Kamis, 19 Oktober 2017  

Klinik Pajak

Keberatan atas Luas Tanah dalam SPPT PBB

Senin 23 Maret 2009

   Kirim Komentar    Beritahu Teman    Cetak A A A  
Pertanyaan :

Ukuran luas tanah di SPPT PBB berbeda (lebih besar) dengan yg tertera di sertifikat hak milik, bagaimana proses untuk perbaikan data tersebut ?

Terimakasih


DARYL, 23 Maret 2009


Jawaban :

Bapak Daryl, atas permasalahan tentang adanya perbedaan Ukuran Luas Tanah menurut SPPT PBB dengan menurut Sertifikat hak Milik anda dapat mengajukan keberatan PBB dengan kuasa Pasal 15 UU PBB.

Pasal 15 UU PBB menyebutkan bahwa

(1)

Wajib Pajak dapat mengajukankeberatan pada Direktur Jenderal Pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;:

(2)

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.

(3)

Keberatan harus diajukan dalamjangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktuitu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4)

Tanda penerimaan Surat keberatan yangdiberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk untuk itu danatau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi tandabukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.

(5)

Apabila diminta oleh wajib pajakuntuk keperluan pengajuan keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib memberikansecara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.

(6)

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16 UU PBB mengatur bahwa

(1)

Direktur Jenderal Pajak dalam jangkawaktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatanditerima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2)

Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajakdapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.

(3)

Keputusan Direktur Jenderal Pajakatas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak ataumenambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.

(4)

Dalam hal wajib pajak mengajukankeberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaranketetapan pajak tersebut.

(5)

Apabila jangka waktu sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberisuatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Baru-baru ini Dirjen Pajak mengeluarkan aturan pelaksanaaan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan PBB yaitu Nomor PER-25/PJ/20099 yang mengatur bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan dalam hal

  1. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek bumi dan/atau bangunan atau nilai jual objek pajak bumi dan/atau bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan /atau
  2. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan keberatan ini menurut PER-25/PJ/2009 dan SE-32/PJ/2009 antara lain:

  1. satu surat Keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
  2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
  3. diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak dan disampaikan ke KPP Pratama:
  4. dilampiri asli SPPT atau SKP PBB yang diajukan Keberatan;
  5. dikemukakan jumlah PBB yang terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan Keberatannya,
  6. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luarkekuasaannya;
  7. Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan, pengajuan Keberatan disertai dengan:
    1. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
    2. fotokopi bukti kepemilikan tanah;
    3. fotokopi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
    4. fotokopi bukti pendukung lainnya.
  8. Dan jangan lupa bila anda mengajukan keberatan maka SPPT tetap harus dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh temponya

Referensi:

  1. UU PBB Nomor 12 tahun 1985 sttd UU Nomor 12 tahun 1994
  2. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-25/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009
  3. SE Nomor SE-32/PJ/2009 tanggal 16 Maret 2009
  4. Artikel tentang keberatan PBB

Demikian penjelasan dari kami, semoga membantu dan memberikan pencerahan.

Team PajakOnline.com

© PajakOnline.com | ‹ Dibaca 15070 kali ›
Komentar


Jadilah Yang Pertama Berkomentar
Redaksi PajakOnline.com menerima komentar anda
Isi komentar di luar tanggung jawab redaksi
Redaksi berhak untuk mengedit atau tidak menayangkan komentar yang tidak sesuai dengan isi/topik berita terkait, ataupun yang bersifat spam/junk, polemik SARA, fitnah, hasutan dan/atau yang dirasa akan dapat merugikan kredibilitas orang/pihak/institusi tertentu.
Jika diperlukan proses edit, maka akan dilakukan oleh redaksi tanpa mengubah arti/tujuan komentar yang bersangkutan.