PajakOnline.com - Java Triangle Solutions

Tax Learning : Pengadilan Pajak » Putusan Pengadilan Pajak » PPh Pasal 26 »

Put.01009/PP/M.V/13/2003


Putusan  Pengadilan Pajak Nomor  :  Put.01009/PP/M.V/13/2003

Jenis Pajak

:

Pajak Penghasilan Pasal 26

 

 

 

Tahun Pajak

:

1999

 

 

 

Pokok Sengketa

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal  26 atas gaji direktur dan honor komisaris

 

 

 

Menurut Terbanding

:

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 atas gaji 1 (satu) orang direktur WNA dan honor 3 (tiga) komisaris WNA.

 

Dalam sidang yang mewakili Terbanding memberikan penjelasan alasan dilakukannya koreksi adalah tidak ada direktur maupun komisaris yang bekerja pada suatu perusahaan tanpa diberikan suatu imbalan sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak terdapat bukti pendukung bahwa gaji direksi dan honor komisaris telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 sehingga objek PPh Pasal 26 dihitung kembali.

 

Koreksi dihitung berdasarkan dasar penghitungan standar gaji bagi direksi yang berasal dari luar negeri adalah SE-25/PJ.43/1993 tanggal 10 Juli 1993, yaitu untuk WNA asal Australia untuk gaji direksi adalah US$ 8,250.00 per bulan atau US$ 99,000.00 setahun dengan kurs tengah BI perbulan tahun 1999 sejumlah Rp.771.350.250,00 sedangkan standar honor komisaris adalah 50% dari standar gaji direksi.

 

Dalam sidang Terbanding memberikan penjelasan bahwa jumlah 50% dari standar gaji direktur untuk honor komisaris ditentukan berdasarkan asumsi sesuai dengan SE-25/PJ.43/1993 tanggal 10 Juli 1993.

 

Dalam sidang Terbanding memberikan penjelasan bahwa walaupun tidak terdapat koreksi objek PPh Pasal 26 di Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 1999, namun koreksi tersebut muncul di Berita Acara Clossing Conference.

 

Terbanding memberikan penjelasan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan bukti yang menunjukkan direktur WNA dan komisaris WNA tersebut telah menerima pembayaran gaji dari perusahaan lain di dalam group usaha Pemohon .

 

Dalam sidang Pejabat yang mewakili Terbanding memberikan penjelasan bahwa yang menjadi dasar koreksi adalah deemed salary.

 

Dalam sidang Terbanding menyerahkan Laporan Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 1999 Nomor : LAP-64/WPJ.05/BD.0601.4/2001 tanggal 23 Maret 2001 dan Laporan Penelitian Keberatan PPh Pasal  26 Tahun Pajak 1999.

 

 

 

Menurut Pemohon

:

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon memberikan penjelasan bahwa Pemohon tidak setuju dengan deemed penghasilan yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.1.928.375.625,00 karena memang tidak terdapat objek pajak PPh Pasal 26.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon menunjukkan Akta tertanggal 15 Desember 1999, Nomor 70, Notaris Sutjipto, SH tentang Perjanjian Penggabungan dan Akta tertanggal 7 Mei 2002, Nomor 17, Notaris Sutjipto, SH tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran dasar PT X.

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon memberikan penjelasan bahwa Pemohon melakukan penggabungan usaha dengan entitas lain sehingga mengalami perubahan nama dari PT A menjadi PT B dan terakhir berubah nama menjadi PT X.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon memberikan penjelasan bahwa Surat Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Keberatan masih atas nama PT B namun banding diajukan oleh PT X.

 

Menurut Kuasa Hukum Pemohon direktur WNA dan komisaris WNA perusahaan Pemohon telah menerima pembayaran gaji dari perusahaan lain di dalam grup usaha Pemohon, oleh karenanya perusahaan Pemohon tidak membayarkan lagi gaji kepada direktur dan komisaris tersebut sehingga tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal  26.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon memberikan penjelasan bahwa dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 1999 tidak terdapat koreksi objek PPh Pasal  26, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 1999 Nomor : 00004/204/99/024/01 tanggal 27 Maret 2001 tidak didahului dengan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon mengakui bahwa walaupun tidak terdapat koreksi objek PPh Pasal  26 di Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 1999, namun koreksi tersebut muncul di Berita Acara Closing Conference dan Pemohon tetap tidak setuju dengan koreksi tersebut.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Tahun Pajak 1999 Nomor : 00004/204/99/024/01 tanggal 27 Maret 2001 tetap sah dan keberatan serta banding diajukan secara materiil.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah membebankan biaya gaji direktur WNA dan komisaris WNA karena faktanya memang tidak ada pembayaran gaji kepada direktur WNA dan komisaris WNA tersebut.

 

Menurut Kuasa Hukum Pemohon atas keberatan Pajak Penghasilan Pasal  26 Tahun Pajak 1996 dan 1997 dengan masalah yang sama,  Terbanding menerima keberatan Pemohon  sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-333/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1996 dan Surat Keputusan Nomor : KEP-362/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1997.

 

Dalam sidang Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan bukti pendukung berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-333/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1996, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-362/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1997 dan Surat Kepala Kantor Wilayah V Jakarta Raya II Nomor : S-196/WPJ.05/BD.0601.4/2001 tanggal 20 Maret 2001 mengenai Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Tahun Pajak 1999.

 

 

 

Pendapat Majelis

:

Pemohon tidak setuju dengan deemed penghasilan yang dilakukan Terbanding sebesar Rp.1.928.375.625,00 karena memang tidak terdapat objek pajak PPh Pasal 26.

Koreksi objek Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar  Rp.1.928.375.625,00 terdiri atas gaji 1 (satu) orang direktur WNA sebesar Rp.771.350.250,00 dan honor 3 (tiga) komisaris WNA sebesar Rp.1.157.025.375,00.

 

Alasan dilakukannya koreksi adalah tidak ada direktur maupun komisaris yang bekerja pada suatu perusahaan tanpa diberikan suatu imbalan sesuai dengan tanggung jawabnya dan tidak terdapat bukti pendukung bahwa gaji direksi dan honor komisaris telah dilakukan pemotongan PPh Pasal 26 sehingga objek PPh Pasal 26 dihitung kembali.

 

Menurut Terbanding koreksi dihitung berdasarkan dasar penghitungan standar gaji bagi direksi yang berasal dari luar negeri adalah SE-25/PJ.43/1993 tanggal 10 Juli 1993, yaitu untuk WNA asal Australia untuk gaji direksi adalah US$ 8,250.00 per bulan atau US$ 99,000.00 setahun dengan kurs tengah BI perbulan tahun 1999 sejumlah Rp.771.350.250,00 sedangkan standar honor komisaris adalah 50% dari standar gaji direksi.

 

Menurut Pemohon, direktur WNA dan komisaris WNA perusahaan Pemohon telah menerima pembayaran gaji dari perusahaan lain di dalam grup usaha Pemohon, oleh karenanya perusahaan Pemohon tidak membayarkan lagi gaji kepada direktur dan komisaris tersebut sehingga tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal  26.

 

Pemohon tidak pernah membebankan biaya gaji direktur WNA dan komisaris WNA karena faktanya memang tidak ada pembayaran gaji kepada direktur WNA dan komisaris WNA tersebut.

 

Atas keberatan Pajak Penghasilan Pasal  26 Tahun Pajak 1996 dan 1997 dengan masalah yang sama,  Terbanding menerima keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor : KEP-333/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 18 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1996 dan Surat Keputusan Nomor : KEP-362/WPJ.05/BD.03/2001 tanggal 28 Desember 2001 tentang keberatan Pemohon atas SKPKB PPh Pasal  26 Tahun 1997.

 

Menurut Terbanding jumlah 50% dari standar gaji direktur untuk honor komisaris ditentukan berdasarkan asumsi sesuai dengan SE-25/PJ.43/1993 tanggal 10 Juli 1993 dan yang menjadi dasar koreksi adalah deemed salary.

 

Majelis tidak dapat menerima alasan Terbanding bahwa tidak ada direktur maupun komisaris yang bekerja pada suatu perusahaan tanpa diberikan suatu imbalan sesuai dengan tanggung jawabnya, dan Majelis berpendapat bahwa alasan Terbanding tersebut tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya.

 

Majelis dapat meyakini penjelasan Pemohon, bahwa Pemohon tidak membebankan biaya apapun untuk direktur dan komisaris yang menjadi sebab sengketa ini dalam perhitungan rugi/laba perusahaan.

 

Berdasarkan data dan keterangan serta pembuktian dalam persidangan Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat objek Pajak Penghasilan Pasal  26 yang dibayar oleh Pemohon, oleh karenanya koreksi positif objek Pajak Penghasilan Pasal  26 sebesar Rp.1.928.375.625,00 tidak dapat dipertahankan.

 

 

 

 


Dicetak 1 October 2014 - 02:53