Apa perbedaan PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI PENGUKUHAN sebagai PKP dengan PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMPUNYAI PENGUKUHAN sebagai PKP?

Dan apa konsekwensinya apabila tdk mempunyai pengukuhan pajak?

Terima kasih atas info nya

Dapat kami sampaikan bahwa perbedaan antara PKP dan Non PKP (Sesuai UU PPN no 18 tahun 2000)

1. PKP
   

   (Pasal 3A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000) :

   Kewajiban PKP

   a.	Pengusaha yang telah wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak atau Pengusaha Kecil yang memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak seperti tersebut diatas berkewajiban untuk :
   	1)	Melaporkan usahanya (mendaftarkan perusahaannya) untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
   	2)	Memungut PPN/PPn BM yang terutang.
   	3)	Menyetor PPN/PPnBM yang terutang (yang kurang dibayar)
   	4)	Melaporkan PPN/PPn BM yang terutang (menyampaikan SPT Masa PPN/PPn BM).
   b.	Pengusaha kecil yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tidak wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak tetapi boleh memilih menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Dengan demikian, atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kecil tidak dikenakan PPN, kecuali jika Pengusaha Kecil tersebut memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
   c.	Apabila sampai dengan suatu bulan dalam satu tahun buku, pNeredaran bruto (omzet) Pengusaha telah melewati batasan Pengusaha Kecil, Pengusaha tersebut wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya.
   d.	Apabila dalam satu tahun buku peredaran bruto Pengusaha Kena Pajak tidak melebihi batasan Pengusaha kecil, maka Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

   Hak PKP

   a.	Pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP
   b.	Restitusi atau kompensasi atas kelebihan PPN

2. Non PKP
   Non PKP tidak boleh menkreditkan Pajak Masukkan yang diterima atas Perolehan BKP/JKP.

Demikian penjelasan dari kami, semoga memberikan pencerahan

Wassalam

Team Klinik PajakOnline.com