Selasa, 21 Oktober 2014  

Klinik Pajak

Bagaimana bila saya tidak melaporkan pajak?

Rabu 24 Desember 2008

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Saya bekerja di bidang komputer,dan customer sy kebanyakan adalah instansi-instansi pemerintah / swasta.

Biasanya semua pajak-pajak baik PPN maupun PPh sudah  diurus oleh instansi-instansi tersebut. Sekarang  ini ada instansi yg membeli barang dr kami sebesar Rp.18.180.000,- dan kami yg hrs membayar pajak-pajaknya.
 

Nah yg mau sy tnyakan adalah,

  1. Berapa PPN dan PPh yg hrs sy byrkan?
  2. Dan apakah setelah sy melakukan pembyran pajak sy hrs melaporkan pajak tersebut?
  3. emana sy melaporkannya?
  4. bagaimana bila sy tidak melaporkan pajak tsb?

Sy hrp pertanyaan sy ini dpt dijwb se-segera mgkn.
Atas jawabannya sy ucapkan terima kasih


WIWIK SURYANI, 24 Desember 2008


Jawaban :

Salam hormat,

Dapat kami jelaskan beberapa poin2 penting disini :

Transaksi yang anda lakukan dengan Bendaharawan Pemerintah terjadi 2 jenis Kewajiban Perpajakan:

  1. PPN :
    PPN yang terjadi adalah 10% dari harga jual PPN ini menjadi tanggung jawab penjual untuk memotongnya.
    Jumlah ini akan saudara laporkan di bagian Penyerahan kepada Pemungut PPN (pada SPT Masa PPN)
    Dikarenakan transaksi ini dalah transaksi dengan Bendahara Pemerintah maka sesuai mekanisme Pemungutan PPN (artikel lengkapnya dapat anda baca di
    http://www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=150)
    maka PPN ini akan dipungut langsung oleh Bendaharawan.
    Mekanismenya dapat kami gambarkan seperti ini:
    (artikelnya dapat anda baca di http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=457):
    1. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN dan/atau PPnBM
    2. Pemungutan PPN/PPn BM dilakukan pada saat dilakukannya pembayaran atas BKP/JKP oleh pemungut PPN, dengan cara memotong langsung dari tagihan PKP Rekanan.
    3. Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan (faktur/invoice), PKP Rekanan wajib membuat : 
      1. Faktur Pajak atas PPN dan PPnBM yang terutang 
      2. SSP (dengan identitas dan NPWP PKP Rekanan) yang ditandatangani oleh Pemungut.
  2. PPh Pasal 22
    Besarnya PPh Psl 22 yang terjadi adalah 1,5% dari Nilai Jual (sebelum PPN).
    Silahkan baca artikel lengkap mengenai PPh Pasal 22 di http://www.pajakonline.com/engine/learning/index_cat.php?id=72
  3. Kesimpulan atas Pertanyaan anda :
    1. PPN dan PPh yg hrs anda byrkan (asumsi harga 18.180.000 adalah harga jual)
      PPN = 10% x 18.180.000 = 1.818.000 yang akan dipungut oleh Bendaharawan tetapi disetor oleh Saudara dengan SSP
      PPh Ps 22 = 1,5% * 18.180.000 = 272.700 yang akan dipungut pula oleh Bendaharawan
    2. PPN tersebut akan bapak laporkan pada SPT Masa PPN masa saat pembayaran oleh Bendaharawan.
      PPh Pasal 22 tersebut akan menjadi Kredit Pajak pada SPT Tahunan PPh
      Anda melaporkannya ya ke KPP tempat anda terdaftar
    3. Bila anda tidak melaporkan SPT Masa PPN maka akan dikenakan denda Pasal 7 UU KUP sebesar 500.000/SPT
      Bila tidak lapor SPT Tahunan PPh Badan maka denda sebesar 1.000.000
      Artikel lengkap mengenai denda berkaitan dengan SPT dapat anda baca di http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=102

Demikian jawaban kami dan terimakasih.

Wassalam

Team Klinik PajakOnline.com

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 3876 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.