PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Tax Learning : PPN, PPnBM & BM » Perlakuan PPN atas Barang & Jasa Tertentu » PPN Atas Pemanfaatan Bkp Tidak Berwujud Atau Jkp Dari Luar Daerah Pabean »

PPN Atas Pemanfaatan Bkp Tidak Berwujud Atau Jkp Dari Luar Daerah Pabean


 

A. Mekanisme Pengenaan PPN ( SE - 08/PJ.5/1995 Jo 568/KMK.04/2000 )

Orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, wajib untuk :

 

-

Memungut PPN yang terutang (dari dirinya sendiri).

 

-

Menyetor PPN yang terutang selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya (setelah bulan pemanfaatan).

 

-

Melaporkan ke KPP dimana terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (setelah bulan pemanfaatan).

Tata Cara Penyetoran :

 

-

Penyetoran dilakukan dengan SSP (Surat Setoran Pajak) ke bank persepsi/kantor pos.

 

-

Kolom identitas Wajib Pajak diisi nama Pengusaha di luar Daerah Pabean.

 

-

Kolom NPWP diisi dengan angka 0 pada 8 digit pertama, diikuti kode KPP dimana terdaftar pada tiga digit berikutnya.

 

-

Kolom tanda tangan diisi oleh pihak yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut.

Tata Cara Pelaporan :

 

-

Dalam hal pihak yang memanfaatkan tersebut berstatus Pengusaha Kena Pajak, pelaporannya menggunakan SPT Masa PPN Masa Pajak yang bersangkutan sebagai pajak Masukan Dalam Negeri (Formulir 1195-B1).

 

-

Dalam hal pihak yang memanfaatkan tersebut tidak berstatus Pengusaha Kena Pajak, pelaporannya dengan SSP (Surat Setoran Pajak) lembar ke-3.

Saat mulai pemanfaatan BKP tidak berwujud dan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean ditentukan dari peristiwa hukum di bawah ini (mana yang terjadi lebih dahulu) :                                       

  a.

Saat secara nyata BKP tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak tersebut digunakan

  b. Saat harga perolehannya dinyatakan sebagai utang
  c. Saat harga jual atau penggantian ditagih oleh pihak yang menyerahkan
  d. Saat harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya
  e.

Saat ditandatangani surat perjanjian dalam hal saat pada poin a sampai dengan d tidak diketahui.

 

B. Jenis BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean :

-

BKP Tidak Berwujud : Merek Dagang, Hak Cipta, Hak Paten, Franchise, dsb.

-

JKP dari Luar Daerah Pabean :

-

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang melekat pada barang tidak bergerak di dalam Daerah Pabean, misalnya maket bangunan di Indonesia yang dibuat oleh Pengusaha di Singapura.

-

Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang melekat pada barang bergerak yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean, misalnya sewa mesin dari Jepang untuk digunakan di Indonesia.

-

Jasa Kena Pajak yang secara fisik dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha dari luar Daerah Pabean, misalnya pemberian jasa konsultasi manajemen yang dilakukan oleh konsultan Amerika kepada wajib pajak di Indonesia. Jika jasa tersebut secara fisik dilakukan di Indonesia dan dimanfaatkan di luar negeri, maka atas penyerahannya tidak terutang PPN.

 

 

Tata Cara Pengisian SSP untuk membayar PPN yang terhutang atas BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean ( SE - 08/PJ.5/1995 Jo 568/KMK.04/2000)

  1.

Nama KPP diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak DN yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean terdaftar

  2.

NPWP diisi dengan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama dan kode Kantor Pelayanan Pajak dari pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP pada 3 (tiga) digit berikutnya dan angka 0 (nol) pada 3 (tiga) digit terakhir. contoh : 00.000.000.0-019.000

  3.

Nama WP dan Alamat diisi dengan nama dan alamat orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan diluar Daerah Pabean yang menyerahkan BKP Tidak Berwujud atau JKP ke dalam Daerah Pabean

  4.

MAP/Kode jenis pajak diisi angka 0131

  5.

Kode Jenis Setoran diisi :

   

a.

101 : untuk pemanfaatan BKP Tidak Berwujud

   

b.

102 : untuk pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean

  6.

Uraian Pembayaran diisi penjelasan nama BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

  7.

Masa Pajak diisi dengan masa terhutangnya PPN atas  BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

  8.

Tahun Pajak diisi dengan Tahun terhutangnya PPN  atas  BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

  9.

Jumlah Pembayaran diisi dengan jumlah PPN terhutang

  10.

Terbilang diisi dengan jumlah PPN terhutang dalam angka.

  11.

Tempat diisi dengan kota/kabupaten tempat Wajib Pajak DN yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan JKP dari Luar Daerah Pabean

  12. Tanggal diisi dengan Tanggal dibayarnya PPN terhutang
  13. Wajib Pajak/Penyetor diisi dengan nama dan NPWP pihak yang memanfaatkan BKPTidak Berwujud atau JKP.
 

PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR

FAKTUR PAJAK DAN NOTA RETUR

Bagaimana mekanisme penggunaan Metode QQ?

BERDASARKAN SE - 09/PJ.531/2000 PENGGUNAAN METODE QQ PADA FAKTUR PAJAK STANDAR:

1.

Penggunaan Metode QQ Pada Faktur Pajak Standar biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan :

 

a.

Sub Kontraktor adalah PKP yang secara fisik melakukan penyerahan BKP/JKP kepada pemilik proyek sebagai Pemungut PPN dan PPnBM, yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu, sub kontraktor tidak dapat menandatangani kontrak penyerahan BKP/JKP secara langsung dengan pemilik proyek.

 

b.

Kontraktor Utama adalah PKP yang secara langsung menandatangani kontrak dengan pemilik proyek sebagai Pemungut PPN dan PPn BM, yang karena tidak memiliki suatu sarana yang memadai untuk melaksanakan isi kontrak, maka untuk melaksanakan isi kontrak tersebut, kontraktor utama mengikat kontrak/perjanjian kepada sub kontraktor untuk melaksanakannya. Sehingga dalam hal ini kontraktor utama tidak melaksanakan kegiatan secara fisik isi kontrak namun hanya bertindak sebagai perantara/agen. Dengan demikian penyerahan/kegiatan secara fisik yang dilakukannya adalah penyerahan jasa keagenan.

 

c.

Pemilik Proyek adalah Badan Pemungut, yang secara fisik melakukan perolehan BKP atau melakukan pemanfaatan JKP dari sub kontraktor yang karena suatu kondisi/kebijakan tertentu tidak dapat menandatangani kontrak perolehan BKP/pemanfaatan JKP secara langsung dengan sub kontraktor.

2.

Pada dasarnya penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, namun untuk lebih memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada Pengusaha Kena Pajak maka penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar dapat dimungkinkan sepanjang Pengusaha Kena Pajak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan fiskus tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.

3.

Adapun penggunaan metode qq pada Faktur Pajak Standar kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP" pada ilustrasi di atas adalah sebagai berikut :

 

a.

Faktur Pajak Keluaran diterbitkan oleh Sub Kontraktor, pada kolom "Pembeli BKP/Penerima JKP" agar dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq Nama Pemilik Proyek". Alamat dan NPWP pada Faktur Pajak dicantumkan Nama dan Alamat Pemilik Proyek. Asli lembar kesatu Faktur Pajak tersebut hanya untuk Pemilik Proyek, sehingga dengan demikian yang berhak mengkreditkan Pajak Masukannya adalah Pemilik Proyek.

 

b.

PPN dipungut dan disetor oleh Pemilik Proyek selaku Badan Pemungut untuk dan atas nama Sub Kontraktor. Pada Surat Setoran Pajak (SSP), dicantumkan "Nama Kontraktor Utama qq Nama Sub Kontraktor". Alamat dan NPWP dicantumkan Alamat dan NPWP Sub Kontraktor. Sedangkan NPWP Kontraktor Utama dicantumkan di bawah kotak NPWP. Kolom KPP pada sudut kiri atas SSP dicantumkan KPP tempat Sub Kontraktor terdaftar/dikukuhkan. SSP lembar kesatu hanya untuk Sub Kontraktor.

 

c.

Kontraktor Utama selaku agen tidak berhak mengkreditkan atau meminta restitusi atas PPN yang dipungut oleh Pemilik Proyek selaku pemungut PPN untuk dan atas nama Sub Kontraktor. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Kontraktor Utama selaku agen hanya yang berhubungan langsung dengan jasa keagenan.

 

d.

Kontraktor Utama selaku agen wajib memungut PPN dan membuat Faktur Pajak atas penyerahan jasa keagenan sebesar 10% dari komisi yang diterima, dan menyetorkan serta melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (mekanisme biasa).

 
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2000.

 


Dicetak 18 April 2014 - 07:52