Selasa, 25 April 2017  

Tax Learning

1. Ketentuan Umum Perpajakaan (KUP)


1.1 NPWP - PKP - Hak, Kewajiban dan Sanksi Perpajakan
  • Kewajiban Perpajakan Karyawan
  • Ringkasan NPWP dan Pengukuhan PKP
  • 1.4 Surat Pemberitahuan
  • Dasar Hukum SPT
  • Fungsi SPT
  • Bentuk, Isi dan kelengkapan SPT
  • Pengambilan dan Penyampaian SPT
  • Hal-hal yang Berhubungan dengan SPT
  • Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Tahunan
  • Dokumen yang dilampirkan ke dalam SPT Masa
  • Pelaporan SPT
  • SPT Tidak Lengkap
  • WP yang dikecualikan menyampaikan SPT
  • Pembetulan SPT Tahunan
  • Penundaan SPT Tahunan
  • Tata Cara pelaporan dengan E-SPT
  • Tata Cara Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Pejabat Negara, PNS dan Anggota TNI
  • Pelaporan Pengurangan Zakat Atas Penghasilan
  • Sanksi yang berkaitan dengan SPT
  • Ada Apa dengan Pengisian Lampiran SPT Tahunan OP
  • 1.5 Pembayaran/Penyetoran Pajak
  • Jatuh Tempo Pembayaran
  • Pemindahbukuan
  • Penundaan dan Angsuran
  • Surat Setoran Pajak (SSP)
  • Kode MAP / Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran
  • Tata Cara Penyetoran
  • Tempat Pembayaran
  • Bentuk Surat Setoran Pajak
  • Fungsi SSP
  • SSP Hilang
  • SSP Khusus
  • Penulisan Angka Rupiah Pada Dokumen Perpajakan
  • Dasar Hukum Jatuh Tempo Pembayaran
  • Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak)
  • Mengangsur dan Menunda Pembayaran
  • Mekanisme Pembayaran Pajak
  • Bank Persepsi Sebagai Penerima Setoran pajak
  • Tata Cara Pemindahbukuan (Dollar)
  • 1.6 Penetapan/Ketetapan Pajak
  • Dasar Hukum Penetapan dan Ketetapan Pajak
  • Surat Tagihan Pajak (STP)
  • Surat Ketetapan Pajak (SKP)
  • Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
  • Surat Ketetapan Imbalan Bunga
  • Wajib Pajak Patuh
  • Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
  • Wajib Pajak Patuh II
  • Pembetulan Ketetapan Pajak
  • Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi
  • 1.7 Penagihan Pajak
  • Dasar Hukum Penagihan Pajak
  • Dasar Penagihan Pajak
  • Bunga Penagihan
  • Penagihan Seketika dan Sekaligus
  • Hak Mendahuu Piutang Pajak
  • Daluarsa Penagihan Pajak
  • Penghapusan Piutang Pajak
  • Tata Cara Penyitaan Piutang Penanggung Pajak Dalam Rangka Penagihan dengan Surat Paksa
  • Tindakan Penagihan
  • Jurusita Pajak
  • Surat Teguran
  • Surat Paksa
  • Penyitaan
  • Gugatan
  • Lelang
  • Pencegahan
  • Penyanderaan (Gizjeling)
  • 1.8 Keberatan
  • Dasar Hukum Keberatan
  • 1.9 Banding, Gugatan & Peninjauan Kembali
  • Tata Cara Banding
  • Dasar Hukum Peninjauan Kembali
  • Pengertian
  • Sifat Dan Produk Hukum Pembetulan
  • Syarat Pengajuan Permohonan dan Hasil Keputusan
  • 1.10 Pembukuan
  • Dasr Hukum Pembukuan
  • Sanksi yang berkaitan dengan Pembukuan
  • Definisi Pembukuan
  • Ketentuan Umum Pembukuan
  • Pencatatan
  • Pencabutan Izin
  • Kompensasi Kerugian
  • Pembukuan dengan Bahasa Asing
  • Definisi dan Penetapan Tahun Pajak
  • Tata Cara Perubahan Tahun Buku atau Tahun Pajak
  • 1.11 Pemeriksaan
  • Dasar Hukum Pemeriksaan
  • Pengertian Pemeriksaan
  • Tujuan Pemeriksaan
  • Jenis dan Prioritas Pemeriksaan
  • Ruang lingkup pemeriksaan
  • Jangka Waktu Pemeriksaan dan Perpanjangan
  • Pemeriksaan WP Lokasi
  • Pemeriksaan Ulang dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
  • Norma Pemeriksaan
  • Pedoman Pemeriksaan Pajak
  • Kerahasiaan Bank dalam Kaitannya dengan Pemeriksaan Pajak
  • Wewenang Pemeriksa Pajak
  • Pelaksanaan Pemeriksaan
  • Pemeriksaan Rutin
  • Pemeriksaan Kriteria Seleksi
  • Kriteria Pemeriksaan Khusus
  • Kriteria Pemeriksaan Tahun Berjalan
  • Kriteria Pemeriksaan Terintegrasi
  • Pemeriksaan Bukti Permulaan
  • Penyegelan
  • Hak dan Kewajiban Pajak dalam Pemeriksaan
  • PSL Ekstensifikasi
  • 1.12 Pemeriksaan Bukti Permulaan
    1.13 Penyidikan
  • Pengertian Penyidikan
  • 1.14 Ketentuan Pidana
  • Dasar Hukum Ketentuan Pidana
  • Pihak-pihak yang dapat dipidana dengan Pidana perpajakan
  • Jenis Sanksi Pidana
  • Hal-hal yang dapat dikenakan Sanksi Pidana dan Bentuk Sanksi
  • Daluwarsa Tindak Pidana Perpajakan
  • 1.15 Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
  • Dasar Hukum Wakil dan Kuasa Pajak
  • Wakil dan Kuasa Wajib Pajak
  • Tanggung Jawab Renteng
  • Rahasia Jabatan
  • Kewajiban Pihak Ketiga
  • Surat Kuasa Khusus
  • 1.16 Surat Keterangan Fiskal
  • Pengertian dan Kegunaan Surat Keterangan Fiskal dan Syarat Pengajuannya
  • 1.17 Surat Keterangan Bebas
  • SKB atas Bunga Deposito, Tabungan dan SBI yang diterima oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menkeu
  • PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena Hibah yang Diterima oleh Keluarga Sedarah dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat
  • Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan
  • Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 22 Impor Emas Batangan (SE-23/PJ.4/1998)
  • 1.18 Sunset Policy
  • Umum
  • Keuntungan Memanfaatkan Sunset Policy
  • Formulir SPT Yang Digunakan Untuk Melakukan Pembetulan
  • Pencarian Data Wajib Pajak Oleh DJP & Kerahasiaan Data Wajib
  • Utang Pajak Pada SKP Dan STP Serta Hubungannya Dengan Sunset
  • Tuntutan secara pidana bagi WP Yang Telah Memanfaatkan Sunse
  • Sunset Policy Bukan Jebakan Bagi Wajib Pajak dan Masyarakat
  • Orang Pribadi Belum Memiliki NPWP
  • Orang Pribadi Sudah Memiliki NPWP
  • Kode Pembayaran Pajak dalam rangka Sunset Policy
  • bisnis e-miracle bersama esyariah.com
    Pencarian Artikel Tax Learning
    Kata Kunci :
    Match  
    AND  
    OR  
    Topik :  
    Cari di :
    Judul  
    Isi  
     
    Hasil per halaman :