang over-dosis hampir bisa dipastikan akan semakin memupus momentum percepatan pemulihan ekonomi. Inflasi dorongan-biaya (cost-push inflation) dan kenaikan suku bunga yang cukup drastis tak terhindarkan, bahkan telah menjadi kenyataan.
$alt
Semua orang pasti ingin mendapatkan penghasilan besar. Namun, punya penghasilan besar kadang membebani seseorang, saat mereka harus membayar pajak dari setiap penghasilan yang mereka dapatkan. Tapi, sebagai warga negara di negara hukum, kita wajib mematuhi peraturan pajak yang telah ditetapkan pemerintah.
$alt
Jakarta - Ini penjelasan dari tenaga pengkaji bidang pelayanan perpajakan Ditjen Pajak. Semoga "sosok" NPWP menjadi semakin jelas. Kalaupun tambah ruwet, itu artinya Ditjen Pajak memang harus gencar melakukan sosialisasi.
$alt
Para pembaca dan masyarakat hendaknya siap-siap untuk setiap saat dipanggil petugas pajak. Tindakan ini tentu berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus Anda penuhi.
$alt
Perlakuan PPh atas hibah berdasarkan Undang-undang Pajak Penghasilan agak unik. UU PPh yang menganut prisnip broad based taxation memperlakukan setiap pertambahan kemampuan ekonomis menjadi obyek pajak penghasilan, termasuk hibah, kecuali apabila memenuhi syarat tertentu.
$alt
Bisnis Indonesia edisi 19 dan 26 September 2005, menulis tentang perlakuan PPh atas uplift di industri hulu migas.
$alt
Pada 19 Oktober lalu digelar acara penyerahan Nomor Pokok Wajib Pajak ke-10 juta oleh Presiden kepada wajib pajak baru di Istana Negara. Spektakuler sekali prestasi Ditjen Pajak yang berhasil melipatgandakan jumlah wajib pajak terdaftar dari 3,5 juta jadi 10 juta hanya dalam sebulan.
$alt
RUU Pajak belumlah dibahas di DPR, tetapi sudah mengundang kontroversi terbuka yang cukup 'panas'. Pihak DPR baru saja membentuk Pansus dan baru ada satu kali pertemuan yang pertama kali hanya untuk memilih pimpinan Pansus. Tetapi Pansus belum sama sekali menyentuh substansinya karena pertemuan berikutnya terhalang masa reses.
$alt
Pada 19 Oktober 2005 diumumkan jumlah Wajib Pajak (WP) menjadi 10 juta. Suatu jumlah yang sangat fantastis bila kita melihat perkembangan jumlah WP yang sangat sedikit selama 5 tahun terakhir.
$alt
Sejak Kadin Indonesia menyatakan sikapnya menolak RUU Perpajakan awal pekan lalu, berbagai komentar bermunculan. Sebagian besar komentar itu menyatakan tidak puas.
$alt
Pajak kelihatannya tidak pernah berhenti dari perdebatan di negara kita. Ada-ada saja yang menjadi sebab musababnya. Hal sederhana saja, bisa jadi pemicu. Misalnya, bila penerimaan pajak dapat dicapai sesuai rencana, akan banyak yang bilang, kan rencananya yang rendah. Sebaliknya, bila tidak tercapai, malahan bisa jadi bahan bulan-bulanan. Akan dipertanyakan, bagaimana kinerja Ditjen Pajak sebagai otoritas pengelola pajak.
$alt
JAKARTA: Sejak Kadin Indonesia menyatakan sikapnya menolak RUU Perpajakan pertengahan bulan lalu, berbagai komentar dari berbagai kalangan bermunculan.
$alt
Sebagai sebuah negara, kita mungkin merasa sudah merdeka dari penjajahan fisik. Namun belum tentu kita merdeka juga dalam konteks yang lebih luas lagi. Akankah kita masih tetap merasa merdeka bila dalam mendanai kehidupan kenegaraan saja kita masih harus bergantung pada belas kasihan pihak asing, baik dalam bentuk utang maupun bantuan.
$alt
Semua produk di bawah Rp25 juta konon khabarnya akan bebas pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Sebab, produk-produk tersebut diklasifikasikan sebagai bukan barang mewah.
$alt
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang merupakan obyek dari PPN.
$alt
Untuk memberikan pelayanan kepada dunia usaha ketentuan dalam UU No.11/1995 tentang Cukai perlu diubah. Perubahan ini menyangkut penyempurnaan sistem pelunasan dan pembayaran cukai yang dapat mengakomodasi praktik-praktik dunia usaha, pemberian pencicilan atas tagihan cukai dan sanksi administrasi, pengaturan mengenai kewenangan penghapusan terhadap tagihan yang timbul akibat kekhilafan, serta penyesuaian terhadap perkembangan teknologi atas bentuk dokumen cukai.
$alt
Rancangan amandemen Undang-undang Perpajakan akhirnya diajukan pemerintah dan yang menarik untuk dibahas adalah besarnya resistensi dari kalangan pebisnis, lembaga internasional dan berbagai komponen masyarakat lainnya.
$alt
Namun demikian, apabila status dari warganegara Singapura tersebut adalah wajib pajak luar negeri, maka perlakuannya akan berbeda, dan ini tidak memenuhi syarat: ..in the same circumstances..
$alt
Salah satu konsideran dalam perubahan UU Pajak adalah investasi. Perubahan UU Pajak kali ini mengakomodasi sebanyak mungkin kepentingan bisnis untuk peningkatan investasi.
$alt
Pemerintah telah menyampaikan RUU Perpajakan termasuk RUU tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (RUU KUP). Demi perbaikan perpajakan nasional, para pihak telah menyampaikan masukan dan saran yang sangat positif dan konstruktif.
$alt
Nasirwan Ilyas
Peneliti Senior pada Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia
$alt
Apa yang Anda lakukan begitu menerima slip gaji? Mungkin ada yang gembira melihat besarnya gaji yang bisa dibawa pulang. Tapi mungkin ada juga yang tercengang melihat pajak penghasilannya membengkak. Biar nggak penasaran kok pajaknya gede banget, coba deh dihitung sendiri.
$alt
Konvensi Wina, yang disebut dengan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, mengatur tentang perjanjian internasional publik antar negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi Wina merupakan induk perjanjian internasional bagi negara-negara yang menandatangani konvensi tersebut, termasuk Indonesia.
$alt
Menagih utang pajak selalu menjadi persoalan serius. Satu contoh diberitakan Bank Danamon Cabang Bekasi telah melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak (WP) tanpa konfirmasi kebenaran permohonan pemblokiran tersebut kepada WP sebagai nasabahnya.
$alt
Menurut rencana, tahun ini akan ditandai dengan digitalisasi pelaporan PPN dan PPnBM seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerima dan menerbitkan faktur pajak dalam satu masa pajak tidak melebihi 300 buah, masih diperkenankan menyampaikan SPT Masa PPN/PPnBM secara konvensional, yaitu menggunakan formulir kertas biasa sampai dengan Juni 2006.
$alt
Di dalam setiap Persetujuan Penghindaran Pajak berganda (P3B) diatur mengenai Mutual Agreement Procedure (MAP) sebagai forum untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan P3B dimaksud. Masalah itu, a.l.: masalah domisili rangkap, tatacara pelaksanaan dalam rangka penerapan tarif pemotongan pajak, masalah yang menyangkut interpretasi dari suatu ketentuan.
$alt
Bukan rahasia umum untuk meminimalisasi pajak, perusahaan sering melakukan transfer pricing guna memaksimalkan keuntungan. Bagi kalangan pebisnis, pajak tetap saja dipandang sebagai beban yang mengurangi kecil keuntungan.
$alt
Pengenaan PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang No. 10/1994 diatur pada Pasal 4 ayat (2). UU No. 10/1994 tersebut merupakan UU yang mengubah UU No. 7/1983.
$alt
Masalah manipulasi restitusi PPN muncul lagi setelah penangkapan beberapa petugas KPP di Jakarta dan pemburuan seorang pengusaha India dengan nilai kerugian negara diperkirakan Rp150 miliar. Tragis dan sangat ironis karena modus operandi masih tergolong konvensional dan telah terjadi berulang kali.
$alt
Pada Januari 2006, semua media massa menyajikan pemberitaan tentang bencana alam, baik berupa banjir maupun gempa dan tanah longsor. Yang menjadi korban tidak saja penduduk biasa namun juga kegiatan usaha. Kerusakan yang dialami dari yang sifatnya paling ringan sampai yang berat.
$alt
Eksistensi pajak merupakan sumber pendapatan utama sebuah negara, karena itu merupakan isu strategis yang selalu menjadi pantauan masyarakat. Apalagi sekarang telah dilakukan pembahasan RUU Pajak yang baru yang akan menggantikan UU No. 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
$alt
Oleh : Agus Kristiyanto
$alt
Oleh: Imam Nashirudin, SE., Ak, MM *
$alt
A
$alt
Selama ini perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) selalu dapat diselesaikan melalui forum Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure) antara kedua competent authority.
$alt
Selain mengatur tentang kewajiban wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajibannya, Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) juga menjamin hak-haknya.
$alt
Dengan kapasitas setingkat eselon satu, Ditjen Pajak memang punya kewenangan sangat besar. Kewenangan Ditjen Pajak tersebut berasal dari sedikitnya delapan undang-undang di bidang perpajakan. Di Indonesia, rasanya tidak ada institusi lain yang dibekali UU sebanyak itu.
$alt
Labuan pada dasarnya adalah bagian geografis dari Malaysia, namun demikian dari sudut pandang Malaysia, Labuan diberi perlakuan khusus yang mirip dengan tax havens countries.
$alt
Kriteria atau difinisi faktur pajak tidak sah telah diatur dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No SE-27/PJ.52/2003, yang diterbitkan pada 27 Oktober 2003. Selain itu, dalam SE ini juga diatur tentang sanksi bagi pihak-pihak yang terkait dengan faktur pajak tidak sah.
$alt
Faktur Pajak Fiktif bisa terus terjadi untuk itu perlu ada upaya serius untuk menanganinya.
$alt

Tertawalah sekarang sebelum tertawa Anda dikenai Pajak. Slogan tadi sebenarnya hanyalah Joke belaka, namun dari joke tersebut seakan-akan mengisyaratkan bahwa sepertinya segala sesuatu di dunia ini khususnya di Indonesia tidak ada yang tidak dikenakan pajak, dan hanya tertawa saja yang masih belum dikenakan pajaknya. Tentunya hal tersebut tidak benar, Undang-undang perpajakan di Indonesia sudah mengatur jelas mana yang termasuk dalam objek pajak dan mana yang bukan objek pajak.

$alt

 

Standar Akuntansi terbaru yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bersifat ”Principle Base ”. Hal ini berarti Standar akuntansi tidak akan detail mengatur hal-hal khusus pada suatu perusahaan. Perusahaan bahkan diperbolehkan mengeluarkan kebijakan akuntansi yang dianggapnya lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (Indonesian GAAP).